Category: Jawa Tengah

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertegas komitmennya mempercepat transformasi menuju industri hijau, dengan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, kawasan industri, pelaku industri, hingga SMA/SMK dalam ajang Jateng Green Industrial Summit 2026, di Grand Candi Hotel Semarang, Kamis (23/7/2026).

Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi menjadi langkah mendorong seluruh pemangku kepentingan menjadikan industri hijau sebagai kebutuhan, dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah.

“Orientasi kegiatan kita memberikan awards kepada pemerintah kabupaten/ kota, SMA, kawasan industri, industri besar maupun industri kecil. Tujuannya bukan hanya sekadar mendapatkan awards, tetapi menjadi pilihan sekaligus kebutuhan, bahwa ke depan Jawa Tengah harus mengedepankan industri hijau, sustainable, dan energi terbarukan,” kata Luthfi.

Menurutnya, penerapan industri hijau akan meningkatkan daya saing Jawa Tengah di tingkat internasional, karena menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi hijau.

“Dunia internasional akan melihat bahwa Jawa Tengah telah menerapkan green economy. Mulai dari hulu sampai hilir akan kita laksanakan, baik industri kecil, menengah, besar, pemerintah kabupaten/kota maupun kawasan industri. Green economy menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Untuk mempercepat transformasi tersebut, lanjut Luthfi, Pemprov Jawa Tengah akan memberikan berbagai insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip industri hijau.

“Untuk kawasan industri akan mendapatkan insentif pajak, apabila menerapkan industri hijau maupun energi terbarukan. Itu sudah saya perintahkan kepada dinas kita. Selain itu juga akan mendapatkan prioritas-prioritas lain yang ke depan akan menjadi daya tarik, karena ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi,” tegasnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, July Emmylia mengatakan, penghargaan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/ kota, kawasan industri, serta pelaku industri yang telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip industri hijau.

“Penghargaan ini juga menjadi instrumen untuk mendorong percepatan transformasi industri menuju industri yang lebih efisien, berdaya saing, rendah emisi, dan berkelanjutan,” terangnya.

Penghargaan diberikan dalam lima kategori, yakni pemerintah daerah dengan komitmen pengembangan industri hijau terbaik, kawasan industri bertransformasi industri hijau, industri besar dan menengah dengan transformasi industri hijau terbaik, industri kecil dengan transformasi menuju industri hijau terbaik, serta SMA/SMK terbaik dalam mendukung program pendidikan hijau.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Disperindag Jawa Tengah dan Amdatara untuk mendampingi 1.000 industri kecil dan menengah (IKM) bertransformasi menuju industri hijau hingga 2027. Menariknya, penyelenggaraan Jateng Green Industrial Summit 2026 dilaksanakan tanpa menggunakan APBD, melainkan sepenuhnya didukung melalui kemitraan CSR bersama PT Sucofindo dan Amdatara sebagai mitra strategis.

‘Ini murni dari kemitraan tanpa dana APBD,” pungkasnya. (Wk/Ul, Diskomdigi Jateng)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu sapi. Memasuki musim kemarau, peternak diimbau memanfaatkan pembuatan pakan dengan teknik silase.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Jateng, drh Andiningtyas Mula Pertiwi, Jumat (24/7/2026).

Dia menjelaskan, musim kemarau berpengaruh terhadap ketersediaan pakan hijauan segar. Padahal, 70 persen keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh pemberian pakan yang tepat.

Karena itu, Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/ kota dan peternak mengantisipasi kondisi tersebut, dengan menyiapkan persediaan pakan selama musim kemarau.

“Kami memberikan pelatihan bimtek kepada para peternak. Silase ini merupakan salah satu cara mengolah pakan hijauan, dengan menyimpannya dalam kondisi anaerob,” ujar Andiningtyas.

Dia menjelaskan, teknik silase merupakan metode pengolahan hijauan segar melalui proses fermentasi, dalam kondisi kedap udara atau anaerob. Jika dilakukan dengan benar, dalam kurun waktu tiga minggu silase sudah dapat dipanen, kemudian digunakan sebagai pakan pada musim kemarau. Dengan penyimpanan yang baik, silase mampu bertahan hingga tiga tahun.

Selain pemberian pakan yang baik, ketersediaan air bagi sapi perah juga memengaruhi produksi susu. Karena itu, Distannak Jateng tahun ini mengajukan bantuan pompa air melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut berguna untuk menyediakan suplai air bagi kebutuhan minum sapi, dan mendukung ketersediaan hijauan segar selama musim kemarau.

