Tag: Pemerintah
-
WFH Swasta 1 Hari Seminggu: Pemerintah Tegaskan Gaji & Cuti Pekerja Tak Akan Dipotong!
Pemerintah mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD menerapkan WFH satu hari seminggu mulai 1 April 2026. Kebijakan Transformasi Budaya Kerja ini disampaikan Menaker Yassierli. Hak pekerja seperti gaji dan cuti tetap dijamin. Produktivitas dan kualitas layanan harus terjaga. Ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan hemat energi.
-
Harga BBM 1 April: Pemerintah Tegaskan Belum Ada Kenaikan
Pemerintah menegaskan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non subsidi per 1 April 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi informasi keliru yang beredar. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan Presiden RI demi kepentingan rakyat. Pemerintah menjamin ketersediaan BBM dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
-
Tiba di Tokyo, Prabowo Disambut Pejabat Pemerintah Jepang di Haneda Airport
Presiden Prabowo Subianto tiba di Tokyo, Jepang, Minggu (29/3) pukul 19.15 waktu setempat. Kunjungan kerja ini bertujuan memperkuat hubungan Indonesia-Jepang. Prabowo dijadwalkan bertemu Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Kerja sama investasi, energi, kelautan, dan digital menjadi fokus pembahasan strategis.
-
Bongkar Tuntas Paket Sembako dan Gamis di Pasar Murah Pemerintah: Warga Ungkap Kualitas dan Jumlahnya yang Padat Banget!
Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi Pasar Murah di Silang Monas, Jakarta. Acara ini menyediakan 100.000 kupon belanja sembako gratis senilai Rp500.000 bagi warga. Masyarakat antusias menerima paket berisi beras, ayam, telur, dan sarden. Perum Bulog dan ID FOOD mendistribusikan sembako tersebut. Kegiatan Pasar Murah Prabowo menarik ribuan warga.
-
Kejutan Pasar Murah Pemerintah: Warga Mendadak Dapat Motor Listrik Gratis!
Petugas PPSU Gunawan dan warga Jakarta Selatan Diana memenangkan motor listrik di Pasar Murah Presiden Prabowo Subianto. Acara di Monas, Jakarta, menyediakan 100.000 kupon belanja sembako dan 300.000 porsi makanan gratis dari UMKM. Gunawan juga menerima sembako dan baju muslim.
-
DPR Soroti Pemangkasan RKAB Batu Bara: Pemerintah Wajib Transparan, Ada Apa?
Anggota DPR Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan terkait pemangkasan RKAB batu bara. Ia memahami upaya menjaga cadangan mineral dan kestabilan harga. Namun, disparitas pemotongan hingga 70% memicu pertanyaan. Kekhawatiran muncul mengenai potensi penghentian operasional perusahaan dan pengurangan tenaga kerja akibat kebijakan ini.
-
Macet Mudik Terurai, Kini Giliran Tragedi Motor yang Mesti Dituntaskan Pemerintah
Komisi V DPR, melalui Wakil Ketua Syaiful Huda, mengusulkan pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh Lebaran 2026. Langkah ini bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) dengan fatalitas tinggi, yang memicu korban jiwa. Fokus kini dialihkan dari kemacetan ke strategi keselamatan pemudik.
-
Ketika Pemerintah Digugat PMH: Sejauh Mana Kewenangan Pengadilan?
Eman Achmad Sulaeman membahas kepastian hukum penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam Sidang Promosi Doktor Unpad. Penelitian ini mengulas kompetensi absolut Pengadilan Negeri menangani onrechtmatige overheidsdaad. Hasilnya, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah yang merugikan hak perseorangan atau harta kekayaan warga.
-
Gaji Tunggal ASN 2026: Pemerintah Resmi Terapkan Sistem Baru, Apa yang Berubah untuk Anda?
Pemerintah berencana menerapkan gaji tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, mulai tahun depan. Sistem ini menyatukan semua komponen penghasilan menjadi satu gaji utama. Tujuannya menyederhanakan struktur gaji dan menjaga kesejahteraan ASN hingga pensiun. Regulasi sedang dimatangkan.
-
Integritas Pasar Modal di Ujung Tanduk: Ini Langkah Tegas Pemerintah Indonesia
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir manipulasi harga saham di pasar modal Indonesia. Pernyataan ini menyusul gejolak Bursa Efek Indonesia (IDX) akibat kritik MSCI. Integritas pasar modal krusial untuk kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Manipulasi merugikan investor serta menghambat investasi nasional. Gejolak ini memicu pengunduran diri pejabat tinggi.