Category: Jawa Tengah
-
Pasrah Tampi Panji Awali Rangkaian Hari Jadi Ke 201 Kabupaten Wonosobo
WONOSOBO – Peringatan Hari Jadi Ke-201 Kabupaten Wonosobo dimulai dengan Prosesi Pasrah Tampi Panji Miwah Pusaka Pagetan Ambal Warsa Kaping-201 yang diselenggarakan di Halaman Pendopo Bupati Wonosobo, Kamis (2/7/2026),
Prosesi sakral yang sarat nilai sejarah dan budaya tersebut menjadi penanda dimulainya Kirab Panji dan Pusaka ke seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan, Pasrah Tampi Panji bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan sejarah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Wonosobo.
Lebih lanjut disampaikan, Kirab Panji dan Pusaka memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar perpindahan simbol daerah. Prosesi tersebut merupakan ikhtiar bersama dalam menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu, agar tetap hidup dan menjadi pijakan pembangunan, di masa kini maupun masa mendatang.
Empat panji yang dikirab, yakni Sang Saka Dwi Warna, Catragung Pangayom, Tombak Karawelang Katentreman, dan Panji Gegunungan Praja, merupakan satu kesatuan simbol yang mencerminkan sinergi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
Di dalamnya terkandung pesan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, DPRD, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.
“Panji yang kita tampi hari ini adalah amanah bersama. Ia mengingatkan bahwa setiap langkah pembangunan harus selalu berpijak pada nilai persatuan, dijaga dengan semangat pengabdian, serta diarahkan untuk menghadirkan ketenteraman dan kemuliaan bagi masyarakat Wonosobo,” jelasnya.
Bupati juga menekankan, Kirab Panji ke 15 kecamatan dan 265 desa menjadi simbol bahwa Hari Jadi Kabupaten Wonosobo bukan hanya milik pemerintah, melainkan menjadi milik seluruh masyarakat Wonosobo.
“Melalui kirab ini, kita ingin menghadirkan semangat Hari Jadi hingga ke seluruh pelosok desa, agar tumbuh rasa memiliki, kebanggaan, dan kecintaan terhadap daerah kita tercinta,” ujarnya.
Bupati berharap seluruh rangkaian Hari Jadi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain menjadi ruang pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah, momentum tersebut juga diharapkan mendorong pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
Ditambahkan, pelaksanaan rangkaian Hari Jadi tahun ini disesuaikan dengan berbagai kondisi, antara lain tidak adanya gelar budaya di setiap kecamatan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Keputusan tersebut mencerminkan semangat kesederhanaan, kebijaksanaan, serta solidaritas sosial.
“Dari situ kita belajar bahwa kebersamaan tidak selalu diwujudkan dalam kemeriahan, tetapi juga dalam sikap saling memahami dan menempatkan keadaan secara bijaksana,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersatu membangun daerah dengan semangat “Nyawiji Makarti, Wonosobo Loh Jinawi”, sehingga Wonosobo senantiasa menjadi daerah yang maju, lestari, aman, dan semakin menyejahterakan seluruh masyarakatnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo, Fahmi Hidayat menjelaskan, selain Kirab Panji, rangkaian Hari Jadi Ke-201 Kabupaten Wonosobo juga diisi dengan berbagai kegiatan berbasis budaya dan tradisi lokal.
“Rangkaian tersebut meliputi Pasrah Tampi Panji, Sarasehan Hari Jadi di setiap kecamatan, Prosesi Pengambilan Air dari Enam Mata Air, Ziarah ke Makam Para Pendiri Wonosobo, Bedhol Kedhaton, Tapa Bisu, Hastungkara, hingga Birat Sengkala sebagai rangkaian prosesi menjelang puncak peringatan Hari Jadi,” jelasnya.
Sebagai informasi, puncak peringatan Hari Jadi Ke-201 Kabupaten Wonosobo akan diselenggarakan pada 24 Juli 2026, melalui Pisowanan Agung, yang menghadirkan prosesi adat sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah berdirinya Kabupaten Wonosobo. Momentum tersebut juga akan dimeriahkan dengan Pagelaran Kesenian Utama, Prosesi Ruwat Rambut Gimbal, serta Pagelaran Seni Kerakyatan yang melibatkan seniman dan masyarakat sebagai ruang ekspresi budaya sekaligus daya tarik wisata daerah.
