Tag: Perlindungan
-
Kementerian PPPA Perkuat Perlindungan Anak dari Ancaman Judol
loading…Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan anak di ranah daring. Foto/Tangkapan layar JAKARTA – Tingginya angka keterpaparan judi online (judol) pada anak menjadi alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan ancaman nyata terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Menyikapi fenomena ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kemen PPPA )…
-
Pemerintah RI Kecam Keras Israel Atas Pencegatan Flotilla Global Sumud, Perlindungan WNI Jadi Fokus
Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Hal itu disampaikan Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam siaran persnya, Selasa (19/05). (Foto Dok. Istimewa/ @orbitindonesia.com) Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah…
-
Gaji Dosen Rendah & Minim Perlindungan: SPK Soroti Realita Pahit Pendidikan
Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengungkap rendahnya kesejahteraan dosen pada Hardiknas 2026. SPK melaporkan 42,9% dosen bergaji di bawah Rp3 juta per bulan. Bahkan, dosen perguruan tinggi swasta ada yang berpenghasilan kurang dari Rp900.000. SPK menilai negara belum memberikan perlindungan upah minimum.
-
Hari Buruh 2026: Prabowo Perkuat Perlindungan Awak Kapal Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pengesahan peraturan terkait perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan dalam peringatan Hari Buruh Internasional, hari ini. Langkah ini menandai upaya pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan sekaligus menegaskan keberpihakan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir. Hal itu dikatakan Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang berkumpul di lapangan…
-
May Day: Bedah Tuntas Kado Prabowo bagi Pekerja, dari Perlindungan Ojol hingga Dorongan UU Ketenagakerjaan
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan baru pada Hari Buruh Internasional. Ini mencakup Perpres perlindungan awak kapal perikanan dan pekerja transportasi online. Pemerintah juga menargetkan 1 juta hunian terjangkau bagi pekerja serta percepatan penyelesaian RUU Ketenagakerjaan tahun ini. Langkah ini untuk memperkuat kesejahteraan dan perlindungan pekerja.
-
UU PPRT Disahkan: Pemerintah Tegaskan Perlindungan Universal, Akhiri Istilah Majikan
DPR mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kementerian PPPA memastikan UU ini melindungi hak dasar Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan pemberi kerja. Ini mencakup upah layak, jam kerja wajar, libur, cuti, serta jaminan sosial. UU PPRT juga bertujuan mencegah diskriminasi dan eksploitasi, menciptakan kesetaraan bagi PRT.
-
UU PPRT Disahkan: Selly Gantina Tegaskan Perlindungan Komprehensif untuk Semua Pihak
Selly Andriany Gantina (Fraksi PDIP) menyambut pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) oleh DPR pada 21 April 2026. Aturan ini dirancang PDIP 22 tahun lalu. UU PPRT menjamin perlindungan pekerja rumah tangga, penyalur, dan pemberi kerja. Ini penting bagi 4,2 juta PRT di Indonesia.
-
Masa Depan Pendidikan di Jawa Tengah: Kesejahteraan dan Perlindungan Guru Jadi Kunci Utama
Bupati Magelang Grengseng Pamuji berkomitmen pada perlindungan guru dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Reformasi pendidikan 2026 menetapkan tiga pilar: perlindungan hukum, sinkronisasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektoral. Ini membangun ekosistem pendidikan sehat, mengatasi tantangan kenakalan remaja, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Magelang. PGRI Kabupaten Magelang mendukung penuh.
-
Indonesia Kecam PBB Usai Prajurit Gugur di Lebanon: Tuntut Investigasi & Perlindungan Pasukan!
Indonesia mendesak PBB segera investigasi serangan di Lebanon selatan. Tiga personel penjaga perdamaian Indonesia dari misi UNIFIL tewas dalam dua hari berturut-turut. Desakan ini disampaikan dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York, menilai serangan tersebut melemahkan mandat UNIFIL.
-
SIM Face Recognition: Data Pribadi Anda Aman? Pakar UMS Bongkar Risiko dan Standar Perlindungan.
Pemerintah Indonesia wajibkan registrasi SIM berbasis biometrik pengenalan wajah mulai 1 Juli 2026 sesuai Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Dosen UMS menyoroti tujuan baik ini memerlukan standar perlindungan data yang kuat. Kekhawatiran publik tentang keamanan data biometrik pasca kebocoran data harus diatasi dengan enkripsi dan implementasi penuh UU PDP.