Category: Jawa Tengah
-
-
Lindungi Harga Sppg Di Jateng Wajib Serap Telur Dan Ayam Peternak Lokal
SEMARANG —Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan melakukan penyerapan telur dan daging ayam, untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam “Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis”, yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/6/2026).
Kesepakatan itu dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak.
Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut. Pertama, menu MBG di Jawa Tengah, akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu. Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati, serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.
Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jawa Tengah, dengan harga yang telah disepakati, yakni telur Rp26 ribu per kilogram, dan daging ayam karkas Rp35 ribu per kilogram atau setara Rp20 ribu per kilogram berat hidup.
“Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di sela acara.
Tokoh yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Jateng ini menambahkan, skema itu merupakan bagian dari penataan program MBG di Jawa Tengah, agar berjalan lebih terarah, terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.
Menurut Taj Yasin, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan MBG terpenuhi, tetapi juga ingin menjaga agar manfaat ekonomi program tersebut dirasakan oleh peternak Jawa Tengah.
“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi,” katanya.
Gus Yasin, sapaan wagub, menegaskan, pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan. Pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.
“Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya, SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.
Gus Yasin mengatakan, hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas percepatan MBG di kabupaten/kota, serta seluruh SPPG di Jawa Tengah. Pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana menyebut, kesepakatan ini menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG.
“Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra, bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam,” ujarnya.
Menurut Tengku, langkah tersebut juga menjadi bentuk intervensi, untuk membantu menjaga stabilitas harga. Terlebih, kondisi pasar telur dan ayam saat ini masih menghadapi tekanan, akibat produksi yang melimpah.
“Harapannya, dengan adanya intervensi ini, secara psikologis di masyarakat harga telur dan daging ayam bisa terkendali lagi,” ujarnya.
Ditambahkan, BGN juga akan melakukan penertiban apabila terdapat SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, termasuk jika ditemukan pembelian di bawah harga acuan pemerintah.
“Kita terima semua aduan. Ini menjadi momentum untuk membenahi semuanya, agar taat dengan juknis yang diterbitkan BGN,” terang Tengku.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi menyebut, kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak.
Dibeberkan, Jawa Tengah saat ini memiliki populasi ayam petelur sekitar 39 juta ekor, dengan produksi telur mencapai 2.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, kebutuhan Jawa Tengah sekitar 1.400 ton per hari, sehingga masih terdapat surplus produksi.
Dengan sekitar 4.000 SPPG di Jawa Tengah, Suwardi memperkirakan penyerapan melalui MBG dapat mencapai 7 hingga 8 persen dari total produksi telur.
“Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu,” ujarnya.
Dari sektor ayam pedaging, Ketua Asosiasi Peternak Pedaging Jawa Tengah (Pinsar Jawa Tengah), Susilo menyampaikan, kondisi harga ayam hidup di tingkat peternak, masih berada di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).
“HPP saat ini sekitar Rp20 ribu. Harga yang terjadi sekitar Rp17 ribu, sehingga peternak mengalami kerugian. Ini karena terjadi over suplai,” katanya.
Menurut Susilo, penyerapan melalui MBG diharapkan mampu mengurangi kelebihan pasokan ayam, sehingga harga di tingkat peternak bisa kembali membaik.
“Intervensi ini membantu peternak agar harga ayam hidup di kandang bisa naik, dan peternak tidak rugi,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul
Perantau Asal Jawa Tengah Persembahkan Gebyar Harmoni Budaya Di Jakarta
JAKARTA — Perkumpulan perantau yang tergabung dalam Paguyuban Jawa Tengah menggelar Gebyar Harmoni Budaya, di Pelataran Blok M Hub, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026) malam.
Acara itu menampilkan dua pegelaran wayang kulit. Yaitu wayang kulit gagrak atau gaya Betawi dengan dalang Ki Sukadana, dan wayang kulit gagrak Jawa dengan dalang KRA Ki Gunarto Gunotalijendro. Selain wayang kulit, juga ada fragmen pentas teater kolaborasi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut hadir, untuk memberikan dukungan penuh kepada warga Jateng yang merantau di Jabodetabek tersebut. Acara itu juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso (Bang Yos), Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah AK Al-Sattiri, Duta Besar Bahrain untuk Indonesia Ahmed Abdulla AlHajeri, serta sejumlah tokoh lain.
