Didesak Tegaskan Sikap ke Pemerintahan Prabowo, PDIP: Memangnya Jazilul Siapa?
loading…
Ketua PDIP Deddy Sitorus merespons desakan Waketum PKB Jazilul Fawaid yang meminta PDIP menunjukkan sikap tegas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/TV Parlemen
JAKARTA – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus merespons desakan dari Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang meminta PDIP menunjukkan sikap tegas soal posisi partai di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun meminta Jazilul untuk mengurus partainya sendiri.
“Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain,” ujar Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Deddy menyatakan, sikap dan posisi PDI-P itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif.
“Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apapun. Memangnya dia (Jazilul) siapa?” tanya Deddy.
Dia menilai, Jazilul perlu banyak belajar sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari 2 partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan.
Prabowo Batalkan Kunjungan ke KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Fokus Selesaikan Agenda Dalam Negeri
Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia-ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia-ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6). “Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Prabowo mempertimbangkan berbagai agenda nasional yang tengah berjalan. Menurutnya, hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia tetap terjaga dengan baik melalui berbagai komunikasi dan tindak lanjut kerja sama yang telah dibangun sebelumnya.
“Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN, beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan termasuk hubungan bilateral dengan negara sahabat terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal,” jelasnya.
Prasetyo menambahkan, sejumlah komitmen kerja sama yang telah disepakati bersama Rusia tetap berjalan melalui mekanisme teknis antarlembaga.
“Dari beberapa hal yang komitmen kerja sama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Prabowo tetap menjalankan sejumlah agenda kerja di dalam negeri hari ini, salah satunya menerima laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Komisi VIII DPR RI, Tim Pengawas Haji, dan Kementerian Haji.
“Beliau memenuhi permohonan dari Komisi VIII dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini,” pungkasnya. (her/dav)
Qodari: Prabowo Jalankan Program MBG Berdasarkan Mandat Rakyat, Harus Dilaksanakan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena merupakan mandat langsung dari rakyat. Hal itu disampaikan jelas Qodari, dikutip Rabu (17/6). (Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena merupakan mandat langsung dari rakyat.
Qodari menjelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun silam, Prabowo telah memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat. Di dalamnya termuat sejumlah program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada akhirnya, Prabowo memenangkan pemilihan presiden secara demokratis. Menurut Qodari, hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memberikan mandat kepada Prabowo untuk menunaikan program-program yang telah dijanjikan, termasuk MBG.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” jelas Qodari, dikutip Rabu (17/6).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa program MBG didasarkan pada tujuan yang mulia. Kebijakan tersebut hadir sebagai solusi atas persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia, yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka.
Qodari mengakui bahwa pelaksanaan program MBG menghadapi berbagai tantangan. Namun menurutnya, tantangan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan implementasi program mengingat pentingnya manfaat yang diberikan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Qodari menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat agar implementasi program dapat berjalan lebih baik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” jelasnya.
Tak hanya MBG, Qodari mengatakan bahwa berbagai program kerja Presiden Prabowo juga dirancang sebagai solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Ia kemudian mencontohkan langkah pemerintah untuk menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam strategis dan meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme ekspor satu pintu. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan melalui program Sekolah Rakyat (SR).
Menurutnya, berbagai kebijakan yang dijalankan Prabowo merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa sekaligus upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menuntaskan program-program tersebut selama masa jabatannya.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” tutur dia. (her/dav)
Timwas Sebut Presiden Prabowo Ingin Antrean Haji Dipangkas Lagi
loading…
Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak dan Tim Pengawas Haji di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026). Foto/BPMI Setpres
JAKARTA – Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar antrean jemaah haji dapat dipersingkat. Presiden memberikan perhatian khusus terhadap panjangnya antrean haji.
Cucun menyebut Presiden Prabowo meminta Kementerian Haji mencari berbagai skema supaya masa tunggu keberangkatan haji dapat dipersingkat.
“Concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu, ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji nanti dan Wamen semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun,” kata Cucun di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).
