Tag: Regulasi
-

Desakan Keras MUI: Regulasi LGBT Harus Lampaui Hukuman Perzinaan, Siapkah Negara?
loading…MUI mendesak Pemerintah dan DPR merumuskan regulasi khusus terkait LGBT. Aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah dan DPR untuk merumuskan regulasi khusus terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MUI menilai aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan.Wakil Ketua…
-

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO
loading…Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti dalam RDP bersama Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Ditjen Imigrasi, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, Senin (25/5/2026). Foto: Dok DPR JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK,…
-

Investasi Indonesia di Ambang Krisis: Jerat Lingkungan dan Ketidakpastian Regulasi
Sudarsono Soedomo, Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, menyoroti penegakan hukum lingkungan. Insentif investasi berhadapan dengan ketidakpastian hukum di Indonesia. Tuntutan ganti rugi kerusakan lingkungan sering dinilai tidak adil. Permen LH No. 7 Tahun 2014 disalahgunakan, angka contoh dianggap tarif tetap, menciptakan kegaduhan pelaku usaha.
-

Regulasi AI PDN & BSSN 2026: Siapkah Indonesia Hadapi Implementasi Kecerdasan Buatan?
Korporasi di Indonesia hadapi tantangan adopsi AI sesuai regulasi PDN BSSN. Solusi AI global sering tidak patuh standar kedaulatan data dan keamanan siber nasional, berisiko sanksi. Sagara Technology sediakan outsourcing AI compliant 100% berbasis di Indonesia, pastikan inovasi aman dan patuh hukum.
-

KPK: RUU Perampasan Aset, Lompatan Penting Perkuat Regulasi Berantas Korupsi
KPK mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI. Aturan ini dinilai melengkapi regulasi pemberantasan korupsi dan memperkuat pemulihan aset negara. Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, memperkuat pendekatan follow the money, serta menjaga prinsip due process of law.
-

Kemenkum Kaji Ulang Perda Pendidikan Jepara: Sorotan Tajam Terhadap Regulasi Lokal
DPRD Jepara mengkaji Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemenkum Jateng hadir sebagai narasumber, menekankan harmonisasi perundang-undangan. Kajian ini bertujuan mengoptimalkan regulasi pendidikan di Jepara, selaras kebutuhan masyarakat dan hukum nasional. Langkah ini penting bagi kepastian hukum serta peningkatan kualitas pendidikan.