Luthfi mengatakan, Gebyar Harmoni Budaya itu menunjukkan, masyarakat Jawa Tengah dapat beradaptasi dan berkolaborasi di tempat-tempat perantauan. Pun dengan adanya petunjukan wayang kulit, menandakan warga Jawa Tengah di perantauan tidak melupakan tempat asalnya.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masyarakat di perantauan telah membanggakan bagi Jawa Tengah, ikut membangun wilayah ia tinggal sekarang, namun tetap ingat tanah leluhur,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan pembangunan di Jawa Tengah saat ini terus berkembang. Bahkan, provinsi ini sedang menjadi daya tarik investasi dari berbagai daerah di dalam negeri maupun luar negeri.
Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, Leles Sudarmanto mengatakan, gelaran wayang kulit sengaja dipilih karena merupakan produk budaya yang sudah menjadi aset negara Indonesia. Maka, sangat penting untuk dilestarikan oleh seluruh masyarakat, termasuk generasi muda Indonesia, terutama orang Jawa dan Betawi.
“Harmoni Budaya ini adalah kolaborasi seni budaya, antara wong Jawa dan Betawi. Maka dari itu kita terus upayakan, karena Gubernur DKI Jakarta bersama Gubernur Jawa Tengah juga kolaborasi. Hal-hal seperti ini penting sekali, Republik Indonesia ini perlu kolaborasi untuk menyamakan persepsi melalui budaya,” katanya. (Humas Jateng)*ul
Seleksi Beasiswa Santri Terbuka Taj Yasin Tegaskan Jangan Harap Titip Titipan
BANYUMAS – Program beasiswa santri dan pengasuh pesantren 2026 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sudah mulai tahap seleksi. Panitia akan melakukan seleksi ketat terhadap implementasi program tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat acara Andalusia Bershalawat di Pondok Pesantren At Taujieh Al Islamy 2 Andalusia Lelet, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jumat (19/6/2026).
Dia menjelaskan, seleksi itu melibatkan perwakilan dari ulama, pengelola pondok pesantren, hingga akademisi. Bahkan, mekanisme seleksinya juga akan dilakukan, dengan membaca kitab kuning (kitab klasik).
“Jadi jangan berharap nanti nitip Pak Yasin supaya bisa lolos ya. Kami ingin terbuka,” ucap dia.
Gus Yasin, sapaan wagub, menambahkan, antusiasme peserta yang mendaftar program beasiswa santri sangat tinggi. Saat ini sudah ada 800 lebih santri yang mendaftar melalui aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni.
Sesuai jadwal, pendaftaran beasiswa santri untuk luar negeri sudah berakhir pada 13 Juni 2026. Saat ini memasuki tahapan seleksi yang akan berlangsung hingga 4 Juli mendatang. Adapun pendaftaran untuk program beasiswa S1 dalam negeri, berlangsung sampai dengan 10 Juli 2026. Seleksi akan dilaksanakan pada 13 Juli sampai 1 Agustus 2026.
Dikatakan, program beasiswa santri dan pengasuh pesantren, merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui akses pendidikan tinggi bagi kalangan santri
Pada kesempatan tersebut, Gus Yasin juga menyerahkan tali asih (bisyaroh) kepada 18 santri penghafal Al-Quran dari Pondok Pesantren At Taujieh Al Islamy 2 Andalusia Lelet. Tali asih ini sebagai bentuk penghargaan kepada santri dari manapun berada yang menghafalkan Al-Qur’an di pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah. (Humas Jateng)*ul
Hari Donor Darah Sedunia Diharapkan Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
DEMAK – Masyarakat tidak perlu khawatir mendonorkan darahnya, sebab proses donor darah di Palang Merah Indonesia (PMI) dipastikan aman.
Hal itu ditegaskan Manager Kualitas UTD PMI Kabupaten Demak dr Dian Widyahandayani, saat menjadi narasumber pada talkshow di RSKW FM, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, semua peralatan yang digunakan steril dan sekali pakai, sehingga tidak digunakan kembali kepada orang lain. Selain itu, darah yang didonorkan juga akan menjalani serangkaian pemeriksaan laboratorium, sesuai standar yang berlaku sebelum digunakan untuk pasien.
