Tag: Pertumbuhan

Jakarta – Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong transformasi industri logistik di Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi barang yang cepat, akurat, dan terintegrasi, perusahaan logistik dituntut untuk terus beradaptasi melalui penguatan infrastruktur serta penerapan teknologi dalam operasional bisnisnya.

Komitmen tersebut menjadi salah satu alasan PT Karya Pratama Cargo meresmikan kantor barunya yang berlokasi di Menara Imperium, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Peresmian yang berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026 ini menjadi momentum penting bagi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus memperkuat layanan logistik yang lebih modern dan efisien.

Acara peresmian dihadiri oleh jajaran manajemen PT Karya Pratama Cargo, termasuk CEO Syahrul Natsir dan Direktur Utama Melly Efriyani. Turut hadir pula Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari, para pelanggan, mitra bisnis, serta tamu undangan dari berbagai sektor industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor logistik mengalami perubahan signifikan seiring meningkatnya digitalisasi proses bisnis. Teknologi kini tidak hanya digunakan untuk pelacakan pengiriman, tetapi juga mendukung pengelolaan rantai pasok, analisis data operasional, hingga peningkatan pengalaman pelanggan secara menyeluruh.

Melalui kehadiran kantor baru, PT Karya Pratama Cargo menegaskan kesiapannya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang semakin dinamis. Lokasi strategis di pusat bisnis Jakarta diharapkan mampu mendukung koordinasi yang lebih efektif, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat kolaborasi dengan pelanggan dan mitra usaha.

CEO PT Karya Pratama Cargo, Syahrul Natsir, menyampaikan bahwa peresmian kantor baru bukan sekadar perpindahan lokasi kerja, melainkan bagian dari langkah jangka panjang perusahaan dalam membangun fondasi bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, industri logistik saat ini membutuhkan kombinasi antara sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta pemanfaatan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus perusahaan dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompetitif.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari manajemen perusahaan serta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Selanjutnya dilakukan prosesi peresmian kantor baru yang menjadi simbol dimulainya babak baru perjalanan PT Karya Pratama Cargo.

Suasana syukuran semakin terasa melalui prosesi pemotongan tumpeng yang menjadi simbol rasa terima kasih atas pencapaian yang telah diraih sekaligus harapan akan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah yang mempererat hubungan antara perusahaan, pelanggan, serta mitra bisnis.

Ke depan, PT Karya Pratama Cargo optimistis bahwa penguatan infrastruktur kerja yang didukung pemanfaatan teknologi akan menjadi kunci dalam menghadirkan layanan logistik yang semakin profesional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha modern. Langkah ini juga menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung ekosistem logistik nasional yang lebih maju, efisien, dan siap menghadapi era transformasi digital.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menyiapkan serangkaian stimulus tarif transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2026.

Menurutnya, paket insentif tersebut difokuskan pada dua momen strategis, yakni libur panjang sekolah pada Juni–Juli dan periode Natal serta Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah ingin memanfaatkan kedua momentum tersebut untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, konsumsi domestik dan sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh lebih kuat pada paruh kedua tahun ini.

“Memasuki semester II 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di dua momen strategis yaitu libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal serta Tahun Baru di penghujung tahun,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (17/6).

Lebih lanjut, Qodari memaparkan rincian paket stimulus tersebut. Untuk periode libur sekolah pada Juni–Juli 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp190,5 miliar untuk memberikan diskon tarif transportasi darat dan laut dengan target penerima manfaat mencapai 3,07 juta orang.

Melalui anggaran tersebut, pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen untuk transportasi kereta api dan kapal laut, serta diskon 100 persen atas tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan feri.

Pada periode yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp472,7 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 2,3 juta penumpang.

Sementara itu, pada periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp61,4 miliar untuk stimulus tarif transportasi nonudara dengan target sekitar 2,87 juta pengguna.

Di periode yang sama, pemerintah juga akan menyiapkan anggaran sebesar Rp722 miliar dalam bentuk insentif PPN DTP bagi transportasi udara yang ditargetkan menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang.

Menurut Qodari, stimulus tersebut dirancang melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh industri transportasi dan pariwisata.

“Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong konsumsi domestik secara lebih luas: memperkuat ritel, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah bersama DPR RI menggelar rapat koordinasi guna membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), hingga sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Pertemuan tersebut juga menyoroti penguatan kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif, termasuk pengelolaan ekspor SDA oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI di bawah Danantara.

“Kami melakukan koordinasi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI di bawah Danantara maupun tata kelola sektor SDA yang berada di bawah Kementerian ESDM,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Selain itu, DPR dan pemerintah juga membahas langkah-langkah percepatan investasi melalui penyederhanaan regulasi perizinan.

“Kemudian kami juga berdiskusi mengenai bagaimana membuat aturan untuk mempercepat proses perizinan investasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap sesuai target.

“Kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan,” kata Prasetyo.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Mempererat dan memperkuat kerja sama antara Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas aspek teknis terkait sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk implementasi regulasi baru mengenai tata kelola ekspor SDA.

“Kita berkoordinasi untuk membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa mulai 1 Juni 2026 pemerintah memberlakukan PP Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam di bawah DSI.

Prasetyo pun meminta dukungan masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

“Kami meminta dukungan seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan terbuka bagi semua pihak, demi kepentingan bangsa dan negara kita,” pungkasnya. (her/dav)

Listya Endang Artiani

Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII)

“PASAR tidak hanya membeli pertumbuhan. Pasar membeli keyakinan bahwa pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan.”

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 memberikan alasan untuk optimisme. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sekitar 5,6 persen (year-on-year), menjadi salah satu capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah perlambatan ekonomi global, fragmentasi perdagangan internasional, serta ketidakpastian geopolitik yang terus meningkat, capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan yang relatif kuat.

Namun, di balik angka yang terlihat impresif tersebut, muncul fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan, arus modal asing bergerak lebih selektif, dan berbagai pelaku pasar mulai mempertanyakan arah kebijakan ekonomi jangka menengah Indonesia. Pertanyaannya sederhana tetapi penting: jika ekonomi tumbuh kuat, mengapa investor masih gelisah?

Pertumbuhan Tinggi Belum Tentu Berkualitas

Dalam literatur ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sumber dan kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi produktif, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan inovasi teknologi umumnya lebih berkelanjutan dibandingkan pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi domestik atau stimulus fiskal jangka pendek (Solow, 1956; Romer, 1990).

Data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini memang positif dalam jangka pendek karena mampu menjaga permintaan agregat dan mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap kedua komponen tersebut berpotensi menciptakan kerentanan ketika kapasitas fiskal mulai terbatas atau daya beli masyarakat mengalami tekanan akibat inflasi maupun perlambatan pendapatan.

Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, investasi merupakan faktor kunci yang menentukan kapasitas produksi jangka panjang suatu negara (Romer, 1990). Oleh karena itu, investor tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan ekspansi kapasitas produksi dan peningkatan produktivitas di masa depan.

Investor Membeli Kepastian, Bukan Sekadar Statistik

Salah satu konsep penting dalam ekonomi modern adalah Policy Credibility Theory, yang menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap konsistensi kebijakan tersebut (Kydland & Prescott, 1977; Barro & Gordon, 1983).

Umar Jahidin

Mantan Wakil Ketua PP Jaringan Saudagar Muhammadiyah (PP-JSM),

CEO Alvin Group dan Mahasiwa Doktoral Ekonomi Manajemen UMJ Jakarta

PIDATO Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026 lalu berapi-api, menggebrak, penuh optimisme, dan sarat semangat nasionalisme ekonomi. Dalam banyak bagian, pidato tersebut terasa seperti ajakan besar agar bangsa ini percaya bahwa Indonesia mampu melompat menjadi negara maju.

Namun di balik optimisme itu, ada satu hal penting yang menurut saya perlu dipahami secara lebih mendalam, yaitu soal politik anggaran negara. Sebab pada akhirnya, seluruh visi pembangunan akan bertumpu pada bagaimana negara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN sesungguhnya bukan sekadar dokumen angka-angka fiskal tahunan. Secara politis, APBN merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendistribusikan hasil pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, arah dan penggunaan APBN selalu mencerminkan pilihan politik pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan nasional.

