Category: Jawa Tengah

BANJARNEGARA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara ke pemerintah pusat. Sebab, sedimentasi waduk tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan, dan berpotensi berdampak luas jika tidak segera ditangani.

Hal itu mengemuka dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyampaikan kondisi Waduk Mrica, yang mengalami sedimentasi hingga sekitar 93 persen.

Amalia menyebut, persoalan itu tidak hanya berdampak pada Banjarnegara, tetapi juga berpotensi memengaruhi daerah lain di Jawa Tengah. Selain fungsi pengendalian air, sedimentasi juga disebut telah menurunkan produksi energi dari waduk tersebut.

“Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Amalia mengatakan, Pemkab Banjarnegara sudah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan Pemprov Jateng dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari pemerintah provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama penanganan Waduk Mrica,” ujarnya.

Selain Waduk Mrica, Banjarnegara juga menyinggung kondisi geografis daerahnya yang sebagian besar rawan bencana. Kondisi itu membuat Banjarnegara membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam penataan wilayah dari hulu hingga hilir.

“Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Terlepas dari itu, penanganan kebencanaan di Banjarnegara turut mendapat perhatian dari Pemprov Jateng. Sejumlah persoalan yang lama tertunda, disebut telah diselesaikan dalam satu tahun terakhir.

Merespons hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan siap mendorong penanganan sedimentasi Waduk Mrica ke pemerintah pusat. Dia menyebut, Pemprov Jateng akan bersurat dan mengawal persoalan tersebut.

“Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” kata Luthfi.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut kewenangan pusat perlu ditangani melalui kolaborasi. Pemprov Jateng akan mengambil peran sebagai penghubung, agar persoalan di daerah dapat segera mendapat tindak lanjut.

Luthfi menegaskan, berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, perlu diselesaikan secara simultan melalui kerja bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, serta unsur terkait lainnya. (Humas Jateng)*ul

PATI – Sebanyak 2.681 perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah telah terakreditasi atau secara resmi memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.

Dengan modal tersebut, Bunda Literasi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong perpustakaan menjadi penggerak literasi digital masyarakat, sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sekaligus upaya menangkal maraknya hoaks.

“Hari ini kita melakukan gerakan literasi digital di Jawa Tengah. Ini perlu kita koordinasikan ke semua stakeholder yang ada,” katanya, seusai menjadi narasumber kegiatan Penguatan Gerakan Literasi Digital Perpustakaan: Digital Cerdas–Gemar Membaca di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (18/5/2026).

Sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi, penguatan literasi digital harus dilakukan secara kolaboratif. Selain Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, keterlibatan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), hingga para bunda literasi di 35 kabupaten/ kota, menjadi bagian penting dalam memperluas gerakan ini hingga akar rumput.

Menurut Nawal, keterampilan literasi digital sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan daya pikir kritis masyarakat, termasuk dalam memilah informasi yang kredibel dan hoaks.

“Kita perlu mendampingi masyarakat untuk mengembangkan kecerdasan melalui literasi digital, agar mampu berpikir kritis dan memahami mana informasi yang kredibel dan mana yang hoaks,” tegas istri Wakil Gubernur Jateng tersebut.

Selain itu, lanjutnya, kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga harus terus ditingkatkan, agar Jawa Tengah mampu mengikuti perubahan zaman.

Berdasarkan data Perpusnas RI tahun 2025, dari total 2.681 perpustakaan terakreditasi di Jateng, sebanyak 788 merupakan perpustakaan umum. Terdiri atas 752 perpustakaan desa/ kelurahan, 35 perpustakaan kabupaten/kota, dan satu perpustakaan provinsi.

Kemudian, perpustakaan perguruan tinggi terakreditasi tercatat sebanyak 70 unit, meliputi satu perpustakaan akademi, dua institut/ sekolah tinggi/ politeknik, 63 perguruan tinggi, dan empat perpustakaan universitas.

Sementara itu, jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi mencapai 1.799 unit, terdiri atas 370 perpustakaan jenjang SMA/SMK/MA, 693 jenjang SMP/MTs, 733 jenjang SD/MI, satu perpustakaan SLB, dan dua perpustakaan PAUD.

Adapun perpustakaan khusus di Jawa Tengah berjumlah 24 unit, meliputi 18 perpustakaan khusus, empat perpustakaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), dan dua perpustakaan milik rumah ibadah.

Meski demikian, Nawal menyoroti tantangan besar dalam peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jateng, yang pada 2025 masih berada di angka 38,86. Di sisi lain, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Jateng pada 2025 dengan skor 57,11, juga perlu terus ditingkatkan.

Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerataan akses pengembangan literasi hingga tingkat desa. Menurutnya, perpustakaan desa menjadi garda terdepan dalam membangun budaya membaca di masyarakat.

“Perpustakaan desa ini menjadi inti bagaimana sampai ke akar rumput, mampu bergerak, mengembangkan gerakan gemar membaca, sekaligus meningkatkan angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan,” ungkap Nawal.

Lebih lanjut, dia mendorong para bunda literasi dan kelompok kerja (pokja) di 35 kabupaten/ kota, untuk memunculkan inovasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satunya, inovasi Kampung Literasi dan program Satu Minggu Satu Buku, yang digagas Bunda Literasi Kabupaten Batang.

“Hal-hal seperti ini yang harus terus didorong di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” pungkas Nawal.

Dalam kesempatan itu, Nawal juga mengunjungi KB/TK Pertiwi dan berinteraksi dengan siswa sekolah tersebut. Kemudian, mengunjungi Dekranasda Pati, melihat kerajinan lokal. (At/Ul, Diskomdigi Jateng)