Category: Jawa Tengah
-
-
Tingkatkan Layanan Perindustrian Perangkat Desa Di Wonogiri Dibekali Teknis Perizinan Via Siinas
WONOGIRI – Kepastian dan kemudahan perizinan menjadi kunci pengembangan investasi, agar berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Karenanya, puluhan perangkat desa dan kelurahan dari 10 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, dibekali mengenai alur digitalisasi perizinan.
Hal itu ditekankan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Wonogiri, Sarosa, saat Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengajuan Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), yang diselenggarakan Kamis (11/6/2026). Kegiatan tersebut melibatkan perangkat desa dan kelurahan sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha.
Dia menjelaskan, digitalisasi pelayanan melalui SIINas memerlukan kolaborasi lintas level pemerintahan. Perangkat desa dan kelurahan dipandang sebagai pihak yang paling sering menjadi rujukan utama bagi pelaku usaha, saat membutuhkan informasi.
“Keberhasilan kebijakan digitalisasi pelayanan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga dukungan perangkat desa. Bapak dan Ibu adalah ujung tombak. Kami berharap, setelah mengikuti bimtek ini, peserta dapat menjadi mitra pemerintah, dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi pelaku industri di wilayah masing-masing,” ujar Sarosa.
Dia mengungkapkan, Kabupaten Wonogiri memiliki potensi industri yang luas, mencakup industri rumah tangga, industri kecil, hingga menengah. Kepastian dan kemudahan perizinan adalah kunci, agar potensi tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan, berdaya saing, dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Wonogiri.
Sarosa menyampaikan, bimtek tersebut dirancang untuk menjawab tantangan administratif perizinan berusaha berbasis risiko. Fokus utama pelatihan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa/ kelurahan dalam memahami regulasi perizinan sektor perindustrian, praktik teknis pengajuan verifikasi melalui platform SIINas, dan peningkatan kemampuan fasilitasi bagi pelaku usaha di Kabupaten Wonogiri.
Para peserta bimtek mendapat penjelasan secara rinci tentang SIINas, Panduan Pelaporan Tahap produksi dan Data Industri pada SIINas, serta Panduan Pengajuan Verifikasi Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha atau Produk Sektor Perindustrian melalui SIINas. Materi tersebut disampaikan oleh Delta Refinda, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perindustrian pada Disnakerin Kabupaten Wonogiri.
Menurutnya, kegiatan itu direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap, agar menjangkau seluruh kecamatan dan desa/ kelurahan di Kabupaten Wonogiri. Melalui inisiatif ini, Disnakerin Kabupaten Wonogiri optimis pelayanan publik di bidang perindustrian akan semakin optimal, tertib, dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
Penulis : SIKP_kominfowng
Editor : Ul, Diskomdigi Jateng
Kabar Gembira Jembatan Bailey Dari Bnpb Mulai Dibangun Di Plosogaden
TEMANGGUNG – Kabar gembira datang bagi masyarakat Desa Plosogaden, Kecamatan Candiroto. Jembatan Kalijaran yang sempat terputus total pada 16 Mei lalu, segera ditangani setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan jembatan darurat jenis Bailey.
“Alhamdulilah, ini adalah kabar yang sangat dinantikan masyarakat. Selama dua minggu ini, mulai berlangsung proses perakitan pembangunan jembatan bailey bantuan dari BNPB. Semoga pembangunannya lancar dan segera bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Bupati Agus Setyawan, saat meninjau Jembatan Kalijaran, Kamis (11/6/2026).
Bupati yang akrab disapa Agus Gondrong ini menyebutkan, pemulihan jembatan penghubung Dusun Banjaran dan Dusun Sinongko ini menjadi prioritas utama, karena merupakan jalur vital perekonomian warga yang didominasi petani kopi, sekaligus jalur anak-anak ke sekolah. Dia menyampaikan terima kasih atas kerja sama lintas sektoral DPR RI, BNPB, dan TNI.
“Yang penting aksesnya sudah tersambung terlebih dahulu, agar bisa dilewati masyarakat, maupun kendaraan roda empat. Terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah ikut kerja bakti,” tuturnya.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Temanggung, Totok Nursetyanto, menambahkan, kepastian turunnya bantuan jembatan darurat BNPB itu terhitung kilat. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, Bupati Temanggung langsung menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana. Bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati tersebut, Pemkab Temanggung langsung melayangkan Surat Permohonan Jembatan Bailey ke pusat, yang dikawal anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo.
“Teknis operasional perakitan jembatan bailey dari BNPB ini dilakukan oleh personel Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 4/Tanpa Kawandya Banyubiru. Pada hari pertama ini, berlangsung proses menyingkirkan sisa reruntuhan material jembatan bersama dengan masyarakat,” jelasnya.