“Bahkan, beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang,” sambung dia.
Selain itu, Cucun turut melaporkan kepada Prabowo mengenai mekanisme keberangkatan haji. Ia menuturkan, Imigrasi di Indonesia mampu mencegah keberangkatan jamaah ilegal.
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Beri Catatan Ini untuk Tahun Depan
loading…
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melaporkan pelaksanaan haji tahun 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026). Foto/BPMI Setpres
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) usai melaporkan pelaksanaan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
“Kami hari ini menghadap Presiden terkait dengan evaluasi. Kami melaporkan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini, di mana beberapa poin kita mendapatkan nilai positif walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa titik yang perlu disempurnakan,” kata Gus Irfan.
Menurut Irfan, capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama antara Kementerian Haji dan DPR sebagai Tim Pengawas Haji yang dinilai berjalan konstruktif.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia karena ingin fokus di dalam negeri. Foto/Dok.SindoNews
“Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri,” kata Prasetyo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).
Presiden Prabowo, lanjut dia, telah bertemu dengan para pemimpin negara ASEAN di KTT di Filipina. Pertemuan itu, lanjut dia, banyak yang telah didiskusikan.
Pesan Said Didu untuk Prabowo: Waktu Melakukan Akomodasi Politik Sudah Lewat
loading…
Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok BPMI
JAKARTA – Analis kebijakan publik M Said Didu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyudahi politik akomodasi jelang dua tahun pemerintahannya. Menurutnya, sebelum 17 Agustus 2026 merupakan titik balik bagi Prabowo.
“Mungkin Pak Presiden titik baliknya itu mungkin sebelum 17 Agustus sudah mencapai titik balik, kepercayaan publik akan balik,” ujar Said dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).
Menurut Said, untuk mencapai titik balik itu ada syarat yang harus dilakukan. “Waktu untuk melakukan akomodasi politik sudah lewat, sudah dua tahun, cukuplah. Saatnya adalah betul-betul adalah untuk kesuksesan dia sebagai presiden, bukan lagi akomodatif,” ujarnya.
Said menambahkan, waktu untuk berterima kasih sudah selesai. “Maka Agustus masuk ke dirinya sendiri, inilah Kabinet Prabowo, bukan kabinet keberlanjutan Jokowi,” katanya.
Presiden Palestina Puji Prabowo: Simbol Kesetiaan Indonesia untuk Rakyatnya
Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dalam kesempatan tersebut, Abbas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Indonesia atas dukungan tanpa henti terhadap rakyat Palestina. Momen tersebut turut diabadikan Prabowo melalui akun X resminya, @prabowo, yang diunggah pada Senin (15/6). (Foto Dok. Istimewa)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dalam kesempatan tersebut, Abbas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Indonesia atas dukungan tanpa henti terhadap rakyat Palestina.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pembicaraan kedua kepala negara mengenai perkembangan dan situasi terkini di Timur Tengah. Momen tersebut turut diabadikan Prabowo melalui akun X resminya, @prabowo, yang diunggah pada Senin (15/6).
“Presiden Abbas menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan setia Indonesia terhadap masyarakat Palestina,” tulis Prabowo.
Dalam unggahan yang sama, ia juga menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara (two-state solution) terkait situasi di Palestina.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Prabowo kerap menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan sekaligus memastikan kemerdekaan dan kedaulatan penuh bagi Palestina.
Hal ini sejalan dengan sikap Indonesia yang sejak awal kemerdekaannya senantiasa menempatkan Palestina sebagai sahabat dekat dengan ikatan historis dan emosional yang kuat. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia terus berada di garis depan dalam mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan bermartabat bagi Palestina.
“Saya menegaskan komitmen teguh Indonesia bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan di Palestina,” tutur Prabowo.
Selama ini, Prabowo dan Abbas telah menjalin hubungan yang sangat erat. Kedekatan keduanya tidak hanya terbangun melalui hubungan diplomatik, tetapi juga melalui jalinan persahabatan yang hangat.
