Tag: Umum
-

Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
loading…Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto/Dok Kejagung JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan 11 tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan ekspor produk hasil olahan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024 kepada jaksa penuntut umum (JPU). Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung, Ardito Muwardi, mengatakan penyerahan tersangka…
-

Hajatan di Jalan Umum: Antara Tradisi dan Pelanggaran Hak Publik, Mana Batasnya?
Penutupan jalan umum untuk hajatan pernikahan kerap menghambat mobilitas warga. Akses kendaraan sering terblokir total, mengganggu aktivitas harian seperti berangkat kerja. Isu ini menyoroti perlunya menyeimbangkan perayaan pribadi dengan hak publik atas jalan. Pertimbangkan perencanaan matang, penyediaan jalur alternatif, serta pemberitahuan dini untuk meminimalkan dampak negatif.
-

William Naik Level! Bentuk Komite Pemenangan, Perebutan Kursi Ketua Umum HIPMI Kian Memanas
Komite Pemenangan William Heinrich resmi mengambil formulir pendaftaran calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029. Proses di Kantor BPP HIPMI, Menara Bidakara, Jakarta Selatan ini, diterima Stering Commite Munas HIPMI XVIII. Delapan mantan Ketua Umum BPD HIPMI mendukung pencalonan William Heinrich.
-

Konflik Timteng Panaskan Harga BBM, DPR: Subsidi Wajib Utamakan Angkutan Umum
Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah ketegangan Timur Tengah diapresiasi. Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono menyatakan ini mencegah inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah diminta memprioritaskan BBM subsidi untuk transportasi publik guna menekan beban ekonomi. Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas harga energi.
-

Polemik PBB: Kursi Ketua Umum Diklaim Putra Yusril, Sekjen Akhirnya Bersuara
Kisruh internal Partai Bulan Bintang (PBB) mencuat. Yuri Kemal Fadlullah mengambil alih posisi Ketua Umum PBB melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 11 Maret 2026. Sekjen DPP PBB Ali Amran Tanjung mempertanyakan legalitas MDP tersebut, yang disebut melanggar AD/ART partai karena diselenggarakan oleh DPW, bukan DPP.
-

Pemilihan Ketua Umum PBNU: Sistem AHWA, Mengapa Dinilai Paling Optimal?
Abdul Muji Syadzili menilai sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) terbaik untuk pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar NU. Mekanisme ini mencerminkan kepribadian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama. Kegagalan kepemimpinan PBNU sebelumnya menyoroti perlunya review. Gagasan AHWA didukung luas oleh PWNU se-Indonesia.


