Tag: Perjanjian
-
DPR Peringatkan AS: Kedaulatan Indonesia Harga Mati dalam Perjanjian Akses Udara
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti isu akses wilayah udara Indonesia oleh Amerika Serikat. Ia menegaskan kedaulatan NKRI prioritas utama kerja sama militer. Indonesia membuka ruang kerja sama pertahanan, namun Sukamta menekankan kehati-hatian serta prinsip politik luar negeri bebas aktif harus dihormati.
-
Rismon Sianipar Ungkap: Revisi Penelitian Ijazah Jokowi Bagian dari Perjanjian Restorative Justice
Rismon Sianipar akan merevisi penelitiannya terkait ijazah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta. Revisi ini merupakan bagian dari perjanjian restorative justice terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Rismon mengklaim inisiatif pribadi ini bentuk pertanggungjawaban seorang peneliti. Tujuannya adalah mendewasakan publik terkait isu ijazah palsu Jokowi.
-
Ancaman Kedaulatan RI: Menilik Jebakan Diplomasi di Balik Perjanjian Reciprocal Trade
Dharma Pongrekun, praktisi keamanan dan pengamat geopolitik, menyoroti ART (Agreement on Reciprocal Trade). Perjanjian perdagangan ini dinilai bermasalah konstitusional, mengancam kedaulatan dan industrialisasi Indonesia tanpa persetujuan DPR. Kurangnya analisis risiko transparan berpotensi merugikan ekonomi serta generasi mendatang. ART juga menunjukkan ketidaksetaraan, membatasi kebijakan nasional.
-
Perjanjian Transfer Data RI
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyoroti ketentuan transfer data pribadi lintas negara pada perjanjian tarif resiprokal RI-AS. Transfer data adalah keniscayaan ekonomi digital modern, namun kedaulatan digital dan perlindungan hak warga negara wajib diperkuat. Sukamta menekankan pembangunan tata kelola data nasional kredibel demi melindungi data individu.
-
Data Pribadi Warga RI Menuju AS: Indonesia Resmi Izinkan Transfer Lewat Perjanjian ART
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati Agreement on Reciprocal Trade (ART). Perjanjian ini memfasilitasi transfer data pribadi warga negara ke yurisdiksi AS, dengan syarat perlindungan data yang setara. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital. Kemenko Perekonomian menegaskan kedaulatan data tetap terjaga.