Tag: PBB
-
Di Forum PBB, Indonesia Paparkan Terobosan Penurunan Karhutla dan Pengakuan Hutan Adat
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam UNFF PBB menyatakan Indonesia sukses menurunkan luas karhutla 86% dalam satu dekade. Pemerintah berkomitmen pada pengelolaan hutan berkelanjutan, sejalan Global Forest Goals 2030. Pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat juga didorong untuk pengelolaan hutan yang inklusif.
-
Sorotan Dunia: Wakil Sekjen PBB Berduka Atas Gugurnya Prajurit TNI Praka Rico Pramudia
PBB menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Praka Rico Pramudia, prajurit TNI UNIFIL. Rico gugur di Lebanon Selatan akhir Maret 2026 akibat serangan ledakan artileri tank Israel. Setelah perawatan di Beirut, Praka Rico akhirnya meninggal dunia. Indonesia mengecam keras serangan ini terhadap pasukan perdamaian PBB sebagai pelanggaran hukum internasional.
-
DPP PBB Gugat Mahkamah Partai hingga Menkum Buntut Penunjukan Anak Menko Yusril
loading…Buntut penunjukan Yuri Kemal Fadlullah, putra Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebagai Pj Ketum PBB dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP), DPP PBB mengajukan gugatan hukum ke PN Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026). Foto: Ist JAKARTA – Buntut penunjukan Yuri Kemal Fadlullah, putra Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebagai Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang…
-
Fraksi PAN DPR: Israel Gempur Pasukan Perdamaian PBB, Kecaman Keras Dilontarkan!
Tiga prajurit TNI gugur di Lebanon saat menjalankan misi UNIFIL sebagai pasukan perdamaian. Kematian mereka akibat serangan Israel memicu dukacita mendalam. Sekretaris Fraksi PAN DPR Ahmad Najib Qodratullah mengutuk keras insiden ini. Jenazah prajurit dipulangkan setelah upacara penghormatan di Beirut.
-
Peringatan Tegas Kemlu: DK PBB Wajib Usut Tuntas Insiden UNIFIL!
Tiga prajurit TNI UNIFIL terluka akibat ledakan di fasilitas PBB Lebanon Selatan, Jumat (3/4/2026). Kemlu mendesak PBB mengusut insiden yang melibatkan peacekeepers Indonesia ini. Ini insiden serius ketiga dalam seminggu terakhir. Indonesia menekankan pentingnya penguatan perlindungan pasukan perdamaian PBB.
-
Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon: Indonesia Serukan PBB Evaluasi Mendesak Keamanan Pasukan Perdamaian Global
Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita atas gugurnya tiga personel pasukan perdamaian di UNIFIL Lebanon. Menlu Sugiono meminta PBB mengevaluasi keamanan pasukan perdamaian. Tiga personel lainnya terluka, penyelidikan masih berlangsung. Indonesia telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat, disetujui Prancis.
-
SBY & Prabowo Bersatu: Desak PBB Usut Tuntas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon
Presiden Prabowo Subianto menghormati gugurnya tiga prajurit TNI di Libanon. Susilo Bambang Yudhoyono mendukung desakan Presiden Prabowo kepada PBB untuk investigasi serius terkait insiden tersebut. Tiga prajurit TNI yang gugur adalah Mayor Inf Zulmi Aditya Iskandar, Serka Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Farizal Rhomadon. Indonesia berhak atas investigasi yang adil.
-
SBY Lantang: PBB Wajib Tarik UNIFIL dari Zona Perang yang Kian Membara
Mantan Presiden SBY menilai PBB melalui UNIFIL perlu menghentikan misi di Libanon. Hal ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI sebagai penjaga perdamaian. SBY menegaskan tugas peacekeeper adalah menjaga perdamaian, bukan pertempuran, sesuai Piagam PBB. Kontingen Indonesia kini di zona perang, bukan zona biru.
-
MUI Peringatkan Dunia: Aturan Hukum Mati Israel ke Tahanan Palestina, PBB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras undang-undang hukuman mati Israel yang disahkan Knesset. Aturan ini menargetkan tahanan Palestina, termasuk anak-anak. MUI menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera turun tangan. Kebijakan ini dianggap sebagai kekerasan struktural dan isu kemanusiaan universal.
-
Polemik PBB: Kursi Ketua Umum Diklaim Putra Yusril, Sekjen Akhirnya Bersuara
Kisruh internal Partai Bulan Bintang (PBB) mencuat. Yuri Kemal Fadlullah mengambil alih posisi Ketua Umum PBB melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 11 Maret 2026. Sekjen DPP PBB Ali Amran Tanjung mempertanyakan legalitas MDP tersebut, yang disebut melanggar AD/ART partai karena diselenggarakan oleh DPW, bukan DPP.