“Untuk pencegahan penyakit, vaksinasi PMK dan pemberian booster terus digencarkan. Selain itu, penting untuk memperketat biosekuriti atau lalu lintas ternak. Di samping itu, kami juga memiliki layanan kesehatan hewan keliling atau Healing, yang terus dilakukan,” ungkapnya.

Andiningtyas menambahkan, produksi susu di Jateng menempati urutan ketiga nasional, dengan volume produksi mencapai sekitar 75 ribu ton per tahun. Adapun wilayah penghasil susu di Jateng meliputi Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara.

Terkait investasi peternakan sapi perah dan produksi susu di Brebes, dia meyakini hal tersebut akan menambah pasokan secara signifikan.

“Nantinya, ketika sudah berjalan, tentu akan memberi nuansa baru. Karena populasi sapi perah di sana nantinya sekitar 30 ribu ekor, dan produksinya mencapai 180 ribu ton per tahun. Proyeksinya akan ada peningkatan sekitar 2,4 kali lipat dari tahun sekarang,” pungkas Andiningtyas. (Pd/Ul, Diskomdigi Jateng)

SEMARANG — Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik fraud dan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah. Integritas aparat pengawas menjadi syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Sumarno saat Acara Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pencegahan Fraud, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, APIP tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga berperan memberikan nasihat, rekomendasi, dan langkah-langkah pencegahan, agar penyimpangan tidak terjadi di organisasi perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/ kota.

Peran strategis tersebut, kata dia, menuntut kemampuan APIP berada selangkah lebih maju dibanding perangkat daerah yang diawasi. Selain menguasai regulasi, aparat pengawas juga harus memiliki integritas yang tidak dapat ditawar.

Dia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat komitmen APIP dalam membangun transparansi dan akuntabilitas, sehingga praktik korupsi dapat dicegah sejak dini di seluruh wilayah Jawa Tengah.

“Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi di Jawa Tengah maupun kabupaten/ kota, sehingga tindak pidana korupsi tidak terjadi di Jawa Tengah,” kata Sumarno, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Maimoen.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya menekankan, keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari selesainya pemeriksaan atau terbitnya rekomendasi. Pengawasan harus menghasilkan perubahan nyata bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada kepatutan administrasi. Seluruh proses itu baru berarti apabila menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan, tata kelola menjadi lebih kuat, pelayanan menjadi lebih baik, pembocoran dapat dicegah, dan kepercayaan masyarakat menguat,” katanya.

Ditambahkan, dampak nyata harus menjadi ukuran moral sekaligus profesionalisme APIP. Aparat pengawas harus mampu menunjukkan apa yang berhasil dicegah, sistem apa yang berhasil diperbaiki, dan manfaat apa yang akhirnya dirasakan masyarakat.

Menurut Sang Made, negara membentuk APIP bukan sekadar agar setiap instansi memiliki fungsi pengawasan, melainkan untuk memastikan kewenangan, anggaran, aset, dan seluruh program pemerintah benar-benar dijalankan, demi kepentingan rakyat. (Humas Jateng)*ul

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi membuka peluang bagi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) untuk memanfaatkan aset milik pemerintah provinsi, guna mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi daerah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Iwapi Jawa Tengah periode 2026–2031, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (24/7/2026).

Luthfi berharap, Iwapi tidak cukup hanya membangun jejaring bisnis antaranggota, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui pengembangan potensi daerah.

“Jangan cari untung saja, tetapi harus punya dampak bagi masyarakat di mana Iwapi berada,” kata dia.

Ditambahkan, Jawa Tengah memiliki potensi besar yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha perempuan, mulai dari aset pemerintah, kawasan perkebunan, hingga berbagai potensi ekonomi di kabupaten dan kota. Karena itu, ia meminta pengurus Iwapi aktif membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, untuk mengembangkan potensi tersebut.

“Datangi bupati dan wali kota. Tanyakan potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah. Iwapi harus hadir memberikan solusi dan manfaat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mendorong para pengusaha perempuan tersebut, ikut mendampingi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerahnya masing-masing, supaya berkembang. Sebab, UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas kemasan produk, pemasaran, hingga perluasan akses ekspor.

Saat ini, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 mencapai 5,89 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Capaian tersebut perlu dijaga melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi perempuan pengusaha.

Ketua DPD Iwapi Jawa Tengah, Ning Wahyu Astutik mengatakan, organisasinya kini telah memiliki kepengurusan di tingkat cabang di seluruh Jateng, dengan jumlah anggota mencapai 3.000 orang. Pada periode 2026–2031, Iwapi menargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan, memperkuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat digitalisasi pelaku usaha perempuan, melalui pelatihan dan pengembangan pemasaran berbasis digital.

