Category: Nasional
-
Atalia Soroti War Ticket Haji: Keadilan Digital untuk Lansia Dipertanyakan
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menilai wacana war ticket pendaftaran haji prematur. Hal ini mengabaikan keadilan sosial dan berpotensi merusak tata kelola keuangan haji. Atalia menegaskan, skema war ticket merupakan kemunduran reformasi haji dan bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2019.
-
Kinerja Pemerintah Terbukti, KNPI Soroti Urgensi Persatuan Nasional Saat Ini
loading…Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengajak seluruh elemen bangsa bersatu. Foto/istimewa JAKARTA – Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) menyoroti munculnya gerakan yang mendorong pemakzulan terhadap pemerintah. Langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menegaskan, demokrasi Indonesia memiliki mekanisme. “Demokrasi…
-
16 Orang Terjaring OTT KPK di Tulungagung Termasuk Bupati Gatut Sunu
loading…Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Sebanyak 16 orang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026) malam. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. “Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” kata…
-
Kontroversi Berulang: Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Kembali Dilaporkan ke Polisi
Presidium Relawan 08 melaporkan Saiful Mujani, pendiri SMRC, dan Islah Bahrawi ke Bareskrim Polri pada 10 April 2026. Laporan ini terkait dugaan ajakan makar atas pernyataan kontroversial mengenai penggulingan pemerintah. Pasal 193 dan/atau 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP menjadi dasar hukum pelaporan. Tindakan ini merespons potensi keresahan publik.
-
Prabowo Minta Hukum Jadi Instrumen Jaga Kekayaan Negara Demi Rakyat Sejahtera
Pemerintah kembali mencatat capaian signifikan dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Melalui penertiban perkebunan dan tambang ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), negara berhasil mengamankan Rp11,42 triliun sepanjang Januari hingga April 2026. Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut bukanlah hasil kerja yang mudah. Hal itu disampaikannya saat Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang…
-
Prabowo Ultimatum: Pengusaha Tambang Ilegal 8 Tahun Menjarah, Wajib Dipidanakan!
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya pengusaha tambang nakal yang tetap mengeruk kekayaan alam milik negara, meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegangnya telah dicabut sejak delapan tahun lalu. Demikian disampaikan Prabowo saat Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang diselenggarakan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah…
-
10% APBN Terselamatkan: Klaim Prabowo Atas Kinerja Satgas PKH dalam 1,5 Tahun
Presiden Prabowo mengapresiasi Satgas PKH atas penyelamatan aset negara Rp371 triliun dalam 1,5 tahun. Jumlah ini setara hampir 10% APBN. Satgas berhasil menguasai kembali 5,89 juta hektare kawasan hutan dan 10.257 hektare pertambangan ilegal. Hal ini diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/4).
-
Rp11,42 Triliun Diselamatkan: Mengapa Penertiban Tambang dan Perkebunan Ilegal Adalah Perjuangan Berat?
Pemerintah selamatkan Rp11,42 triliun keuangan negara (Januari-April 2026) melalui penertiban perkebunan dan tambang ilegal oleh Satgas PKH. Presiden Prabowo menegaskan upaya ini. Sejak Februari 2025, Satgas PKH telah menyelamatkan total Rp371 triliun aset negara, termasuk menguasai kembali 5,89 juta hektare hutan.
-
Difasilitasi Pemerintah, Importir Sepakat Jaga Harga Kedelai Rp11.500 per Kg untuk Pengrajin Tahu Tempe
Kementerian Pertanian (Kementan) memfasilitasi kesepakatan antara importir dan pengrajin tahu tempe untuk menjaga stabilitas harga kedelai melalui penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp 11.500 per kilogram (kg) di tingkat importir. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan bersama asosiasi dan pelaku usaha pada Kamis (9/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi…
-
Kisruh Video Viral Saiful Mujani, Prof Henry: Hukum Tak Boleh Kehilangan Akal Sehat dan Harus Objektif
loading…Viralitas potongan video yang menampilkan Saiful Mujani kembali memantik polemik di ruang publik. Guru Besar Hukum Unissula Prof Henry Indraguna mengingatkan publik tidak terjebak dalam penilaian yang prematur. Foto: Ist JAKARTA – Viralitas potongan video yang menampilkan Saiful Mujani kembali memantik polemik di ruang publik. Cuplikan singkat yang beredar luas itu memicu tudingan serius, mulai…