Perlu dipahami bahwa sumber utama APBN berasal dari rakyat sendiri: pajak masyarakat, penerimaan sumber daya alam, bea cukai, dividen BUMN, serta berbagai penerimaan negara lainnya. Karena itu, anggaran negara pada hakikatnya adalah milik publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah hanya menerima mandat untuk mengelola anggaran tersebut melalui pembangunan nasional: membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, ketahanan pangan, industrialisasi, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Maka pengelolaan APBN harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran anggaran.

Di titik inilah pentingnya penghematan belanja negara, disiplin fiskal, dan keberanian memberantas korupsi. Sebab sebesar apa pun anggaran negara, jika bocor akibat korupsi, mark up proyek, atau birokrasi yang tidak efisien, maka manfaat pembangunan tidak akan sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 5,8–6,5 persen pada tahun 2027 menurut saya merupakan target yang sangat optimistis. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5 persen dan belum menunjukkan lompatan yang terlalu signifikan.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mulai menyiapkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI, Jakarta.

Prabowo menjelaskan, APBN bukan sekadar sebagai dokumen fiskal, melainkan instrumen utama negara untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya reda, pemerintah memasang sejumlah asumsi ekonomi makro sebagai fondasi penyusunan anggaran negara dua tahun mendatang.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa APBN harus dipahami sebagai alat perjuangan negara dalam menjalankan amanat konstitusi.

Menurutnya, setiap rupiah yang dirancang dalam APBN memiliki tujuan besar yaitu melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Saya telah disumpah di hadapan rakyat, tugas saya untuk menjalankan UUD 1945, saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan,” ujar Prabowo, Rabu (20/5).

Ia menekankan bahwa APBN tidak boleh dipandang semata sebagai catatan penerimaan dan belanja negara.

Lebih dari itu, anggaran negara menjadi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan berjalan searah dengan cita-cita kesejahteraan nasional.

“APBN adalah wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar dan sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara bisa hidup lebih sejahtera, dan menjadi alat menjadi pedoman kita ke depan,” kata Prabowo.

Dengan semangat tersebut, pemerintah menyusun APBN 2027 sebagai bentuk komitmen bersama untuk menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan yang konkret.

APBN diharapkan menjadi jembatan antara target pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (her/dav)

Postur APBN 2027

– Pendapatan negara: 11,82–12,40% PDB

– Belanja negara: 13,62–14,80% PDB

– Defisit anggaran: 1,80–2,40% PDB

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027

– Pertumbuhan ekonomi:5,8–6,5%

– Inflasi: 1,5–3,5%

– Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5–7,3%

– Nilai tukar rupiah: Rp16.800–17.500 per USD

– Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD70–95 per barel

– Lifting minyak mentah: 602–615 ribu barel per hari (RBPH)

– Lifting gas bumi: 934–977 ribu barel setara minyak per hari (RBSMPH)

Target Pembangunan 2027

– Tingkat kemiskinan: turun menjadi 6,0–6,5%

– Pengangguran terbuka: 4,30–4,87%

– Rasio Gini: 0,362–0,367

– Indeks modal manusia: 0,575

– Indeks kesejahteraan petani: 0,8038

– Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81%

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan negaranya ingin memperbarui kerja sama segitiga ekonomi Singapura-Johor-Riau atau “Sijori” bersama Indonesia dan Malaysia. Hal ini demi memperkuat investasi, konektivitas, hingga pengembangan ekonomi digital dan hijau di kawasan.

“Kami juga sedang mencari peluang agar Singapura dan Indonesia bisa bekerja lebih erat bersama Malaysia, misalnya melalui pembaruan kerja sama Singapore-Johor-Riau Island yang dulu kami sebut sebagai Sijori,” ujar Vivian usai mengikuti pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (12/5).

Sijori adalah bentuk kerja sama ekonomi yang digagas Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kepulauan Riau yang masuk dalam area Sijori adalah Batam, Bintan, dan Karimun (BKK).