Salah satu contohnya terlihat pada momen Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, ketika Prabowo secara langsung menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada Abbas melalui sambungan telepon.
Komunikasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi Prabowo dengan para pemimpin negara sahabat sekaligus upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina. (her/dav)
Prabowo Tekankan 3 Hal Kuatkan Kepercayaan Pasar: Deregulasi hingga Tingkatkan Hilirisasi dan Industrialisasi
Presiden RI Prabowo Subianto menekankan tiga langkah utama yang perlu dipercepat pemerintah untuk memperkuat kepercayaan pasar dan menjaga ketahanan ekonomi nasional, yakni menderegulasi perizinan, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta menjaga stabilitas iklim usaha. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat di Ruang Sidang Kabinet, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6). (Foto Dok. Bakom RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menekankan tiga langkah utama yang perlu dipercepat pemerintah untuk memperkuat kepercayaan pasar dan menjaga ketahanan ekonomi nasional, yakni menderegulasi perizinan, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta menjaga stabilitas iklim usaha.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat di Ruang Sidang Kabinet, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6).
Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo kembali mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kemudahan berusaha menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
“Supaya iklim investasi dan ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif,” ujar Prasetyo.
Selain deregulasi, Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada percepatan program hilirisasi dan industrialisasi nasional. Prasetyo menyebut arahan tersebut secara khusus ditujukan kepada Menteri Investasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang juga tergabung dalam Satuan Tugas Hilirisasi dan Industrialisasi.
Menurut Prasetyo, penguatan nilai tukar dan ketahanan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kinerja ekspor dan impor Indonesia. Karena itu, hilirisasi dan industrialisasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
“Kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi,” katanya.
Ia menjelaskan hilirisasi dan industrialisasi memiliki dua manfaat strategis. Pertama, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor. Kedua, menciptakan produk bernilai tambah tinggi yang mampu meningkatkan kekayaan dan pendapatan negara.
Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti mulai tumbuhnya kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, termasuk terhadap instrumen pendanaan global yang diterbitkan Danantara. Karena itu, pemerintah ingin memastikan berbagai program strategis berjalan lebih cepat agar momentum positif tersebut dapat terus terjaga.
Prabowo menilai stabilitas menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha dan pasar. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku ekonomi, dan dunia usaha untuk bersama-sama menjaga stabilitas serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. (her/dav)
Prabowo dan Presiden Jerman: Sinergi Perdagangan RI
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat memperkuat hubungan ekonomi kedua negara melalui peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. (Foto Dok. Bakom RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat memperkuat hubungan ekonomi kedua negara melalui peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.
Dalam pertemuan bilateral, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dan Jerman untuk terus memperluas kerja sama ekonomi di berbagai sektor strategis.
“Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan,” ujar Prabowo dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6).
Prabowo juga menekankan pentingnya hubungan antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan memberikan manfaat besar bagi dunia usaha di kedua kawasan.
“Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA dapat mencapai kesimpulan substantif,” katanya.
Ia berharap Jerman dapat terus berperan aktif dalam mendorong proses finalisasi perjanjian tersebut di tingkat internal Uni Eropa.
“Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian di internal Eropa sehingga dapat segera memberikan manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua kawasan,” ucapnya.
Selain melalui kerja sama perdagangan, hubungan Indonesia dan Jerman juga diperkuat melalui program Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration Program (CITA) yang bertujuan meningkatkan daya saing industri dan mempercepat perdagangan.
Prabowo turut mengundang investor Jerman untuk memperluas investasinya di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang tengah dikembangkan pemerintah.
“Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor penting di Indonesia, seperti transisi energi, hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, serta industri semikonduktor,” ungkapnya.
Sementara itu, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan bahwa kedua negara memiliki visi yang sama dalam menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat bagi perdagangan dan ekonomi.
“Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk membangun kerangka yang baik bagi perdagangan dan ekonomi. Kami berharap perjanjian Indonesia-Uni Eropa CEPA pada akhirnya dapat ditandatangani,” ujar Steinmeier. (her/dav)