Category: Nasional
-
Roy Suryo Pertanyakan Legal Standing Ade Darmawan di Kasus Ijazah Jokowi
loading…Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) Roy Suryo mempertanyakan legal standing atau hak dan kapasitas hukum dari Ade Darmawan. Foto/SindoNews JAKARTA – Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo mempertanyakan legal standing atau hak dan kapasitas hukum dari Ade Darmawan serta Peradi Bersatu dalam kasus yang…
-
Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Menag ke MK
loading…Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Tiga kader Muhammadiyah mengajukan uji materi Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52A Undang-Undang tentang Peradilan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai ketentuan dalam penjelasan pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena menjadikan isbat kesaksian rukyat hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah secara nasional oleh…
-
KPK Usut Bupati Muara Enim Edison: Terseret Skandal OTT BPK?
loading…Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Rabu (10/6/2026) malam. Foto/Nur Khabibi JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Rabu (10/6/2026) malam. Pemeriksaan dilakukan seusai tim KPK melakukan operasi tangkap tangan ( OTT ) lima ASN Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ). Edison diperiksa bersama Marketing PT…
-
Giuseppe Garibaldi: Modernisasi Kritis Penentu Nasib Kapal Induk Italia
Akuisisi Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia memicu perdebatan. Modernisasi kapal berusia 43 tahun ini penting untuk militer Indonesia. Anggaran Rp7,2-7,5 triliun disiapkan agar kapal induk ringan ini beroperasi optimal. Pengamat militer menekankan pemanfaatan tepat sesuai kategorinya sebagai kapal induk helikopter.
-
Pemerintah Hormati Putusan Kasus Andrie Yunus, Yusril: Wujud Independensi Peradilan
Pemerintah menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap empat prajurit TNI. Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan hukuman penjara 1,5-3 tahun bagi pelaku penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus ini menunjukkan independensi peradilan. Putusan ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi prajurit TNI lainnya.
-
Pukulan Telak BPK: ASN Kenakan Rompi Oranye KPK, Ada Apa Sebenarnya?
KPK selesai memeriksa dua orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) di BPK. Ketua Tim Pemeriksaan BPK Sumsel Titin Rita Lestari dan pihak swasta Augus Dwianggara terlihat mengenakan rompi tahanan. OTT ini lanjutan dugaan suap dari Pemkab Muara Enim kepada BPK.
-
Polri Tetapkan Founder PT DSI Tersangka Kasus Dugaan Penipuan
loading…Dit Tipideksus Bareskrim Polri menetapkan Founder dan Advisor PT Dana Syariah Indonesia (DSI), FH. Foto/SindoNews JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Founder dan Advisor PT Dana Syariah Indonesia (DSI), FH, sebagai tersangka kasus dugaan fraud atau penipuan yang merugikan Rp2,4 triliun.Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri…
-
Kementerian PPPA Perkuat Perlindungan Anak dari Ancaman Judol
loading…Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan anak di ranah daring. Foto/Tangkapan layar JAKARTA – Tingginya angka keterpaparan judi online (judol) pada anak menjadi alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan ancaman nyata terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Menyikapi fenomena ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kemen PPPA )…
-
ASN BPK Ditahan KPK setelah Terjaring OTT: Saya Enggak Terima Uang, Ini Enggak Adil
loading…KPK menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari. Penahanan ini setelah yang bersangkutan terjaring OTT. Foto/Nur Khabibi JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari. Penahanan ini setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan ( OTT ). Saat akan dibawa…
-
DPD RI Minta Satgas: Akhiri Pungli di Imigrasi, Jaminan Layanan Publik Bersih
loading…Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Penegakan Hukum Pencegahan Pungli di Imigrasi. Foto/istimewa JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Penegakan Hukum Pencegahan Pungutan Liar (pungli) di lingkungan Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pembentukan Satgas ini penting…