Di luar agenda utama tersebut, berbagai kegiatan pendukung juga telah dan terus berlangsung di berbagai wilayah, antara lain kegiatan sosial, olahraga, pemberdayaan masyarakat, promosi UMKM, hingga berbagai perlombaan dan hiburan rakyat yang melibatkan masyarakat secara luas. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan, menggerakkan perekonomian lokal, serta menjadikan peringatan Hari Jadi Ke-201 Kabupaten Wonosobo semakin bermakna bagi seluruh masyarakat.
Penulis: Sofyan, KOntributor Wonosobo
Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateng
-
Muhibah Budaya Diy Sragen Perkuat Kolaborasi Berbasis Sejarah Mataraman
SRAGEN – Hubungan historis antara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Sragen terus diperkuat melalui penyelenggaraan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026. Salah satu rangkaian pembuka kegiatan tersebut diwujudkan melalui Seminar Sejarah, bertema Urgensi Hubungan DIY–Sragen dalam Koneksi Historis dan Budaya Mataraman, yang digelar di Ruang Seminar Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan (SIKK) Sragen, Kamis (2/7/2026).
Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi, menjelaskan, Muhibah Budaya merupakan agenda strategis yang secara rutin mempertemukan Yogyakarta dengan daerah-daerah, yang memiliki keterkaitan sejarah dan budaya Mataraman.
Menurutnya, Kabupaten Sragen memiliki posisi istimewa karena jejak sejarah yang erat dengan DIY, sehingga menjadi mitra potensial dalam pengembangan kerja sama lintas sektor.
“Sragen merupakan saudara tua bagi DIY karena memiliki keterkaitan sejarah dengan tokoh yang sama, yakni Pangeran Mangkubumi. Seminar ini kami harapkan menjadi ruang menghimpun gagasan dari masyarakat, sebagai dasar menyusun rekomendasi bentuk kerja sama kebudayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan kedua daerah,” ujar Dian.
Ia menambahkan, kedekatan historis tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya di bidang kebudayaan, tetapi juga pendidikan, pariwisata, koperasi, hingga pengembangan UMKM. Melalui sinergi tersebut, kedua daerah diharapkan dapat saling memperkuat promosi potensi, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Koneksi historis dan budaya Mataraman menjadi awal untuk membuka kolaborasi yang lebih luas. Harapannya, baik DIY maupun Sragen dapat sama-sama memperoleh manfaat, terutama dalam pengembangan pariwisata dan sektor lainnya, melalui sinergi yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Purwanti, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Sragen, sebagai lokasi penyelenggaraan Muhibah Budaya Yogyakarta 2026.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas pentingnya posisi Sragen dalam sejarah Mataraman, sekaligus momentum untuk mempererat hubungan antardaerah yang telah terjalin sejak lama.
“Kami bersyukur dan merasa terhormat, karena peran historis Sragen masih begitu lekat dalam ingatan masyarakat Yogyakarta. Muhibah Budaya ini kami harapkan semakin menguatkan rasa persaudaraan, sekaligus menjadi awal lahirnya kerja sama yang lebih erat di berbagai sektor,” ungkapnya.
Seminar sejarah ini menjadi pembuka rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen, yang berlangsung pada 2 Juli serta 5–9 Juli 2026. Selain seminar, kegiatan juga akan diisi dengan workshop, pameran, dan wanuh budaya Mataram, sebagai ruang mempererat persaudaraan budaya Mataraman antara DIY dan Sragen.
Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat serta pemangku kepentingan dari kedua daerah, sebagai wujud penguatan kolaborasi berbasis sejarah dan budaya.Penulis: Henik/Yuli DiskominfoSragen
Editor: WH/DiskomdigiJtg-
-
Tumbuhkan Budaya Literasi Generasi Muda Dinperpusar Demak Gelar Lomba Resensi Buku
DEMAK – Raffa Maulana Akbar, siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Demak, sukses menyabet Juara I Lomba Resensi Buku tingkat Kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinperpusar) Demak.
Menurut Raffa, dirinya memiliki kegemaran membaca sejak lama. Bahkan, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga dimanfaatkannya, sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mendukung proses belajar.
“Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari konsistensi, fokus, dan latihan yang dilakukan selama ini,” tuturnya, usai menerima hadiah lomba resenssi buku tersebut, Kamis (2/7/2026).
Kepala Dinperpusar Kabupaten Demak, Agung Hidayanto menyampaikan, lomba digelar untuk meningkatkan minat baca, mengasah kemampuan analisis, menumbuhkan kreativitas, serta mendorong pelajar menuangkan ide dan gagasan melalui sebuah tulisan.
