Category: Nasional

JAKARTA – Pengamat Sosial Politik sekaligus aktivis Gerakan Reformasi 1998 Andrianto Andri menilai pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu didukung. Menurut dia, negara ini membutuhkan banyak terobosan yang bertujuan memberikan manfaat bagi rakyat.

“Kita optimis jika DSI bekerja dengan baik dan amanah maka akan memberikan dampak yang tidak kecil bagi rakyat. Pada gilirannya cita-cita konstitusi nasional Indonesia akan terwujud,” ujar Andrianto Andri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).

Dia menilai pembentukan DSI sebagai terobosan untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1944, yaitu semua sumber daya alam (SDA) yang ada di Tanah Air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Semua itu merupakan koreksi atas apa yang terjadi sejak Indonesia 81 tahun yang lalu,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan Skema Pajak DSI Berlaku Normal

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus oleh Polda Metro Jaya pada Selasa (2/6/2026) ini. Agendanya pembacaan putusan.

Berdasarkan SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan praperadilan yang didaftarkan Andrie Yunus pada Rabu, 26 April 2026 ke PN Jakarta Selatan itu telah memasuki tahap pembacaan putusan. Putusan itu bakal dibacakan oleh Hakim Tunggal Praperadilan, Suparna pada Selasa (2/6/2026) ini di ruang sidang 04 PN Jakarta Selatan sementara.

Sejatinya, hakim juga telah menetapkan jadwal persidangan pembacaan putusan itu saat sidang praperadilan digelar terakhir kalinya pada Selasa, 26 Mei 2026 lalu. Kala itu, kedua belah pihak menyerahkan kesimpulan di persidangan.

Baca juga: Polda Metro Jaya Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum

Andrie Yunus yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menggugat Kapolda Metro Jaya cq Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Saat sidang pertama kali digelar pada Rabu, 20 Mei 2026 lalu, kubu Andrie Yunus telah membacakan gugatan permohonan praperadilannya, yang mana ada 7 poin yang disampaikan dalam petitumnya itu.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang tegas: pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh berhenti di angka pertumbuhan. Ia harus menyentuh keadilan, dan harus dirasakan oleh seluruh rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6). Bagi Prabowo, Pancasila bukan dokumen sejarah yang dibacakan saat upacara lalu dilupakan. Pancasila adalah kompas.

“Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” ujarnya.

Dan kompas itu, menurut Prabowo, selama ini belum sepenuhnya diikuti. Ekonomi Indonesia memang tumbuh dalam beberapa dekade terakhir—tetapi hasilnya tidak merata. Kekayaan ada, tapi banyak yang mengalir ke tempat yang salah.

“Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” katanya.

Karena itulah, Prabowo menyebut transformasi ekonomi sebagai tugas sejarah pemerintahannya—bukan sekadar agenda kebijakan, melainkan mandat zaman.

“Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 RI adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” jelasnya.

Ekonomi Pancasila yang ia maksud berdiri di atas empat prinsip: religius, kemanusiaan, persatuan nasional, dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, kekayaan alam bukan komoditas yang bebas diperjualbelikan, melainkan amanah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat dan generasi mendatang. Dampaknya harus terasa konkret: gizi anak terpenuhi, petani mendapat pupuk, nelayan punya akses pasar yang adil, dan pekerja terlindungi.

Soal kedaulatan ekonomi, Prabowo berbicara lebih keras. Sudah terlalu lama, katanya, harga komoditas strategis Indonesia ditentukan pihak lain dan sebagian besar keuntungannya mengalir ke luar negeri.

“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.

Dari hilirisasi, Prabowo lalu berbicara soal akar rumput. Ia menekankan pentingnya memperkuat koperasi, UMKM, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Salah satu wujud nyatanya adalah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dirancang untuk memangkas peran tengkulak dan memajukan ekonomi daerah. Rakyat, tegasnya, harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objeknya.

“Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas,” imbuhnya.

Prabowo menutup pidatonya dengan satu tekad: menghentikan kebocoran. Sektor pendidikan dan kesehatan akan terus diperkuat, tata kelola ekonomi akan terus diperbaiki, dan kekayaan negara tidak boleh lagi mengalir ke tempat yang bukan haknya.

“Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah menjalankan strategi transformasi besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap perubahan besar pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan.

Menurut Prabowo, pemerintah saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan dalam pengertian konvensional, tapi menjalankan agenda transformasi nasional yang lebih berani dan menyeluruh.

“Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (1/6).

Ia menjelaskan arah transformasi ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu menempatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

Prabowo menyebut sejumlah program strategis yang menjadi bagian dari transformasi tersebut mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi dan ekonomi desa, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan.

“Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan cerdas,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia, serta melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Waspadai Perlawanan Koruptor

Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa perubahan besar tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, pemerintah harus siap menghadapi berbagai hambatan, termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik-praktik yang merugikan negara.

“Suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan perlawanan dari pihak-pihak yang tidak memiliki komitmen terhadap kepentingan nasional dan berupaya melemahkan Indonesia.

“Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita,” tegas Prabowo.

Prabowo pun menekankan pemerintah tidak boleh hanya mengejar kenyamanan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Ia berpandangan setiap kebijakan harus diarahkan untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak dan cucu bangsa.

“Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita,” ucapnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Senin (1/6). Sebagai inspektur upacara, Prabowo menyerukan kemandirian bangsa.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila diawali dengan langkah Prabowo memasuki mimbar upacara. Prabowo berjalan beriringan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

Prosesi upacara dimulai dengan salam kebangsaan dan hormat senjata seraya diiringi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran dan hormat senjata yang dikomandoi oleh Komandan Upacara Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono.

“Lapor, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 siap dimulai,” ucap Didin.

“Laksanakan!” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, prosesi upacara dilanjutkan dengan iringan musik mengheningkan cipta yang mengalun syahdu menambah kekhidmatan prosesi Upacara Hari Lahir Pancasila untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita, mengheningkan cipta, mulai,” seru Prabowo.

Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

“Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ahmad Muzani ditutup dengan hormat senjata.

Lebih lanjut, para hadirin dipersilakan duduk kembali. Upacara dilanjutkan dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, Prabowo memaknai bahwa Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah pengalaman budaya dan cita-cita bangsa indonesia.

“Karena itulah, tema peringatan tahun ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Memiliki makna yang sangat mendalam di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang dan ketidakpastian ekonomi. Indonesia memiliki pegangan yang kokoh, pegangan itu adalah Pancasila,” imbuh Prabowo.

Prabowo turut menegaskan bahwa kunci kemerdekaan sejati terletak pada kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Menurutnya, Indonesia harus terus memperkuat kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tidak bergantung pada negara lain.

Sebab, dalam situasi sulit, tidak ada bangsa lain yang akan lebih peduli terhadap nasib Indonesia selain rakyat Indonesia sendiri. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus bersatu dan bekerja keras mewujudkan kemakmuran sebagai fondasi utama menjaga kedaulatan dan masa depan negara. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto datang melayat dan memberikan penghormatan terakhir bagi Menteri Pertahanan periode 2014-2019 almarhum Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin (1/6). Ryamizard meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (31/5) di usia 76 tahun.

Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas jasa serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara selama menjalankan tugas di bidang pertahanan dan militer.

Prabowo tiba di lingkungan Kementerian Pertahanan sekitar pukul 08:25WIB, dan disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Selanjutnya, Presiden memasuki Gedung Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

Ryamizard Ryacudu dikenal sebagai prajurit yang mengabdikan diri selama puluhan tahun di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam perjalanan kariernya, Ryamizard Ryacudu pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebelum dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Rencananya, jenazah almarhum Ryamizard Ryacudu akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis akan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional melalui mekanisme ekspor satu pintu.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kualitas, dan validitas data ekspor SDA Indonesia. Dengan demikian, kehadiran DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.

“Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor,” jelas Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (31/5).

Pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa ekspor tiga komoditas SDA strategis, yakni minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi, wajib dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Dalam hal ini, BUMN yang dimaksud adalah DSI.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan diawali dengan masa transisi paling lambat hingga 31 Desember 2026, sebelum memasuki implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

Airlangga menegaskan bahwa kehadiran DSI diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas data nilai ekspor tiga komoditas SDA Indonesia. Kondisi ini dinilai krusial mengingat ketiga komoditas tersebut merupakan penopang utama ekspor Indonesia.

Ia menyebut bahwa ketiga komoditas SDA strategis tersebut mencatat nilai ekspor sebesar USD 66,13 miliar, atau sekitar 23,4 persen dari total ekspor nasional sepanjang 2025.

Komoditas-komoditas tersebut, lanjut dia, juga menjadi kontributor utama surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.

“Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya. Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa terdapat dua nilai tambah utama yang ingin dicapai DSI sebagai eksportir tunggal komoditas SDA.

Pertama, DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor dan pada akhirnya turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dari ekspor SDA strategis.

Kedua, DSI juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa selama masa transisi, DSI akan terus berdiskusi dengan pemerintah dan pelaku usaha terkait implementasi kebijakan ini.

“Karena itu, kami dari Danantara Indonesia, akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini,” jelasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan soal lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, selama empat hari pada 26-29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa sejak awal agenda kunjungan Prabowo hanya ke Prancis. Tidak ada rencana ke negara-negara lainnya.

“Sejak awal, tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5).

Qodari juga menyebut kunjungan Prabowo ke Prancis pada Mei ini sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya. Dengan demikian, agenda pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah direncanakan sejak lama.

“Kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026,” katanya.

Pada kesempatan ini, Qodari juga mengatakan kunjungan kenegaraan tersebut dilakukan Prabowo sebagai kunjungan balasan Macron yang ke Indonesia pada tahun 2025. Selain itu, sesuai pernyataan Sugiono, Indonesia dan Prancis tengah membahas sejumlah target kerja sama bilateral.

“Yang pertama adalah di bidang pertahanan. Karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu, diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujar Qodari.

Kedua, yaitu kerja sama di bidang pendidikan khususnya terkait Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Ketiga, kerja sama di bidang energi dan pemanfaatan mineral kritis.

Di luar hal-hal tersebut, Qodari menyebut Prabowo memang memiliki hubungan personal yang dekat dengan Macron. Menurutnya, ini merupakan modal sosial yang penting bagi relasi Indonesia dan Prancis.

“Kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerja sama antarnegara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar, adidaya,” katanya.

Tak hanya dengan Macron, Prabowo juga berhubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Presiden China Xi Jinping.

“Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan,” tegasnya. (her/dav)