Penguatan konektivitas di Sijori lewat fiber optik, sektor energi, dan infrastruktur fisik sudah sejak lama jadi pembahasan demi meningkatkan nilai tambah ekonomi lewat investasi.

Ia pun menilai sejumlah proyek bilateral antara Indonesia dan Singapura saat ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia mencontohkan pengembangan Nongsa Digital Park di Batam serta Kendal Industrial Park di Jawa Tengah.

“Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek ini terus berkembang dengan baik dan kami juga melihat prospek pertumbuhan yang sangat baik, terutama di sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau,” katanya.

Berangkat dari hal tersebut, Vivian mengatakan Singapura membuka peluang kerja sama lebih luas untuk membangun keterlibatan (engagements) ekonomi dengan berbagai provinsi di Indonesia. Ia menilai kolaborasi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia berpotensi memberikan manfaat besar bagi ketiga negara sekaligus memperkuat integrasi kawasan ASEAN.

“Ini adalah kemitraan yang saya yakini dapat memberikan manfaat luar biasa bagi ketiga negara,” ujar dia.

Selain investasi industri dan digital, Singapura juga berharap adanya peningkatan investasi di sektor konektivitas transportasi, proyek digital, hingga realisasi ASEAN Power Grid atau jaringan listrik terintegrasi ASEAN.

Vivian secara khusus menyoroti besarnya potensi energi Indonesia, mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga hidroelektrik.

“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor energi, baik tenaga surya, panas bumi, maupun hidroelektrik. Bahkan saya melihat Indonesia sebagai negara adidaya di sektor energi,” ucapnya.

Menurut Vivian, tantangan utama saat ini adalah memastikan arus investasi dapat masuk sehingga proyek-proyek strategis tersebut dapat direalisasikan. Vivian menilai potensi energi Indonesia dapat saling melengkapi dengan posisi Singapura sebagai pusat regional untuk teknologi dan pembiayaan infrastruktur.

“Kami percaya perkembangan ekonomi Indonesia dan potensi energi Indonesia yang melimpah akan melengkapi peran Singapura sebagai pusat regional untuk teknologi dan pembiayaan infrastruktur. Ini akan menjadi bentuk sinergi yang sangat berarti bagi kedua negara,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Menlu RI Sugiono mengatakan kedua negara sepakat memperluas kerja sama di bidang agribisnis dan teknologi. Baik Indonesia maupun Singapura berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Dalam kerja sama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan kawasan industri Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal. Serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama,” Kata Sugiono. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan ekonomi ini tercatat merata di semua daerah.

“Ini mungkin yang paling jarang disorot, padahal sangat bermakna: seluruh wilayah Indonesia tumbuh positif pada triwulan pertama 2026,” kata Fahri Hamzah, penulis buku Trilogi Kesejahteraan, di akun X, dikutip Rabu (6/5).

Di daerah kelahirannya di Bali dan Nusa Tenggara, kata Fahri, pertumbuhan ekonomi bahkan melebihi nasional. Tercatat Bali dan Nusa Tenggara tertinggi dengan 7,93 persen.

Bahkan, untuk kawasan timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi juga naik signifikan. Maluku dan Papua yang tahun sebelumnya hanya 1,70 persen, kini tumbuh signifikan.

“Bahkan Maluku dan Papua—kawasan yang selama ini sering tertinggal—tumbuh 4,46 persen,” kata dia.

Dari fakta ini, Fahri mengatakan pertumbuhan ekonomi yang merata tak sekadar angka. Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran tidak hanya dirasakan di Jakarta atau di kota-kota besar di Jawa, tetapi juga menyentuh jauh ke daerah-daerah.

“Menyentuh saudara-saudara kita di ujung timur Indonesia,” ujarnya.

Fahri mengatakan, dalam konteks satu setengah tahun pertama kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, data BPS ini menunjukkan stabilitas terjaga, momentum tumbuh ada, dan fondasi terus dibangun.

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia membuktikan bisa tetap melaju. Data-data tersebut juga bukan klaim kosong.

“Ini adalah bukti bahwa arah yang diambil sudah benar. Selanjutnya kita perlu maju dan bergerak bersama menyongsong masa depan,” kata Fahri. (her/dav)