“Setiap darah yang didonorkan tidak langsung diberikan kepada pasien. Setiap darah yang masuk ke UTD harus melalui pemeriksaan laboratorium dan proses pengolahan terlebih dahulu, untuk memastikan keamanan dan kualitasnya,” tutur Dian.
Sebelum dilakukan donor darah, lanjutnya, pendonor juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan, seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, berat badan, dan kondisi kesehatan secara umum terlebih dahulu.
“Kemudian setelah darah didonorkan, darah akan diproses menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Masing-masing komponen tersebut dapat diberikan kepada pasien yang berbeda, sesuai kebutuhannya. Satu kali donor darah berpotensi membantu lebih dari satu pasien,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk mendonorkan darahnya, untuk menjaga ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan. Sebab, darah merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat digantikan oleh apapun.
“Hingga saat ini, darah belum dapat diproduksi secara buatan. Karena itu, satu-satunya sumber darah berasal dari manusia yang sehat dan bersedia mendonorkan darahnya. Setiap kantong darah yang didonorkan memiliki nilai yang sangat berharga, karena dapat menjadi penyelamat bagi kehidupan seseorang,” imbuhnya.
Dian menambahkan, dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia 2026, pihaknya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah sukarela dan cek kesehatan gratis pada Minggu (28/6/2026) pukul 06.30 WIB, di Kantor PMI Kabupaten Demak.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin tumbuh kesadaran masyarakat bahwa setetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan dan penyelamat, bagi mereka yang membutuhkan,” pungkas Dian.
Penulis: red-kmf/nin
Editor: Di, Diskomdigi Jateng
Kelola Apbd Lebih Efektif Dan Transparan Kendal Implementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
KENDAL – Dalam rangka mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal mulai mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Hal itu disampaikan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, saat membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TKenda, yang dirangkaikan dengan penyerahan KKPD, di Andi Praja Setda kabupaten setempat, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, dengan mengimplementasikan KKPD, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus mengurangi risiko administratif dalam proses transaksi pemerintah.
Disampaikan, penerapan KKPD dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Jateng menggunakan fasilitas Kartu Kredit Indonesia (KKI), sebagai sarana pembayaran nontunai untuk transaksi belanja daerah.
“KKI ini merupakan fasilitas pembayaran nontunai, yang berguna untuk meningkatkan kualitas transaksi belanja APBD Kabupaten Kendal. Dengan KKI, pembayaran oleh OPD dapat dilakukan lebih cepat, tepat, mudah, aman, dan modern,” tutur bupati.
Dia menambahkan, Pemkab Kendal harus mampu beradaptasi dengan kondisi fiskal yang semakin menantang, termasuk adanya tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Terhadap tren penurunan dana transfer dari pemerintah, kita dituntut untuk lebih mandiri, efektif, dan efisien dalam mengelola APBD. Implementasi KKPD diharapkan dapat meminimalkan risiko administratif dan mengoptimalkan penyerapan belanja daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Mbak Tika, penerapan KKPD membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari kesiapan sistem perbankan, komitmen organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pemahaman bendahara pengeluaran, sebagai pelaksana di lapangan.
“Penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD membutuhkan cukup waktu bagi kita, untuk memastikan kesiapan ekosistem pendukung. Akhirnya, hari ini resmi kita implementasikan dan dengan sinergi yang kuat semoga berjalan efektif sesuai harapan kita bersama,” tutur Mbak Tika, sapaan akrabnya.
Bupati juga menekankan, pentingnya percepatan transisi ke sistem pembayaran nontunai melalui KKPD, memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bank Jateng, serta menyusun roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang lebih komprehensif.
“Saya berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan rumusan konkret, solusi atas hambatan teknis, serta timeline kerja yang jelas bagi implementasi KKPD di Kabupaten Kendal yang efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Kendal, Mardi Edi Susilo menjelaskan, penggunaan KKPD dibatasi maksimal 40 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Menurutnya, kartu tersebut akan dimanfaatkan untuk belanja barang dan jasa, serta perjalanan dinas agar proses pembayaran menjadi lebih cepat.
