Kementerian Luar Negeri RI memastikan seluruh Warga Negara Indonesia di Meksiko dalam kondisi aman. Situasi keamanan memanas pascakematian pemimpin kartel El Mencho pada 22 Februari 2026. Operasi militer memicu serangan di Jalisco dan beberapa wilayah lain. Tercatat 45 WNI di Jalisco, didominasi rohaniawan, terapis, dan pengusaha.
Baznas RI dan Duta Besar Palestina H.E. Abdalfatah A.K. Alsattari bertemu di Jakarta. Mereka membahas peta jalan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Kolaborasi strategis ini memastikan bantuan logistik pangan dan beasiswa pendidikan tersalurkan secara efektif. Indonesia melalui Baznas berkomitmen mendukung rakyat Palestina berkelanjutan, menjaga harapan di Gaza.
Menlu RI Sugiono berpidato di Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa (23/2/2026). Indonesia kini menjabat Presiden Dewan HAM PBB, berkomitmen menjaga kredibilitas melalui standar HAM konsisten. Sugiono menekankan Dewan HAM sebagai ruang dialog konstruktif dan menolak politisasi demi pemajuan HAM global. Pemerintah RI juga memajukan RanHAM Generasi VI.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan 6.859 masjid sebagai tempat singgah gratis bagi pemudik di seluruh Indonesia. Program Ekspedisi Masjid Indonesia 2026 ini berlangsung H-7 hingga H+7 Idulfitri 1447 Hijriah. Masjid di jalur mudik akan berfungsi sebagai tempat transit 24 jam.
Sidang praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) melawan KPK ditunda. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan ulang setelah KPK meminta penundaan. Juru Bicara KPK menyatakan timnya menghadapi empat sidang praperadilan lain. Gus Yaqut mengajukan gugatan terkait penetapan tersangka korupsi kuota haji.
Romli Atmasasmita membahas Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dalam UU KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Mekanisme hukum pidana baru ini memungkinkan terdakwa mengakui kesalahan dan kooperatif demi keringanan hukuman. Konsep ini, disusul pidana pemaafan oleh hakim, merupakan hal baru yang memerlukan adaptasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.
KPK menunda sidang praperadilan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Penundaan ini karena KPK menghadapi empat sidang praperadilan lain. Gus Yaqut menggugat penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 oleh KPK.
PN Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, pada Selasa. Ia berstatus tersangka KPK dalam kasus kuota haji. Sidang ini menguji sah tidaknya penetapan tersebut. Gus Yaqut hadir langsung, sementara KPK meminta penundaan. Alasannya, tim KPK sedang menghadapi empat sidang praperadilan lain secara paralel.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan anggaran bahan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran bahan makanan ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000. Alokasi Rp13.000/Rp15.000 mencakup operasional dan insentif. Rincian anggaran MBG ini menjawab perbincangan publik.
Sidang praperadilan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) terkait sah tidaknya penetapan tersangka oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Ketidakhadiran KPK menjadi alasan penundaan. Sidang akan kembali digelar pada Selasa, 3 Maret 2026, untuk melanjutkan proses hukum kasus ini.