Tag: Pelanggaran
-
Pelanggaran Berat Kode Etik, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Dipecat
loading…Majelis Etik Ombudsman RI menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI. Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (RI) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI. Keputusan itu diambil setelah Majelis Etik Ombudsman RI…
-
Hajatan di Jalan Umum: Antara Tradisi dan Pelanggaran Hak Publik, Mana Batasnya?
Penutupan jalan umum untuk hajatan pernikahan kerap menghambat mobilitas warga. Akses kendaraan sering terblokir total, mengganggu aktivitas harian seperti berangkat kerja. Isu ini menyoroti perlunya menyeimbangkan perayaan pribadi dengan hak publik atas jalan. Pertimbangkan perencanaan matang, penyediaan jalur alternatif, serta pemberitahuan dini untuk meminimalkan dampak negatif.
-
Kecam Israel atas Penahanan 9 WNI Misi ke Gaza, Menlu Sugiono: Pelanggaran Hukum Internasional
loading…Menlu Sugiono mengecam tindakan Israel yang mencegat dan menahan sembilan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza, Palestina. Foto/Isra Triansyah JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengecam tindakan Israel yang mencegat dan menahan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza,…
-
Prihatin Kapal TKI Ilegal Tenggelam di Malaysia, DPR: Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM
loading…Sejumlah WNI berhasil diselamatkan dari kapal pengangkut TKI ilegal yang tenggelam di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Foto/Malaysian Maritime Enforcement Agency JAKARTA – DPR menyoroti tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, di perairan Malaysia. Saat ini 7 orang ditemukan…
-
Soroti Potensi Pelanggaran, Pemerintah Tegaskan Jangan Ada Pungutan Biaya Tambahan ke Jemaah Haji
Demi meningkatkan kenyamanan jemaah haji dalam beribadah, pemerintah menegaskan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memungut biaya tambahan kepada jemaah haji. Pemerintah bakal menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Hal itu dikatakan Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi…
-
Legislator PKS: Larangan Jilbab Pegawai RS, Pelanggaran HAM yang Harus Dihentikan!
Anggota DPR Yanuar Arif Wibowo (PKS) menyoroti pelarangan jilbab pegawai rumah sakit di Jakarta. Aturan seragam dinilai berpotensi diskriminasi dan melanggar HAM karena tidak mengakomodasi muslimah. Yanuar menegaskan, hak beragama harus terjamin dalam ketenagakerjaan. Masalah ini dibahas dalam RDP DPR, namun belum ada kejelasan dari pihak rumah sakit.
-
Kecaman MPR: UU Hukuman Mati Israel untuk Tawanan Palestina, Pelanggaran HAM Fatal?
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengecam keras kebijakan hukuman mati Israel terhadap rakyat Palestina. Kebijakan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Israel (Knesset) ini dianggap melanggar prinsip hukum internasional dan HAM. HNW menyerukan komunitas internasional bertindak mengoreksi serta menghentikan pelanggaran HAM berkelanjutan di Palestina.
-
Natalius Pigai Kecam Rencana Penghapusan MBG: Itu Jelas Pelanggaran HAM!
Menteri HAM Natalius Pigai menilai pihak yang ingin meniadakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta layanan kesehatan dan pendidikan gratis menentang hak asasi manusia. Pernyataan ini merespons kritik terhadap program tersebut. Pigai menekankan pentingnya program ini bagi masyarakat dan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan elektoral.
-
Negara Terancam Rugi Rp583 Miliar? DJP Ungkap Dugaan Pelanggaran Pajak Tiga Perusahaan Baja Tangerang
DJP membongkar dugaan tindak pidana perpajakan tiga perusahaan industri baja, PT PSI, PT PSM, dan PT VPM. Modus meliputi penyembunyian omzet dan manipulasi dokumen PPN periode 2016-2019. Potensi kerugian negara akibat pelanggaran pajak ini mencapai Rp583,36 miliar. DJP tegaskan penegakan hukum perpajakan profesional.