Kepala Desa Plosogaden, Sutarno, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada semua pihak. Sejak jembatan utama ambruk, warga setempat memang bergotong royong membuat jalur darurat dari batang kelapa, namun sifatnya sangat terbatas dan hanya bisa dilalui sepeda motor secara bergantian.
“Karena jembatan Kalijaran ini satu-satunya akses keluar masuk warga Dusun Banjaran, untuk mengangkut hasil panen kopi dan kegiatan sehari-hari. Masyarakat sangat lega, mudah-mudahan proses pembangunan jembatan Bailey dari BNPB yang dipasang oleh bapak-bapak TNI ini, berjalan lancar tanpa kendala,” ucapnya.
Penulis : Adt;Istw;Ekp
Editor : Ul, Diskomdigi Jateng
Revitalisasi Kuliner Heritage Raih Penghargaan Tertinggi Riset Unggulan Daerah Kota Magelang
KOTA MAGELANG – Revitalisasi Kuliner Heritage Kota Magelang melalui Teknologi Pengawetan dan Inovasi Produk untuk Daya Saing UMKM, karya peneliti yang diketuai Emma Dwi Ratnasari, menjuarai Riset Unggulan Daerah (RUD) 2026, yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang.
Penelitian tersebut unggul karena dinilai memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus pelestarian kuliner khas Kota Magelang.
Sementara, penghargaan terbaik kedua diberikan kepada penelitian berjudul “Si-Pandai”: Model Sekolah Inklusi Berbasis Kesiapan Guru dalam Perspektif EDAI (Equity, Diversity, Accessibility and Inclusion) di Kota Magelang, yang diketuai Galih Istiningsih. Penelitian tersebut menawarkan model pengembangan pendidikan inklusif, yang menitikberatkan pada kesiapan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang setara, beragam, mudah diakses, dan inklusif bagi seluruh peserta didik.
Atas prestasi tersebut, masing-masing tim peneliti memperoleh penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp17.500.000.
Program ini menjadi bentuk apresiasi kepada para peneliti yang menghasilkan karya inovatif dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah berbasis riset.
Kepala Bapperida Kota Magelang Handini Rahayu menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para peneliti, yang menghasilkan karya inovatif dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah berbasis riset. Dia menekankan agar hasil penelitian yang terpilih tidak berhenti pada tataran akademis semata, tetapi dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan, serta implementasi program pembangunan daerah.
“Melalui pemanfaatan hasil riset yang relevan dan aplikatif, Pemerintah Kota Magelang terus berupaya mewujudkan pembangunan yang berbasis data, inovasi, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Handini berharap, melalui penelitian yang relevan dan aplikatif, akan semakin banyak gagasan berkualitas yang lahir, untuk mendukung terwujudnya Kota Magelang yang maju, inovatif, dan berdaya saing.
Penulis : Prokompim Kota Magelang
Editor : Ul, Diskomdigi Jateng
Hoaks Pengadaan Barang Dan Jasa Mengatasnamakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Dikutip dari akun instagram @perhubunganjtg
WASPADA PENIPUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENGATASNAMAKAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH.
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan penyedia barang/jasa untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk penawaran maupun permintaan pengadaan barang dan jasa yang mengatasnamakan Dishub Provinsi Jawa Tengah.
⚠️ Modus yang digunakan pelaku antara lain:
▪️ Menghubungi calon korban melalui telepon atau WhatsApp dengan mengaku sebagai pegawai Dishub Prov.Jateng.
▪️ Mengirimkan surat pesanan atau dokumen yang tampak resmi untuk meyakinkan korban.
▪️ Meminta penyedia segera menyediakan barang atau melakukan transaksi dalam waktu singkat.
▪️ Menggunakan nama, foto profil, maupun identitas tertentu untuk memperoleh kepercayaan korban.✅ Yang perlu diketahui:
Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui mekanisme resmi pemerintah, seperti E-Catalog dan SPSE.Jika menerima penawaran atau permintaan yang mencurigakan:
1. Lakukan verifikasi melalui kanal resmi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Pastikan proses pengadaan tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah yang sah.
3. Jangan terburu-buru mengambil keputusan atau melakukan transaksi.
4. Segera laporkan apabila menemukan indikasi penipuan.Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah tanpa verifikasi yang jelas.
WTP 14 Kali Beruntun: Bupati Agus Siapkan Gebrakan Baru Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Temanggung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini adalah capaian WTP ke-14 secara berturut-turut, menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Penyerahan dilakukan di Semarang, Kamis (11/6/2026).