“Melalui resensi, kami berharap peserta tidak hanya merangkum isi buku, tetapi juga mampu memberikan analisis dan gagasan yang memperkaya isi tulisan,” kata Agung.
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, budaya membaca buku tetap perlu dipertahankan, sebagai penyeimbang penggunaan gawai. Dengan membaca bahan bacaan yang berkualitas, wawasan akan semakin luas, dan kemampuan berpikir kritis maupun analitis dapat terus berkembang.
Senada, Sekretaris Dinperpusar Kabupaten Demak, Indrijantoro Widodo menyampaikan, lomba resensi buku menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kembali budaya literasi, di kalangan generasi muda.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap kegemaran membaca buku dapat tumbuh Kembali, di tengah maraknya berbagai platform digital saat ini,” ujarnya.
Penulis: red-kmf/ist
Editor: Di, Diskomdigi Jateng
Antisipasi Kemarau Panjang Bpbd Kirim Dua Toren Ke Bancak
KABUPATEN SEMARANG – Sebagai langkah antisipasi kelangkaan air bersih di Desa Bantal dan Plumutan, Kecamatan Bancak yang terjadi setiap tahun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang mengirimkan bantuan dua tandon air ke dua desa tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro menyampaikan, sebelum musim kemarau ekstrem tahun ini, toren atau tandon air itu sudah tersedia di dekat pemukiman warga. Sehingga, pengiriman bantuan air bersih nantinya lebih praktis dan mudah.
“Ini sesuai arahan Bapak Bupati untuk memudahkan penyaluran bantuan air bersih,” katanya, saat penempatan toren air di Dusun Krajan, Desa Plumutan, Kamis (2/7/2026) siang.
Selain toren, lanjut Alex, pihaknya juga mengirimkan bantuan 3 ribu liter air bersih, untuk warga dua desa tersebut. Menurutnya, merupakan pengiriman bantuan air bersih tersebut merupakan yang pertama pada tahun ini.
Disampaikan, pada 2026, disediakan 750 ribu liter air bersih untuk seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Diperkirakan, jumlah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, di musim kemarau ini. Hal itu berdasarkan penghitungan permintaan bantuan pada 2024-2025.
Namun, imbuhnya, juga telah disiapkan langkah lanjutan, jika memang terjadi musim kemarau selama tujuh bulan, seperti prakiraan BMKG.
“Bisa saja kita ajukan perubahan anggaran ataupun menggandeng pihak swasta, yang sifatnya pentahelix melalui CSR. Intinya, kita siap menghadapi dampak musim kemarau tahun ini,” tegasnya.
Kepala Desa Plumutan, Suji Haryanto menilai bantuan toren air ini sangat efektif, sebagai penampung bantuan air bersih.
“Selama ini, kami menggunakan terpal plastik untuk menampung air bantuan. Setiap tahun harus ganti. Nah, toren ini tentu bisa di gunakan dalam waktu lama,” tuturnya.
Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskomdigi Jateng
Ahmad Luthfi Dorong Percepatan Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng
SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mendorong DPRD setempat, agar melakukan percepatan penyusunan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal di wilayahnya.
Hal itu disampaikan saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, di Gedung Berlian Semarang, Kamis (2/7/2026).
Dengan aturan itu, lanjut dia, pekerja informal memiliki payung hukum, baik dalam pelindungan kinerja, jaminan sosial, dan lainnya.
“(Raperda) ini harus segara dibahas dan diselesaikan, sehingga kita punya payung hukum,” kata Luthfi.
Ditambahkan, pendataan jumlah pekerja informal di Jawa Tengah juga perlu dilakukan. Adanya data tersebut, memudahkan untuk memberikan bantuan hukum, bantuan akses modal, hingga bantuan terkait kesejahteraan lain, agar tepat sasaran.
“Kalau ada datanya, lebih gampang nanti untuk intervensi bantuan,” jelasnya.
Melalui Raperda itu, Luthfi berharap, poin-poin aturannya dapat melindungi pekerja informal di Jawa Tengah.
“Harapannya kita punya aturan yang jelas dari aspek penegakan hukum maupun perlindungan lainnya, terhadap pekerja informal,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ja’far Shodiq menjelaskan, pekerja informal selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Tenaga kerja informal memilik kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Perkembangan ekonomi, transformasi digital, perubahan pola kerja, serta dinamika pasar tenaga kerja, menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif, dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja informal,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah menambahkan, dalam Raperda tersebut nanti juga akan dibahas mengenai pendataan dan perlindungan pekerja informal. Perlindungan tersebut salah satunya terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. (Humas Jateng)*ul
-