DPR menyoroti kesepakatan dagang Indonesia-AS yang melonggarkan sertifikasi halal produk Amerika Serikat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko meminta kesepakatan tersebut dikaji ulang. Indonesia berkomitmen menjamin produk halal bagi konsumen muslimnya, sesuai aturan BPJPH. Potensi risiko hukum dan agama dikhawatirkan.
Anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Siahaya, diduga menganiaya siswa MTS AT (14) hingga tewas. MS telah ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pengungkapan penyebab kematian dan proses hukum cepat. Kasus penganiayaan ini terjadi di Kota Tual. Tersangka menjalani pemeriksaan kode etik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti wacana perubahan struktur Polri. Ia berpendapat perubahan struktural tidak selalu menyelesaikan masalah. Posisi Polri di bawah presiden pasca-Reformasi merupakan pertimbangan matang. Muhammadiyah menyarankan perbaikan internal dan good governance. Haedar percaya Presiden Prabowo Subianto mampu mengatasi masalah.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump bertemu di Washington DC. Mereka membahas perundingan tarif dagang yang telah lama. Keduanya mencapai perjanjian dagang saling menguntungkan, menegaskan komitmen kuat Indonesia dan AS. Perjanjian bersejarah ini ditandatangani.
Presiden Prabowo Subianto merespons rencana Donald Trump menandatangani tarif global 10% bagi seluruh negara. Prabowo menilai kebijakan tarif Amerika Serikat ini akan menguntungkan Indonesia. Ia menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi segala kemungkinan terkait keputusan politik AS, menyusul putusan Mahkamah Agung.
Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap 28 orang di Yahukimo, Papua. Penangkapan terkait kasus pembakaran dan penembakan ini berlangsung 10-21 Februari 2026. Setelah penyelidikan, sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka.
Kementerian HAM menyoroti kasus tewasnya pelajar (14) yang diduga dianiaya oknum Brimob Polda Maluku. Wakil Menteri HAM Mugiyanto mendesak Polri membuktikan semboyan pelindung masyarakat. Penyelidikan transparan dan profesional diminta. Pelaku harus dihukum adil untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan memberikan efek jera.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan Komnas HAM akan memiliki unit penyidik. Pembahasan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait undang-undang baru mendukung ini. Komnas HAM nantinya akan memiliki wewenang tambahan, beroperasi layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini memperkuat peran dan fungsi Komnas HAM ke depan.
Ahmad Sahroni kembali menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam menyatakan sanksi nonaktif Sahroni telah selesai. Sanksi dari Partai Nasdem berlaku sejak 31 Agustus 2025, diikuti MKD selama enam bulan. Proses ini telah sesuai keputusan.
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan tidak ada kebijakan penyaluran zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Biro HKP Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyatakan zakat didistribusikan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Penyaluran zakat diperuntukkan bagi delapan ashnaf, sesuai QS. At-Taubah ayat 60 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.