Pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kolaborasi lintas sektor. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Pemanfaatan lahan BUMN dan partisipasi swasta, seperti PT Astra dengan komitmen 1.000 unit rusun, menjadi prioritas. Sinergi ini kunci percepatan pembangunan perumahan berkelanjutan.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan kepada semua pihak agar tidak memberi ruang bagi tindakan inkonstitusional yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” ujar Fahri usai usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4).
Pernyataan Fahri itu merespons komentar provokatif mengenai ajakan menggulingkan Prabowo oleh pengamat sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dalam sebuah acara halalbihalal.
Menurutnya, situasi global yang tidak menentu saat ini menuntut semua pihak untuk memiliki kesepahaman dan kesepakatan di dalam negeri. Bersama-sama dalam bingkai aturan, bukan sebaliknya melakukan hal-hal yang bersifat inkonstitusional.
“Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan. Harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” lanjutnya.
Fahri yang juga komponen aktivis 1998 ini menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tanggung jawab tidak hanya berada pada Presiden, melainkan juga pada seluruh cabang kekuasaan negara.
“Dan dalam sistem konstitusi kita, Presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang telah dibangun dengan perjuangan panjang tidak boleh dirusak oleh tindakan yang justru mengarah pada kekacauan.
“Saya kira kawan-kawan itu sepakat, apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” tegasnya.
Fahri juga mengajak semua pihak untuk introspeksi dan menjaga persatuan di tengah dinamika global yang menuntut kekompakan nasional.
Terkait kebijakan pemerintah, termasuk langkah efisiensi yang disampaikan Prabowo, Fahri menilai seluruhnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tentu tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat. Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, yaitu kita adjust lah, kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana,” kata dia. (her/dav)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di Indonesia melakukan riset dan kajian intensif terkait permasalahan perumahan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat realisasi program tiga juta rumah untuk masyarakat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan kampus-kampus segera melakukan penelitian untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Pak Presiden juga memberikan petunjuk bagaimana kampus-kampus melakukan riset, kajian, dan penanganan permasalahan perumahan,” ujar Brian usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4).
Terkait jalannya riset, Brian mengatakan pihaknya dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan terus berkoordinasi membantu terlaksananya penelitian.
“Jadi, nanti Bapak Menteri Perumahan, Pak Ara, akan mengoordinasikan. Kami dari sisi risetnya” ujar dia.
Selain itu, Brian mengatakan Prabowo juga menginstruksikan agar perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Planologi dapat membantu kepala daerah untuk membenahi tata ruang kota/kabupaten. Langkah ini bertujuan menciptakan kota/kabupaten yang berkelanjutan dan inklusif.
“Membantu kepala-kepala daerah sehingga tata ruang, tata kota dari setiap wilayah, kota atau kabupaten, itu menjadi tempat praktiknya mahasiswa,” ujar dia. (her/dav)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Merespons kenaikan harga avtur sebagai bahan bakar pesawat, pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada industri penerbangan berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya operasional maskapai, mengingat sebelumnya bea masuk suku cadang pesawat mencapai sekitar Rp 500 miliar per tahun.
“Untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistem industri penerbangan, pemerintah memberikan insentif penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%. Dengan demikian, diharapkan biaya operasional maskapai penerbangan juga dapat ditekan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4).
Menurut Airlangga, kebijakan ini juga berpotensi memperkuat daya saing industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) nasional. Penurunan harga suku cadang akan berdampak langsung pada lebih rendahnya biaya perawatan dan perbaikan pesawat di dalam negeri, sehingga industri MRO lokal menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan luar negeri.
Dengan meningkatnya daya saing tersebut, aktivitas perawatan pesawat di dalam negeri diproyeksikan akan bertambah, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Airlangga menyebut kebijakan ini berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi hingga sekitar 700 juta dollar AS per tahun.
“Dan tentunya dapat mendukung output PDB hingga 1,49 miliar dollar AS, serta menciptakan lapangan kerja langsung sekitar seribu orang, dan tidak langsung hingga hampir tiga kali lipatnya,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini akan ditindaklanjuti melalui penerbitan regulasi teknis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Di tengah kenaikan harga avtur akibat dinamika global, pemerintah berupaya menjaga agar harga tiket pesawat domestik tetap terjangkau. Salah satunya dengan menjaga kenaikan harga tiket di kisaran 9–13%.
Selain menghapus bea masuk suku cadang, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik guna menahan lonjakan harga di tengah tekanan biaya operasional maskapai.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dukungan fiskal sebesar Rp 1,3 triliun per bulan dan stimulus ini akan diberlakukan selama 2 bulan.
Sementara itu, harga avtur domestik saat ini tercatat sebesar Rp 23.551 per liter, yang masih lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Filipina yang masing-masing mencapai Rp 29.518 dan Rp 25.326 per liter.
