Tag: Publik
-
Sorotan Publik: 73,8% Puas Penanganan Bencana Sumatra oleh Pemerintah
Cyrus Network merilis survei terbaru tentang kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra. Hasilnya, 73,8% responden menyatakan puas. Penanganan bencana dinilai membaik, namun publik berharap peningkatan berkelanjutan. TNI menjadi instansi dengan tingkat kepuasan tertinggi. Survei ini melibatkan 1.260 responden dari 38 provinsi.
-
65,4% Masyarakat Dukung MBG: Sebuah Mandat Publik yang Jelas
Survei Cyrus Network (1-5 April 2026) menunjukkan dukungan publik kuat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) inisiasi Presiden Prabowo Subianto. 65,4% masyarakat Indonesia mendukung MBG. Program ini dinilai membantu pemenuhan gizi dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Optimisme tinggi terlihat pada dampak ekonomi, kesehatan, dan peningkatan kecerdasan generasi muda.
-
Kepuasan Publik: 70% Nilai Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih Positif, Ini Datanya.
Survei Cyrus Network April 2026 menunjukkan 70% responden puas kinerja menteri Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto. Kemenko PMK tertinggi dengan 80,3%. Kementerian Keuangan memimpin dengan 89,2%. Survei melibatkan 1.260 responden dengan margin of error 2,8%.
-
Pernyataan JK Dinilai Keliru: Waspada Potensi Sesatkan Pemahaman Publik
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dikritik LBH Arus Bawah Prabowo (ABP) terkait pernyataannya di UGM. Koordinator ABP, Steven Pailah, menilai konsep keagamaan JK yang dikaitkan konflik Poso-Ambon berpotensi menyesatkan publik. JK menyebut konflik agama sulit berhenti karena keyakinan “syahid”.
-
Bukan WFH Semua! ASN Dukcapil dan RS Tetap Garda Terdepan Pelayanan Publik
Pemerintah menerapkan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, mulai 10 April 2026. Kebijakan ini untuk efisiensi energi. Namun, layanan publik esensial seperti darurat, kesehatan, dan pendidikan tetap beroperasi normal. Pejabat tertentu di tingkat provinsi hingga desa juga dikecualikan untuk memastikan pelayanan optimal.
-
Sukses Amankan Mudik Lebaran 2026, Kepercayaan Publik ke Polri Melesat ke Peringkat 4 Besar
loading…Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho. Foto/SindoNews JAKARTA – Polri mencatatkan prestasi gemilang dalam hal kepercayaan publik. Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Polri kini menempati peringkat ke-4 sebagai lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya.Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin…
-
Peringatan Tegas Pemprov Jateng: Layanan Publik Tak Boleh Terganggu!
Pemerintah Kabupaten Magelang mengkaji pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati Grengseng Pamuji menyatakan kajian ini bertujuan memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Fokusnya adalah efisiensi anggaran dan penataan kegiatan yang tidak berdampak langsung pada publik. Pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal.
-
Ketua DPR: WFH ASN, Ujian Kritis Produktivitas Pelayanan Publik
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kebijakan pemerintah terkait WFH ASN setiap Jumat. Kebijakan ini bertujuan menghemat BBM, namun Puan menekankan pentingnya menjaga produktivitas pelayanan publik. Fleksibilitas kerja ASN harus memastikan layanan tetap cepat dan responsif bagi masyarakat. Efektivitas WFH ASN akan diuji dari kecepatan pelayanan.
-
Sorotan KPK: Jet Pribadi Menteri Agama, Akuntabilitas Publik Dipertanyakan
KPK berharap Menag Nasaruddin Umar merespons dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi. Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta Menag melapor tanpa dipanggil. Jet pribadi itu digunakan saat Menag ke Takalar, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2026. Laporan bisa disampaikan ke Direktorat Gratifikasi KPK untuk dianalisis.
-
Di Balik Ijazah Jokowi: Menguak Perang Narasi di Ruang Publik
Kontroversi ijazah palsu Jokowi bergulir, menyeret Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma sebagai tersangka. Mereka dituduh fitnah dan pencemaran nama baik, namun tetap berargumen ijazah Jokowi palsu. Polemik ini menguji demokrasi serta siapa yang berhak menentukan kebenaran di ruang publik.