Category: Nasional
-
9 WNI Relawan Gaza Ditangani dengan Baik di Türkiye, Pemerintah Kawal Proses Pemulangan
Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan kemanusiaan yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Israel usai pencegatan armada Global Sumud Flotilla 2.0 dipastikan akan segera tiba kembali di tanah air setelah dibebaskan dan mendapatkan penanganan di Istanbul, Türkiye. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI)…
-
Cerita Guru Sekolah Rakyat: Pemerintah Benar-Benar Menjamin Pendidikan Anak-Anak di Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di balik proses pembelajaran yang berlangsung setiap hari, para guru menjadi bagian penting dalam mendampingi sekaligus membangun semangat belajar siswa, termasuk di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) …
-
Transformasi Tata Kelola Ekspor SDA: Indonesia Kuat di Meja Perundingan Global
Presiden RI Prabowo Subianto telah membuat langkah besar dalam reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam strategis nasional. Melalui kebijakan baru, ekspor komoditas sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, hingga ferro alloy akan dikonsolidasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang memperoleh penugasan resmi dari negara. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) …
-
Menlu: Diplomasi RI Berbuah, 9 WNI Relawan Gaza Segera Pulang ke Tanah Air
Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan sembilan WNI relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 telah dibebaskan dan saat ini tengah dalam perjalanan keluar dari wilayah Israel menuju Istanbul, Turki sebelum kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pernyataan resminya, Kamis (21/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola…
-
Pemerintah Pastikan Transparansi Aturan Ekspor Baru ke Pelaku Usaha Jelang Implementasi 1 Juni
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan penjelasan secara transparan kepada pelaku usaha mengenai mekanisme aturan baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) sebelum kebijakan tersebut diterapkan pada 1 Juni 2026. Hal itu dikatakan Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola…
-
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Wajibkan Repatriasi 100 Persen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah merevisi ketentuan devisa hasil ekspor (DHE) yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2023. Revisi kebijakan tersebut, yang rencananya akan tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2026, ditujukan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor sektor sumber daya alam (SDA) dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran…
-
Mandat Penguatan Rupiah: Eksportir SDA Wajib Simpan DHE di Bank Himbara
Pemerintah akan memperketat aturan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) sektor sumber daya alam (SDA) mulai Juni 2026. Kebijakan baru tersebut mewajibkan eksportir SDA menempatkan DHE di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan nasional. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (20/5).…
-
PT Danantara Sumber Daya Indonesia Cegah Kecurangan Ekspor, Fokus Benahi Transparansi Transaksi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (BUMN Ekspor) nantinya akan mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas sumber daya alam di Indonesia. Hal itu dikatakan dalam acara konferensi pers bertema Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Bamus/Ruang KK 2 DPR/MPR RI,…
-
Asumsi Makro Ekonomi RI 2027: Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5,8-6,5%
Pemerintah mulai menyiapkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI, Jakarta. Prabowo menjelaskan, APBN bukan sekadar sebagai dokumen fiskal, melainkan instrumen utama negara untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah…
-
Prabowonomics: Menguak Dilema Ideologis Antara Sosialisme dan Kapitalisme
Muhammad Syarkawi Rauf membahas pandangan ekonom peraih Nobel tentang institusi ekonomi dan kemakmuran negara. Institusi inklusif disebut mendorong pertumbuhan jangka panjang. Namun, pertumbuhan tinggi China dengan kapitalisme negara menantang teori ini. Profesor Keyu Jin juga memberikan perspektif baru tentang ekonomi China.