Category: Nasional

JAKARTA – Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyebut seharusnya kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang menjerat Roy Suryo Cs selesai. Sebab, sesuai KUHAP baru, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) itu seharusnya diberlakukan pada semua Terlapor, bukan hanya satu hingga dua Terlapor.

“Dengan terbitnya SP3, baik yang pertama Eggi Sudjana hingga Pak Rismon, kalau kita baca pasal 79 sampai 84 saja, perkara ini sudah ditutup, case close, nggak bisa dibicarakan lagi,” ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertema Eksklusif! Rismon-Roy Adu Bukti Ijazah yang ditayangkan iNews, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, ada perbedaan penyidikan aparat penegak hukum dalam kasus ijazah Jokowi tersebut. Dalam kasus tersebut, disebutkan adanya pemeriksaan labfor, SP2 Lidik, ada berkas dikirim, dan sebagainya.

Baca Juga: Andi Azwan Sebut Metode Riset Roy Suryo soal Foto Ijazah Jokowi Ketinggalan Zaman

Namun, kata dia, dalam pandangannya saat melihat perjalanan terakhir kasus itu, sebetulnya laporan polisi itu dari Jokowi, Andi Kurniawan, Lechumanan. Dengan terbitnya SP3, seharusnya laporan kasus itu selesai.

JAKARTA – Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menyoroti kompleksitas kasus tambang. Penanganan kasus tambang yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk penangkapan Ketua Ombudsman Hery Susanto terkait dugaan suap dalam pembuatan rekomendasi menunjukkan kompleksitas persoalan di sektor tersebut.

Fatahillah Akbar mengakui pertambangan seringkali berkait dengan banyak pihak. Sehingga ketika ada persoalan hukum seringkali banyak pihak yang terkait. “Dalam kasus penangkapan Ketua Obdusman dalam kasus tambang, ini terkait dengan dugaan suap dalam pembuatan rekomendasi,” kata Fatahillah, Selasa (21/4/2026).

Tidak heran jika kasus di nikel Sulawesi Tenggara bisa melibatkan pihak lain. Di tengah kompleksitas tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai aktif dalam melakukan penindakan atas kasus-kasus tambang.

Baca juga: Kejagung: Ketua Ombudsman Keluarkan Surat Rekomendasi Khusus untuk Perusahaan Tambang

Boyolali, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga mulai berdampak pada petani di daerah. Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, petani mengakui harga sejumlah komoditas sayuran menjadi lebih stabil sejak program MBG bergulir.

Karisudin, petani asal Dusun Pasah, Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, mengatakan dirinya menanam berbagai jenis komoditas sayur, mulai dari bawang merah hingga cabe. “Sayuran seperti selada, sawi dan kubis. Dan juga yang saya tanam saat ini adalah cabe,” katanya saat ditemui di ladang miliknya, Senin (20/4).

Ia menjelaskan, cabe merupakan komoditas dengan hasil panen cukup besar dalam sekali petik, meski pemasarannya masih mengandalkan pasar tradisional. “Sekitar satu kuintalan. Untuk pemasaran kita masih ke pasar tradisional, seperti pasar sayur di Cepoko dan Bandungan,” ungkap petani sayur-mayur ini.

Menurut Karis, keberadaan program MBG memberikan dampak berbeda pada setiap komoditas. Bawang merah menjadi salah satu yang paling merasakan manfaat karena harganya lebih stabil. “Tapi untuk cabe mungkin karena MBG tidak memerlukan cabe begitu banyak, jadi harganya masih fluktuatif, naik turun seperti itu,” jelasnya.

Dengan adanya pola ini, kata Karis, petani mulai menyesuaikan pola tanam dengan kebutuhan program MBG agar mendapatkan harga yang lebih pasti dan pendapatan yang lebih jelas.

“Untuk peningkatan panen mungkin lebih banyak menanam yang komoditas yang dibutuhkan untuk MBG, karena harganya yang lumayan stabil. Jadi untuk harganya tetap, pasti ada kenaikan dengan komoditas yang semakin banyak,” urainya.

Karis berharap program MBG tetap konsisten menyerap hasil pertanian, khususnya sayuran, agar harga di tingkat petani tidak kembali tertekan.

“Untuk program MBG mungkin ada dampak tersendiri bagi petani, jika tidak membutuhkan sayur mayur dari petani lagi. Mungkin harga akan terhambat lagi. Mungkin (program MBG) dipertahankan aja, apalagi untuk komoditas sayur sayuran dipertahankan diprioritaskan di dapur-dapur MBG,” paparnya.

Karis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas program MBG yang dinilai membantu meningkatkan harga hasil pertanian.

“Terima kasih untuk Pak Prabowo karena program MBG yang dijalankan saat ini membuat harga sayur mayur di petani lebih naik dari biasanya. Semoga ke depannya MBG tetap lancar dan lanjut terus tetapi tetap perhitungkan harga-harga di petani,” ujarnya.

Pengakuan petani ini menjadi gambaran bahwa program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai memberi dampak nyata terhadap stabilitas harga serta kesejahteraan petani di daerah. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Upaya ini kini diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan negara.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah telah menuntaskan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Kedua fasilitas tersebut berlokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran dapur MBG di kawasan perbatasan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran PLBN sebagai pusat pelayanan sekaligus penggerak kesejahteraan warga.

Pembangunan fasilitas difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan layanan gizi mendesak, termasuk daerah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Dengan rampungnya pembangunan SPPG di PLBN Wini dan Motamasin, fasilitas ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Selain meningkatkan kualitas asupan gizi, keberadaan dapur MBG juga diyakini dapat menggerakkan roda ekonomi lokal.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi.

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujarnya, ditulis Senin (20/4).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan.

“Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” tambahnya.

Fasilitas SPPG

Secara teknis, kedua SPPG tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Mulai dari dapur utama, area pencucian alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, hingga ruang penyimpanan peralatan.

Selain itu, tersedia pula fasilitas parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tak hanya itu, infrastruktur tambahan seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan turut dibangun guna mendukung operasional yang optimal.

SPPG di PLBN Wini berdiri di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara, sementara SPPG di PLBN Motamasin dibangun di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.

Dengan kehadiran fasilitas ini, pemerintah berharap program MBG tidak hanya menjangkau masyarakat secara lebih merata, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih. (her/dav)