“Kami ingin usaha anggota Iwapi naik kelas, dan semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Ning.

Ketua Umum DPP Iwapi, Nita Yudi menambahkan, digitalisasi menjadi tantangan utama yang masih dihadapi pelaku UMKM perempuan. Karena itu, pihaknya telah mengembangkan platform Iwapi Digital sebagai wadah informasi organisasi, sekaligus sarana penguatan jaringan usaha anggotanya.

Dia membeberkan, Iwapi saat ini memiliki lebih dari 40 ribu anggota yang tersebar di 38 provinsi dan 259 kabupaten/kota, serta terus memperluas jejaring internasional untuk membuka peluang pasar ekspor bagi pelaku usaha perempuan Indonesia. (Humas Jateng)*ul

KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan memanfaatkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026, dengan memperkuat edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang, dan perlindungan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui skrining kesehatan gratis, seminar pengasuhan, serta edukasi literasi digital, sebagai bagian dari komitmen membangun generasi yang sehat, cerdas, dan terlindungi.

Mewakili Wali Kota Pekalongan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Sugiyo, mengatakan, setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman. Karena itu, peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.

“Anak-anak harus diberi kesempatan untuk berkembang dan bercita-cita setinggi-tingginya. Mereka juga membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, baik di rumah, sekolah, maupun ruang publik,” ujarnya, pada acara Seminar bertema “Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan”, di Hotel Howard Johnson (Hojo) Pekalongan, Kamis (23/7/2026).

Selain menggelar seminar, Pemerintah Kota Pekalongan juga membuka layanan skrining kesehatan gratis bagi anak-anak, di UPT Puskesmas Krapyak Kidul. Pemeriksaan tersebut bertujuan mendeteksi lebih dini kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga dapat segera ditindaklanjuti apabila ditemukan faktor risiko.

Dokter Spesialis Anak, Tri Kusuma Wardani, mengatakan hasil skrining menunjukkan masih ada sejumlah anak yang memerlukan perhatian lebih, terkait status gizi dan tumbuh kembang.

“Alhamdulillah yang datang ke Puskesmas cukup banyak. Dari beberapa anak yang sudah diskrining, memang masih ada yang berat badannya kurang, dan ada juga yang mengalami masalah tumbuh kembang,” ujar dokter Aan, sapaannya.

Menurutnya, temuan tersebut menjadi pengingat pentingnya pemantauan kesehatan anak secara berkala. Orang tua diimbau rutin membawa anak ke Posyandu atau Puskesmas, agar pertumbuhan dapat dipantau setiap bulan. Selain itu, anak perlu memperoleh asupan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan sayuran, serta pembatasan penggunaan gawai, agar tumbuh kembang berlangsung optimal.

Peserta skrining, Dina Inayatillah, warga Kelurahan Krapyak, mengaku terbantu dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut, karena dapat mengetahui kondisi kesehatan anaknya secara langsung.

“Alhamdulillah kegiatan ini sangat membantu. Kita jadi tahu apa yang masih kurang dari anak. Tadi juga disarankan untuk memperbanyak asupan susu formula, karena berat badan anak naiknya masih agak sulit. Semuanya gratis, jadi sangat bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sriyana, mengatakan peringatan HAN tahun ini juga diisi berbagai kegiatan edukatif, antara lain psikologi anak, public speaking, literasi digital, serta sosialisasi perlindungan anak di sekolah, yang melibatkan Forum Anak Kota Batik (Fantatik). Menurutnya, penguatan kapasitas anak dan orang tua perlu berjalan seiring, agar anak dapat tumbuh sehat sekaligus siap menghadapi tantangan di era digital.

Ketua Forum Anak Kota Batik (Fantatik), Nesha Putri Nathania, mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional, karena memperoleh banyak pengetahuan baru.

“Saya senang bisa belajar tentang psikologi, public speaking, dan literasi digital. Semoga suara anak semakin didengar, dan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan lebih baik,” ujarnya.

Melalui rangkaian Hari Anak Nasional 2026, Pemerintah Kota Pekalongan berharap edukasi kepada keluarga, deteksi dini melalui layanan kesehatan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat upaya mewujudkan Kota Layak Anak, dengan generasi yang sehat, terlindungi, dan berdaya saing.

Penulis: Dian, Tim Liputan Kominfo Kota Pekalongan


Editor: Tn/Ul, Dinas Komdigi Jateng