Tag: Sikap
-
Didesak Tegaskan Sikap ke Pemerintahan Prabowo, PDIP: Memangnya Jazilul Siapa?
loading…Ketua PDIP Deddy Sitorus merespons desakan Waketum PKB Jazilul Fawaid yang meminta PDIP menunjukkan sikap tegas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/TV Parlemen JAKARTA – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus merespons desakan dari Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang meminta PDIP menunjukkan sikap tegas soal posisi partai di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia…
-
Indonesia Kecam Keras Rencana Israel Perluas Pendudukan Gaza: Sikap Tegas Jakarta
Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pendudukan hingga 70% wilayah Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan ini tindakan ilegal, bertentangan dengan upaya perdamaian dan solusi dua negara bagi Palestina. Isu tersebut dibahas Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Hambalang. Indonesia berkomitmen advokasi kemerdekaan Palestina.
-
Sikap Tegas Indonesia & 7 Negara Muslim: Kecaman Keras atas Provokasi Israel di Al
Indonesia dan tujuh negara mayoritas Muslim mengecam keras eskalasi kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa, termasuk tindakan provokatif dan pengibaran bendera. Pernyataan bersama ini juga mengutuk pelanggaran status quo historis serta pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat, mendesak pertanggungjawaban atas kekerasan pemukim.
-
Prabowo-Albanese Kaji Konflik Timur Tengah: Ini Poin Penting Sikap Indonesia
Presiden Prabowo Subianto dan PM Australia Anthony Albanese berdiskusi mengenai situasi global, termasuk konflik Timur Tengah. Keduanya berkomitmen menjaga pasokan kebutuhan pokok dan memperkuat rantai pasokan energi. PM Albanese berterima kasih atas bantuan Indonesia mengamankan pasokan pupuk untuk Australia. Hubungan bilateral Indonesia-Australia dinilai semakin penting.
-
Sikap Tegas Komisi III DPR soal Amsal Sitepu Bebas: Kejaksaan Diminta Tak Banding
Komisi III DPR RI meminta kejaksaan tidak banding atas vonis bebas Amsal Christy Sitepu oleh PN Medan. Permintaan ini hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kejari Karo. Komisi juga mendesak evaluasi menyeluruh jajaran Kejari Karo dan pengusutan dugaan intimidasi terhadap Amsal Sitepu.
-
Sikap Tegas Kejagung: Kajari & Kasi Pidsus Karo Ditarik Buntut Kasus Amsal Sitepu
Kejaksaan Agung menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, serta Kasi Pidsus Reinhard Harve Sembiring dan para Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Jakarta pada 4 April 2026. Penarikan ini terkait penanganan kasus dugaan penggelembungan anggaran Amsal Sitepu. Mereka akan menjalani pemeriksaan internal oleh Kejagung untuk klarifikasi lebih lanjut.
-
Pencopotan Plang BMN UIN Jakarta Berujung Meja Hijau: Ini Sikap Kampus
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melaporkan dugaan perusakan plang aset negara berupa tanah dan bangunan di Cogreg, Bogor. Aset Kementerian Agama ini, yang tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), diduga dirusak dan dicopot. UIN Jakarta akan menempuh langkah hukum atas tindakan penguasaan sepihak tersebut.
-
Puspom TNI Ambil Sikap: LPSK Diminta Periksa Andrie Yunus, Ada Apa di Balik Surat Ini?
Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan perkembangan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus. TNI telah mengirimkan surat kepada LPSK guna meminta keterangan Andrie Yunus yang dilindungi. Sebelumnya, permintaan keterangan tertunda karena alasan kesehatan. TNI berkomitmen penegakan hukum terbuka, profesional, dan akuntabel.
-
Dasco Minta Penundaan Impor Pikap India: Makna di Balik Sikap DPR Pro
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerukan penundaan impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa. Great Institute mengapresiasi langkah tersebut. Dasco meminta Presiden Prabowo Subianto membahas urgensi dan kesiapan industri otomotif dalam negeri setelah kembali. Permintaan disampaikan di Senayan, Jakarta, 23 Februari 2026.
-
Produk AS Bebas Sertifikasi Halal di RI: Sikap Kritis MUI Terkuak
MUI menyoroti kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang berpotensi mengecualikan sertifikasi halal produk pangan. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengajak masyarakat menghindari produk AS tanpa sertifikasi halal. Ia menegaskan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tidak dapat dinegosiasikan, berlaku untuk semua produk impor.