Tag: Parliamentary
-
GKSR Minta Revisi UU Pemilu Libatkan Partai Non-Parlemen dan Hapus Parliamentary Threshold
loading…Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. Foto/SindoNews JAKARTA – Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. GKSR juga meminta revisi menyeluruh terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, serta mendorong pelibatan partai non-parlemen dalam proses pembahasannya.GKSR…
-
Puspoll Nilai Parliamentary Threshold Perlu Formula Seimbang antara Stabilitas dan Demokrasi
Puspoll Indonesia menyoroti usulan peninjauan kembali parliamentary threshold. Direktur Eksekutif Puspoll, Chamad Hojin, menyatakan ambang batas parlemen perlu dirumuskan hati-hati. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kualitas demokrasi. Kebijakan tersebut berfungsi menyederhanakan sistem kepartaian, namun ambang batas tinggi berpotensi menimbulkan masalah baru.