Category: Nasional

JAKARTA – Delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) divonis empat hingga 7,5 tahun penjara. Salah satu terdakwa, Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024-2025 divonis hukuman 7,5 tahun penjara terkait kasus tersebut.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryanto dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Lucy Ermawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp40.722.027.432 subsider 4 tahun kurungan badan.

Baca juga: 8 Terdakwa Kasus Pemerasan RPTKA Dituntut 4 sampai 9,5 Tahun Penjara

Dalam kesempatan ini, hakim juga membacakan vonis terhadap tujuh terdakwa lainnya, yakni Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023; Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019; dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA 2024-2025.

JAKARTA – Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026) menandai tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja domestik di Indonesia. Setelah bertahun-tahun masuk dalam agenda legislasi tanpa kepastian, regulasi ini akhirnya memperoleh legitimasi politik yang kuat.

Peran penting dalam percepatan pengesahan ini tidak dapat dilepaskan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat pleno bersama Badan Legislasi pada Senin (20/4/2026). Kepemimpinannya dinilai berhasil menjembatani dinamika politik dan mendorong konsensus lintas fraksi hingga RUU tersebut disahkan di tingkat paripurna.

“Great Institute mengapreasi kepemimpinan Prof. Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI yang berhasil menggoalkan UU PPRT. Pengesahan UU PPRT ini menunjukkan adanya keberpihakan politik terhadap kelompok rentan, sekaligus memperkuat citra DPR RI sebagai lembaga yang responsif terhadap isu keadilan sosial. Berdasarkan perspektif kebijakan publik, ini juga menjadi sinyal bahwa negara mulai memberi perhatian lebih pada sektor kerja informal yang selama ini terpinggirkan” tegas Sudarto, Rabu (22/4/2026).

Baca juga: Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan RUU PPRT di Baleg

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Diketahui, sejumlah inisiatif untuk menormalisasi Selat Hormuz digagas termasuk oleh Inggris dan Prancis.

Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam forum internasional yang digagas oleh Inggris dan Prancis untuk membahas isu tersebut. Sugiono hadir secara daring mewakili Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut,” kata Menlu di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Baca juga: Kapal Perang AS di Selat Malaka, Menlu: Mereka Patroli Kawasan

Salah satu poin krusial yang disepakati dalam forum tersebut adalah penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Menurut Sugiono, praktik semacam itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional.

JAKARTA – Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya ruang aman di lingkungan sosial maupun domestik. Ancaman tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merambah ranah personal hingga ruang digital.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 mencatat sebanyak 337.961 kasus kekerasan terjadi dalam ranah personal. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memunculkan pola kejahatan baru, termasuk jaringan predator lintas negara yang memanfaatkan platform daring.

Situasi ini mendorong Puspadaya Perindo menghadirkan program edukasi bertajuk Sapa Ruang Aman (Saruang) yang menyasar kelompok PKK Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (22/4/2026).

Baca juga: Audiensi dengan Puspadaya Perindo, Komnas Perempuan Tekankan Perjuangan Perempuan untuk Duduki Posisi Strategis

Camat Kelapa Gading, Anita Permatasari, menilai program tersebut penting sebagai upaya pencegahan berbasis edukasi di tingkat komunitas.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL di tiga wilayah, yaitu Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya.

Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan nasional dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan terintegrasi.

“Penandatanganan PKS ini adalah langkah nyata. Kita tidak lagi berbicara perencanaan, tetapi sudah masuk pada tahap memastikan implementasi berjalan, khususnya dalam menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” kata Hanif di Jakarta, Selasa (21/4).

Adapun cakupan kerja sama meliputi PSEL Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, PSEL Bogor Raya yang mencakup Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta PSEL Denpasar Raya yang melibatkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai satu kesatuan aglomerasi dalam penyediaan pasokan sampah.

PKS menjadi instrumen utama untuk memastikan kepastian pasokan sampah sebagai bahan baku, sekaligus mengatur komitmen kerja sama antar daerah dalam satu kawasan aglomerasi dan BUPP agar kebutuhan operasional PSEL dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan bahwa percepatan ini akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya. “Pada hari ini kita lakukan tiga. Untuk ke depan, akan segera dilakukan pada 12 aglomerasi lainnya, yang tidak akan lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan agar semua bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Pembangunan PSEL direncanakan di 31 aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Percepatan melalui penandatanganan PKS menjadi langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek yang telah selesai lelang dapat segera direalisasikan.

Selain itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian aspek teknis lainnya, seperti kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung, agar tahapan konstruksi dapat berjalan sesuai target.

Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dokumen kesiapan pemerintah daerah kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus menjadi bukti konkret percepatan pembangunan PSEL di berbagai wilayah.

Ke depan, penandatanganan PKS serupa akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya, sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memastikan seluruh proyek PSEL segera masuk tahap implementasi. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa minat investor global terhadap Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi dunia.

Hal itu disampaikan Rosan usai memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi nasional pada kuartal I tahun 2026 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/4).

Rosan menegaskan bahwa dinamika global seperti konflik dan ketidakpastian ekonomi sama sekali tidak menyurutkan ketertarikan investor terhadap Indonesia.

“Terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, dan geoekonomi dunia, ternyata minat dan ketertarikan mereka untuk berinvestasi di Indonesia sangat tinggi, masih sangat baik,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, optimisme tersebut terlihat dari hasil rangkaian kunjungan kerja dan pertemuan dengan para pelaku usaha global di berbagai negara, termasuk Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang.

Dalam setiap agenda kunjungan kerja tersebut, baik dalam forum besar maupun pertemuan terbatas bersama Prabowo, dijelaskan bahwa Indonesia masih jadi primadona investasi mereka.

Rosan memaparkan bahwa sejumlah komitmen investasi yang dihimpun menunjukkan angka signifikan. Dari Jepang, potensi investasi yang tercatat mendekati USD 30 miliar, sementara dari Korea Selatan mencapai sekitar USD 10 miliar. Investasi dari Tiongkok juga disebut tetap tinggi dan konsisten.

Rosan menambahkan bahwa tren positif ini sejalan dengan target investasi nasional yang meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan.

Jika dalam periode 2014–2024 total realisasi investasi mencapai sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya ditingkatkan menjadi lebih dari Rp13.000 triliun.

“Peningkatannya memang cukup signifikan, tetapi alhamdulillah target-target tersebut masih dapat tercapai. Kami berharap hal ini dapat terus terjaga,” imbuhnya. (her/dav)