“Kenaikan harga avtur berkontribusi hingga 40% terhadap biaya operasional maskapai. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau bagi masyarakat. Fokus utama kami adalah menjaga harga tiket,” imbuh Airlangga.
Pemerintah menegaskan bahwa rangkaian kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang efisien, produktif, dan berdaya tahan. (her/dav)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan harga tiket pesawat akan tetap terjangkau meski harga avtur melonjak imbas perang di Timur Tengah yang makin meluas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan avtur adalah bahan bakar yang tidak disubsidi sehingga harganya mengikuti pasar. Apabila Indonesia tidak menyesuaikan, maka akan dimanfaatkan oleh maskapai lain sebab di berbagai negara sudah naik.
“Dan tentunya kalau kita tidak menyesuaikan, maka berbagai maskapai penerbangan lain bisa memanfaatkan perbedaan harga tersebut,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait Kebijakan Transportasi dan BBM di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).
Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat seperti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, maka pemerintah mengantisipasi kenaikan harga tiket pesawat dengan berbagai langkah kebijakan. Sebab, harga avtur memang berkontribusi besar, yakni 40 persen dari biaya operasional pesawat.
“Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi, yang kita jaga adalah harga tiketnya,” kata Airlangga.
Pertama, pemerintah menggelontorkan insentif sebesar Rp1,3 triliun per bulan untuk menyubsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui skema Ditanggung Pemerintah (DTP). Stimulus ini direncanakan untuk dua bulan dengan total anggaran Rp2,6 triliun.
“Nah, dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi, kalau kita persiapkan untuk dua bulan, maka ini Rp2,6 triliun,” katanya.
Kedua, pemerintah juga menetapkan fuel surcharge untuk seluruh jenis pesawat menjadi 38 persen. Dengan demikian, maskapai bisa menaikkan Tarif Batas Atas-nya (TBA).
Dengan kedua langkah ini, pemerintah meminta maskapai untuk menaikkan harga tiket penerbangan domestik untuk kelas ekonomi maksimal 13 persen.
“Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9 persen hingga 13 persen,” terangnya.
Pemerintah juga memberikan insentif lain yakni pembebasan bea masuk pembelian suku cadang pesawat. Sebab, komponen ini juga berkontribusi dalam perhitungan harga tiket pesawat.
“Pemerintah juga memberikan insentif penurunan biaya masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Jadi, suku cadang pesawat itu diberikan biaya masuk 0 persen sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan,” kata Airlangga.
Harga avtur di sejumlah negara sudah mulai naik sejak bulan lalu. Dibandingkan dengan kenaikan negara tetangga, harga avtur dalam negeri justru lebih murah.
Misalnya, di Thailand harga avturnya menjadi Rp29.518 per liter dan Filipina Rp25.326 per liter. Lebih mahal dibandingkan Indonesia sebesar Rp23.551 per liter di Bandara Soekarno-Hatta per 1 April 2026.
Kenaikan harga avtur didorong oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah yakni perang antara AS-Israel dengan Iran yang melebar menyebabkan terganggunya pasokan energi global setelah Selat Hormuz ditutup.
Tak hanya Indonesia, hampir semua negara kena dampaknya. Namun, kondisi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, masih aman berada di atas kecukupan stok nasional. (her/dav)
Pemerintah dan DPR RI sepakat mengizinkan bantuan bencana Sumatera dari diaspora Malaysia masuk Indonesia. Kesepakatan dicapai dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Gedung DPR RI. Bantuan yang sempat terhambat regulasi ini akan disalurkan BNPB setelah mendapat persetujuan Bea Cukai. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan pengiriman.
Kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api DJKA Jawa Timur mendorong KPK memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. BKS akan diperiksa sebagai saksi pada Rabu (18/2/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi jadwal pemanggilan mantan Menhub tersebut.
Eggi Sudjana mengumumkan Habib Rizieq Shihab membekukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Pembekuan ini diduga terkait polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Eggi kini tidak lagi menjabat Ketua Umum TPUA, memilih bergabung dengan Korlabi. Keputusan diambil setelah pertemuan Eggi dengan Habib Rizieq pada 15 Februari 2026.
KPK menyita uang Rp5 miliar dalam lima koper setelah penggeledahan. Ini terkait dugaan korupsi impor barang di Ditjen Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di safe house kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Juru Bicara KPK mengonfirmasi temuan ini. KPK akan mendalami kepemilikan uang dan safe house tersebut.
Aktivis Eggi Sudjana merespons tuduhan kubu Roy Suryo terkait kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Eggi membantah keras anggapan dibeli Jokowi. Ia menilai pernyataan “Jokowi telah membeli pejuang” menyesatkan. Eggi menyebut diksi ‘membeli’ adalah fitnah dan pencemaran nama baik, menuntut bukti transaksi yang jelas.