“Ini merupakan cara baru, agar pembayaran barang dan jasa maupun perjalanan dinas bisa lebih cepat. Dengan KKPD, misalnya untuk pembayaran penginapan saat perjalanan dinas atau pembelian BBM, dan ATK bisa langsung dibayar menggunakan kartu kredit pemerintah daerah,” jelas Mardi.
Ketua Tim Bisnis Development – DBKK Kantor Pusat Bank Jateng, Iman Dwi Harmanto berharap, melalui kegiatan High Level Meeting ini penggunaan KKPD atau yang diitegrasikan sebagai KKI bisa secara optimal, oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.
“Harapannya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal bisa menggunakan KKPD, sehingga nantinya Pemerintah Kabupaten Kendal di tahun 2027 bisa meraih championship TP2DD, yang mana ini merupakan penghargaan bergengsi dari Bank Indonesia, untuk mengapresiasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” harap Iman.
Penulis: Diskominfo Kendal/Heri
Editor: Di/Ul, Diskomdigi Jateng
Sambung Rasa Sambangi Desa Jebugan Warga Ungkap Mudahnya Bikin Ktp
KLATEN – Program Sambung Rasa bersama Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo yang digelar di Balai Desa Jebugan, Rabu (17/6/2026), mendapat respons positif dari masyarakat.
Salah satunya datang dari warga yang untuk kali pertama mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Quinsa. Dia mengungkapkan, proses pelayanan pengurusan KTP berjalan lebih mudah, cepat, serta tidak lagi harus datang jauh ke kantor dinas. Pelayanannya pun ramah.
Menurut Quinsa, pengalaman tersebut menjadi bukti, hadirnya pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.
“Rasanya deg-degan karena sekarang sudah punya KTP dan merasa lebih legal. Pelayanannya juga baik, petugasnya ramah dan tidak judes,”
Menurutnya, proses perekaman KTP elektronik juga berlangsung lancar, mulai dari foto, perekaman sidik jari, tanda tangan elektronik, dan pemindaian iris mata.
Saat ditemui, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Amin Mustofa mengatakan, pelayanan Dukcapil di masyarakat selalu ramai dikunjungi.
“Di Sambung Rasa itu ada dua pelayanan yang paling ramai yaitu pemeriksaan gratis, dan pasti pelayanan Dukcapil itu paling ramai dikunjungi. Misal Dukcapil tidak datang, pasti warga kecewa. Makanya kami selalu hadir di Sambung Rasa,” jelasnya.
Amin memaparkan, layanan yang paling sering dimanfaatkan masyarakat adalah pembuatan KTP elektronik baru, dan pembaruan alamat.
Sebagai informasi, Sambung Rasa akan hadir di desa yang tersebar pada 26 kecamatan. Hal itu dilakukan, guna mendekatkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat.
Penulis : ttr-kominfo/klt
Editor : Ul, Diskomdigi Jateng
46 667 Produk Di Kabupaten Semarang Kantongi Sertifikat Halal
UNGARAN – Sampai dengan akhir Semester I 2026, sebanyak 24.429 pelaku usaha di Kabupaten Semarang telah memiliki sertifikat halal. Sertifikat itu mencakup 46.667 jenis aneka produk, terutama makanan dan minuman.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Semarang, Hendy Lestari mengungkapkan, sosialisasi tentang wajib halal bagi semua produk, termasuk hasil usaha mikro kecil dan menengah terus dilakukan.
“Tahun ini, dialokasikan kuota bantuan sertifikasi halal bagi 50 pelaku usaha, dengan biaya APBD. Percepatan penerbitan serifikat halal terus dilakukan,” ujarnya, saat acara sosialisasi pembangunan ekosistem halal Jawa Tengah, di Ruang Dharma Satya, kompleks Kantor Bupati Semarang, Kamis (18/6/2026) siang.
Disampaikan, percepatan sertifikasi halal menjadi pekerjaan rumah yang serius. Pasalnya, masih ada sekitar 15 ribu industri kecil berizin yang perlu pendampingan, agar berproduksi secara halal. Sebagian besar berupa industri makanan dan minuman.
Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Muhammad Aqil Irham menyebut, sertifikat halal menjadi salah satu kunci agar IKM dapat naik kelas, sekaligus memiliki daya saing dengan produk impor sejenis.
“Saat ini, pasar modern dan retail membuka keran kerja sama pemasaran produk IKM, asal punya sertifikat halal. Jika tidak punya, tentu tidak akan bisa memperluas pangsa pasar,” tuturnya.
Tak hanya produk dalam negeri, pihaknya bahkan telah menjalin kerja sama dengan 45 negara, guna memberikan sertifikat halal pada produknya. Berbekal itu, produk mereka mendapat izin masuk ke pasar tanah air. Hal ini menambah persaingan niaga, yang bisa menyulitkan pelaku usaha dalam negeri tanpa sertifikat halal.
Bupati H Ngesti Nugraha dalam sambutan tertulis yang dibacakanWakil Bupati Semarang Nur Arifah, mengajak segenap pemangku kepentingan, bekerja sama mendukung pembangunan ekosistem halal.
“Semua pihak harus bekerja sama, memastikan para pelaku usaha sadar pentingnya sertifikasi halal bagi produknya, menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober mendatang, ” pungkasnya.
Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor:Di, Diskomdigi Jateng-
Prospek Pasar Menjanjikan Temanggung Dorong Pengembangan Kopi Arabika
TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong diversifikasi komoditas pertanian sebagai upaya memperkuat ekonomi petani. Salah satu komoditas yang kini mendapat perhatian serius adalah kopi Arabika yang dinilai memiliki prospek pasar menjanjikan, dan cocok dikembangkan di kawasan pegunungan wilayah itu.
Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung, Sumarno mengatakan, pengembangan kopi Arabika mulai diterima dengan baik oleh petani, termasuk di wilayah sentra tembakau.
Menurutnya, pada tahun lalu, Temanggung memperoleh bantuan dari APBN untuk pengembangan kopi Arabika seluas 500 hektare. Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok tani di kawasan lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau, yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil tembakau.
“Kami juga menawarkan kopi Arabika sebagai alternatif untuk perkebunan tahunan. Tahun kemarin, kami mendapatkan bantuan APBN (pengembangan kopi) seluas 500 hektare, dan dibagikan di kawasan Sumbing, Sindoro, dan Prau, yang merupakan sentra tembakau. Alhamdulillah tidak ada penolakan dari petani,” kata Sumarno, Jumat (19/6/2026).
Dia menjelaskan, beberapa tahun lalu, kopi belum menjadi komoditas yang menarik bagi petani, karena nilainya dianggap jauh di bawah tembakau. Namun kondisi tersebut kini berubah, seiring meningkatnya permintaan dan harga kopi Arabika.
“Dulu, mungkin kopi dianggap sepele, bahkan ada yang memandang sebelah mata, karena nilainya tidak setinggi tembakau. Sekarang kopi Arabika luar biasa. Harga cherry saja sudah mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram. Kalau sudah menjadi kopi siap seduh, tentu nilainya jauh lebih tinggi,” ujarnya.
Selain kopi Arabika, DKPPP Temanggung juga terus mengembangkan berbagai komoditas hortikultura dan perkebunan lainnya, sebagai bagian dari strategi diversifikasi pertanian. Komoditas tersebut antara lain alpukat, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, kubis, serta berbagai tanaman hortikultura lainnya.
Sumarno mengakui, dukungan anggaran untuk sektor pertanian saat ini cenderung menurun. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mempertahankan program pengembangan komoditas unggulan agar petani memiliki lebih banyak pilihan usaha tani yang menguntungkan.
“Kami terus mendorong berbagai komoditas alternatif, baik hortikultura, maupun perkebunan tahunan. Tujuannya, agar petani memiliki sumber pendapatan yang beragam, dan tidak hanya bergantung pada satu komoditas,” tandasnya.
Menurut Sumarno, keberhasilan pengembangan kopi Arabika dan berbagai komoditas hortikultura menunjukkan, petani Temanggung semakin terbuka terhadap inovasi dan diversifikasi usaha tani, tanpa harus meninggalkan identitas daerah sebagai penghasil tembakau berkualitas.
Penulis : Aiz;Ekp
Editor : Ul, Diskomdigi Jateng