Category: Nasional
-
KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi, Sorotan Baru Kasus DJKA.
Kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api DJKA Jawa Timur mendorong KPK memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. BKS akan diperiksa sebagai saksi pada Rabu (18/2/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi jadwal pemanggilan mantan Menhub tersebut.
-
Eggi Sudjana Blak
Eggi Sudjana mengumumkan Habib Rizieq Shihab membekukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Pembekuan ini diduga terkait polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Eggi kini tidak lagi menjabat Ketua Umum TPUA, memilih bergabung dengan Korlabi. Keputusan diambil setelah pertemuan Eggi dengan Habib Rizieq pada 15 Februari 2026.
-
Terbongkar! KPK Sita Rp5 Miliar Tunai dalam Koper dari Safe House Kasus Impor Bea Cukai
KPK menyita uang Rp5 miliar dalam lima koper setelah penggeledahan. Ini terkait dugaan korupsi impor barang di Ditjen Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di safe house kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Juru Bicara KPK mengonfirmasi temuan ini. KPK akan mendalami kepemilikan uang dan safe house tersebut.
-
Eggi Sudjana Bantah Keras Isu Dibeli Jokowi: Respons Tajam Atas Tudingan Politik.
Aktivis Eggi Sudjana merespons tuduhan kubu Roy Suryo terkait kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Eggi membantah keras anggapan dibeli Jokowi. Ia menilai pernyataan “Jokowi telah membeli pejuang” menyesatkan. Eggi menyebut diksi ‘membeli’ adalah fitnah dan pencemaran nama baik, menuntut bukti transaksi yang jelas.
-
Istana Belum Sentuh Meja Bahas UU KPK Lama: Usulan Krusial Menggantung
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Istana belum membahas wacana perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Pernyataan ini menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad mengembalikan UU KPK ke versi lama, yang didukung Presiden Joko Widodo. Diskusi formal belum berlangsung.
-
Rismon Sianipar Tegaskan: Format Skripsi Jokowi Tak Eksis di Tahun 1985
Ahli Forensik Digital Rismon Sianipar memberikan keterangan ahli di PN Solo (18/2/2026) terkait lembar pengesahan skripsi Presiden Jokowi. Rismon menyoroti jenis huruf dan format dokumen yang dinilai bermasalah secara historis. Tata letak tidak selaras teknologi percetakan tahun 1985. Kajiannya menggunakan pendekatan pengolahan citra digital untuk identifikasi pola.
-
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi: Rismon Sianipar Tegaskan Hak Warga atas Transparansi Presiden
Ahli Forensik Digital Rismon Sianipar bersaksi di PN Solo (18/2/2026). Ia menekankan pentingnya transparansi pembuktian dokumen publik. Hal ini terkait ijazah mantan Presiden Jokowi dalam sidang gugatan warga. Keterbukaan dokumen kepala negara adalah hak konstitusional warga.
-
DPR Lantang: Jangan Batasi Pembelian BBM, Stok Nasional Aman!
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah tidak akan membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi pada April 2026. Stok BBM nasional dipastikan cukup. Pemerintah juga tidak akan menaikkan harga BBM pada periode tersebut.
-
Talent Hoarding: Mengapa Kinerja Terbaik Bisa Menjadi Jebakan Berbahaya bagi Karir Anda
Fenomena Talent Hoarding menghambat mobilitas talenta dan pengembangan kompetensi ASN. Praktik ini terjadi ketika manajer sengaja menahan pegawai berkinerja tinggi. Indah Mustika Choirum, ASN Kementerian Sekretariat Negara, menyoroti isu ini. Padahal, UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN mendorong rotasi dan pergerakan karier di birokrasi. Hal ini merugikan manajemen birokrasi.
-
Konflik Timteng Panaskan Harga BBM, DPR: Subsidi Wajib Utamakan Angkutan Umum
Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah ketegangan Timur Tengah diapresiasi. Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono menyatakan ini mencegah inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah diminta memprioritaskan BBM subsidi untuk transportasi publik guna menekan beban ekonomi. Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas harga energi.