Category: Nasional

JAKARTA – DPP PKB menginstruksikan kepada seluruh DPC PKB melakukan dialog produktif dengan mahasiswa di kampus-kampus yang berada di Kabupaten/Kota masing-masing. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo.

Diskusi-diskusi produktif ini penting untuk membangun kesamaan pandangan akan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan sekaligus memahami langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan.

Baca juga: Aksi Demo di Gedung DPR, Puluhan Mahasiswa Terlibat Aksi Dorong dengan Polisi

“Laksanakan diskusi secara terbuka untuk mendengar saran-saran perbaikan dan penyempurnaan berbagai program prioritas tersebut. Kami yakin, Gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah menyempurnakan pelaksanaan program-program tersebut,” Waketum PKB Faisol Riza menanggapi tuntutan aksi mahasiswa, Rabu (17/6/2026).

BOGOR – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Mensesneg menyebut Presiden Prabowo memiliki pertimbangan sendiri.

“Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri,” kata Prasetyo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).

Baca juga: Putin Siapkan KTT Rusia-ASEAN dan Perundingan Bilateral di Sela-selanya

Presiden Prabowo, lanjut dia, telah bertemu dengan para pemimpin negara ASEAN di KTT di Filipina. Pertemuan itu, lanjut dia, banyak yang telah didiskusikan.

YOGYAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari buka suara merespons agenda diskusi yang dihadiri Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Wamentan Sudaryono, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung digeruduk mahasiswa dan dibubarkan. Qodari menegaskan, dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional. “Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Dia menilai, adanya anomali dari peristiwa tersebut. Menurutnya, sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. “Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.

Baca juga: Budiman Sesalkan Pembubaran Diskusi di UGM: Seharusnya Kita Bisa Berdialog dengan Sehat

Qodari menilai, penolakan yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut bentuk amarah semata. Ia menekankan, pentingnya dialog yang dilakukan.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan operasional SPPG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan SPPG dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Kebetulan memang sekolah kita ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur. Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam keterangannya pada Rabu (17/6).

Evaluasi rutin terhadap kualitas SPPG, seperti kondisi fasilitas, proses masak, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan terus berjalan.

“Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini,” ucapnya.

Rencananya dari hasil evaluasi, SPPG bakal dibagi menjadi beberapa tingkatan kelas. SPPG dengan kualitas lebih baik akan mendapatkan insentif lebih besar.

“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” Qodari mengungkapkan.

Ia menambahkan, BGN juga telah menyiapkan berbagai langkah lain untuk meningkatkan tata kelola program MBG. Mulai dari moratorium pembangunan SPPG baru hingga penghitungan ulang insentif untuk SPPG.

“Beberapa langkah yang akan diambil, yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional. Yang kedua, penghitungan insentif juga akan diperbarui. Kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama dimana jumlah insentif itu dikaitkan dengan jumlah penerima,” tutupnya. (her/dav)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh berhenti sebagai instrumen pengelolaan devisa semata. Kebijakan ekspor untuk sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mempercepat hilirisasi nasional.

“Pemerintah perlu menjadikan DSI sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” kata Evita Nursanty, Rabu (17/6/2026).

Seperti diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam strategis, yakni batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy) di mana PT DSI ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap dengan tahap transisi pada Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, dan penerapan penuh dimulai 1 Januari 2027.

Baca juga: Usai Temui Jokowi, IKA BEM Nusantara Akan Bertemu Gibran, Bahas Apa?

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki tata kelola devisa, mengoptimalkan penerimaan negara, dan memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. PT DSI sebagai BUMN menjadi perantara tunggal untuk memastikan transparansi harga dan mencegah praktik underinvoicing.

Lewat kebijakan tersebut, harga jual komoditas dan margin keuntungan yang wajar nantinya akan ditentukan langsung oleh BUMN Ekspor. Kemudian hasil dari pembayaran ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha pengelola kegiatan di dalam negeri.

Terkait hal ini, Evita memandang pemerintah harus memiliki kemampuan menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam antara kebutuhan industri domestik dan pasar ekspor. “Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” ungkap Evita.

JAKARTA – Analis kebijakan publik M Said Didu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyudahi politik akomodasi jelang dua tahun pemerintahannya. Menurutnya, sebelum 17 Agustus 2026 merupakan titik balik bagi Prabowo.

“Mungkin Pak Presiden titik baliknya itu mungkin sebelum 17 Agustus sudah mencapai titik balik, kepercayaan publik akan balik,” ujar Said dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Said, untuk mencapai titik balik itu ada syarat yang harus dilakukan. “Waktu untuk melakukan akomodasi politik sudah lewat, sudah dua tahun, cukuplah. Saatnya adalah betul-betul adalah untuk kesuksesan dia sebagai presiden, bukan lagi akomodatif,” ujarnya.

Baca Juga: Said Didu: Jangan Juga Semua Orang Kritis Ditakut-takuti

Said menambahkan, waktu untuk berterima kasih sudah selesai. “Maka Agustus masuk ke dirinya sendiri, inilah Kabinet Prabowo, bukan kabinet keberlanjutan Jokowi,” katanya.

M Said Didu. Foto/Dok SindoNews

JAKARTA – Analis kebijakan publik M Said Didu menilai kehadiran orang-orang yang kritis terhadap pemerintah sangat diperlukan. Menurutnya, negara ini perlu orang-orang bertipe pemikir dan bersikap kritis.

“Jangan juga semua orang kritis itu ditakut-takuti. Betapa sepinya Indonesia ini kalau Rocky Gerung nggak ada, Said Didu nggak ada, Feri Amsari nggak ada, siapa profesor, perlu juga supaya rame-rame sedikit,” ujar Said Didu dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Said, negara ini perlu pemikir. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, dirinya 32 tahun berada di pemerintahan. Jadi, dia tahu betul apa yang terjadi dalam pemerintahan.

Baca Juga: Tiyo Ardianto Tolak Tawaran Bertemu Petinggi Lembaga Berbintang yang akan Berikan Apa pun yang Dia Mau

Di bagian lain, Said Didu mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menggunakan telinganya untuk mendengarkan masukan yang muncul dari berbagai kalangan. Hal itu merupakan hasil dari tekanan rakyat.

“Pak Presiden Prabowo sekarang sudah mulai menggunakan telinganya. BGN ini kan ibarat bentengnya dia. ‘Jangan ganggu saya. Ini pride saya.’ Itu kan awalnya, tapi ternyata mendengar juga. Kalau (persoalan di) BGN sudah didengar, insyaallah yang lain juga didengar,” ujar pria asal Sulawesi Selatan ini.

(zik)