Spmb 2026 Ini Sederet Program Sekolah Gratis Pemprov Jateng Untuk Ribuan Siswa
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027. Di antaranya pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.
Tak tanggung-tanggung, pada SMAN, SMKN dan SLBN, untuk kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83 persen lulusan SMP sederajat, akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah, tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua.
“Biaya operasional sekolah pada semua satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri tanpa pungutan kepada siswa atau orang tua siswa,” kata Sadimin, di Semarang, Jumat(12/6/2026).
Menurutnya, siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Mulai dari biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu, seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan.
Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Maimoen juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, yaitu melalui Program Sekolah Kemitraan yang menggandeng sekolah swasta.
Program tersebut ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori Desil 1 hingga Desil 4, dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah, dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik.
“Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 juta per murid per tahun (program Sekolah Kemitraan),” ujarnya.
Sadimin membeberkan, program Sekolah Kemitraan tahun ini dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta, dengan total 139 sekolah swasta di Jawa Tengah. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi.
“Proses seleksinya (Sekolah Kemitraan) dilakukan bersamaan dengan SPMB Negeri, melalui jalur afirmasi,” tambahnya.
Sadimin menuturkan, Pemprov Jateng juga tetap menyediakan program sekolah gratis, yaitu SMK boarding dan semi boarding.
Untuk boarding school, kuota tersedia di tiga lokasi, yakni SMKN Jateng Semarang sebanyak 120 kursi, SMKN Jateng Pati 72 kursi, dan SMKN Jateng Purbalingga 96 kursi.
“Seluruh siswa dibebaskan dari biaya operasional maupun biaya personal,” ujarnya.
Sementara, program semi boarding school diselenggarakan di 15 SMK Negeri, yang tersebar di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Pemalang, dan Brebes.
Total kuota yang disediakan, lanjut Sadimin, pada program semi boarding mencapai 471 kursi. Sama seperti boarding school, peserta didik juga dibebaskan dari biaya operasional dan biaya personal selama mengikuti pendidikan.
Pada kesempatan itu, Sadimin juga menegaskan pelaksanaan SPMB Jawa Tengah 2026 dilakukan secara transparan.
“SPMB Jawa Tengah 2026 no titip, no jastip,” tegasnya.
Sementara, dalam beberapa kesempatan, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, Pemprov Jateng terus berupaya membantu siswa dari keluarga kurang mampu, agar tetap memperoleh akses pendidikan, dengan menggulirkan berbagai program.
Menurutnya, pendidikan harus bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, karena menjadi instrumen utama meningkatkan kesejahteraan warga.
“Banyak masyarakat kita punya istilah, habis lulus SMP langsung kerja. Maka jalur afirmasi kita perbanyak,” ujar Luthfi. (Ak/Ul, Diskomdigi Jateng)
-
Serep Ceting Desa Lerep Kandidat Juara Nasional Kampung Kb
UNGARAN – Berhasil bawa kesejahteraan bagi warga, program Sejuta Cara Warga Lerep Mencegah Stunting (Serep Ceting) inisiasi Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, berhasil masuk penilaian Kampung KB tingkat nasional. Gerakan ini menjadi bukti nyata kekompakan warga dalam memerangi stunting lewat berbagai inovasi lokal.
Kepala Desa Lerep, Sumaryanto menjelaskan, program tersebut menjadi unggulan membangun kesejahteraan warga.
“Tak hanya stunting, kami juga membantu warga lansia dan lainnya, secara bergotong-royong antarwarga,” katanya, pada penilaian Kampung KB Tingkat nasional secara daring, di Aula Kantor Bapperida kabupaten setempat, Kamis (11/6/2026).
Selain itu, lanjutnya, dukungan dari perguruan tinggi serta BUMN untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga, juga menjadi andalan. Melalui program kuliah kerja nyata tematik, riset yang berdampak sosial ekonomi, serta alokasi dana tanggung jawab sosial lembaga atau CSR, upaya penguatan kesejahteraan warga terus dikebut.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan, pihaknya telah memiliki dokumen peta jalan pembangunan kependudukan. Dokumen itu menerjemahkan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, dalam rencana aksi setiap tahun sampai 2029. Termasuk penerbitan Perbup Nomor 49 Tahun 2025, tentang alokasi dana APBDes untuk pengembangan Kampung KB dan penanganan stunting.
Pada kesempatan itu, juga diserahkan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) oleh bupati kepada Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Indonesia (BKKBN) Jawa Tengah.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Rusman Efendi memuji berbagai inovasi yang ditampilkan pengelola Kampung KB Desa Lerep.
“Adanya dokumen PJPK menjadi poin penting keunggulan penilaian,” pungkasnya.
Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskomdigi Jateng