Tag: Transparan
-
MBG Lanjut Wajib Reformasi: Evaluasi Total, Tata Kelola Transparan, Anggaran Efisien Kunci Sukses
Tokoh Muda NU Gus Ubaid menanggapi seruan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, MBG program prioritas Presiden Prabowo Subianto berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Ia menekankan evaluasi serta perbaikan manajemen diperlukan, bukan penghentian, dengan prioritas di daerah 3T.
-
Pemberantasan Kartel Haji: Wamenhaj Sebut Ekosistem Transparan Kunci Mutlak
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menginginkan penyelenggaraan haji lebih baik. Ekosistem transparan dibutuhkan untuk memberantas kartel haji. Ini penting agar jemaah bukan objek ekonomi. Reformasi tata kelola haji fokus membersihkan praktik rente. Tujuannya memastikan jemaah sebagai tamu Allah, bukan komoditas. Kementerian berkomitmen membenahi sistem haji.
-
Rekrutmen Polri 2026 Ketat dan Transparan, Banyak Anak Jenderal Tak Lolos Seleksi
loading…Seleksi Penerimaan Taruna/i Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 Panitia Daerah (Panda DIY), Senin 11 Mei 2026. Foto: Polda DIY JAKARTA – Pemerhati Hukum Kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menegaskan proses penerimaan calon anggota Polri pada 2026 menunjukkan kemajuan signifikan. Hal itu menujukkan penerimaan anggota Polri menuju sistem yang semakin baik dan transparan…
-
Pemerintah Pastikan DSI Kelola Ekspor Sumber Daya Alam Satu Pintu Secara Transparan
Pemerintah memastikan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak akan mengganggu kontrak bisnis yang telah berjalan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, Dony dalam konferensi pers di Gedung DPR…
-
Terkuak! 5 Fakta Pasar Saham RI Kini Kian Transparan, Investor Wajib Tahu Detailnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pasar saham Indonesia semakin transparan dan selaras standar global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut kebijakan baru telah menjawab kekhawatiran pelaku pasar. Peningkatan free float, pengungkapan identitas pemegang saham besar, klasifikasi investor lebih detail, pengumuman HSC, dan kewajiban laporan UBO menjadi bukti nyata.
-
DPR Soroti Pemangkasan RKAB Batu Bara: Pemerintah Wajib Transparan, Ada Apa?
Anggota DPR Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan terkait pemangkasan RKAB batu bara. Ia memahami upaya menjaga cadangan mineral dan kestabilan harga. Namun, disparitas pemotongan hingga 70% memicu pertanyaan. Kekhawatiran muncul mengenai potensi penghentian operasional perusahaan dan pengurangan tenaga kerja akibat kebijakan ini.