Category: Nasional

JAKARTA – Putri Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mendatangi ruang sidang. Anak Noel yang masih duduk di bangku SD sempat diminta hakim untuk meninggalkan ruang sidang saat persidangan berlangsung dengan alasan menjaga psikologis dan mentalnya.

Sebelum menutup jalannya sidang, Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana sempat meminta jaksa tidak langsung membawa Noel ke rutan. Ia meminta waktu sebentar untuk sang putri bisa bertemu dengan Noel.

“Sebelum ditutup karena tadi ada anak terdakwa yang masih sekolah, biarkan ketemu sebentar, jangan di tahanan ya penuntut umum. Kita jaga psikologis dan mental anak terdakwa juga. Karena ini posisi di pengadilan, jadi majelis mempunyai wewenang untuk menjaga itu ya,” kata Hakim Nur Sari.

Baca juga: Hakim Minta Anak Noel Keluar dari Ruang Sidang: Kita Jaga Psikologis dan Mentalnya

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kota Jambi menjadi salah satu daerah yang sukses menggenjot pertumbuhan ekonominya melalui pengawalan ketat terhadap program strategis nasional.

Pernyataan itu dikemukakan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), di Jakarta, Kamis (7/5).

“Banyak contoh di daerah yang membuktikan program strategis nasional ini kalau dikawal dengan baik,malah justru bisa menjadi pengungkit kemajuan dan ekonomi daerah,” kata Bima.

Salah satu contoh daerah tersebut adalah Jambi. Selain ketat mengawal program strategis nasional, kata Bima, wali kota Jambi pun dinilai gesit dalam mengawal pembangunan daerah.

Tercatat APBD Kota Jambi pada 2025 mencapai Rp2,013 triliun. Angka itu terdiri atas APBN sebesar Rp1,5 triliun, APBD provinsi Rp160 miliar, program revitalisasi sungai Rp144,9 miliar, program jaringan gas Rp105,88 miliar, Baznas Rp12,1 miliar, forum CSR Rp15,4 miliar, dan program pendidikan aparatur Rp500 juta.

Sukses kawal program MBG

Kunci sukses lain dari Jambi, tambah Bima, adalah dalam hal mengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Bima, Jambi mampu mengejawantahkan Peraturan Presiden No 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di tataran tapak.

“Rantai pasoknya dikawal. Petaninya, peternaknya, dan sebagainya dia sambung-sambungkan. Kemudian akhirnya angka-angkanya naik, memberikan spillover effect (efek limpahan),” kata Bima.

Alhasil, laporan keuangan Jambi notabene hijau. Pertumbuhan ekonomi Jambi melonjak dari 4,88 persen menjadi 5,13 persen.

Angka kemiskinan menurun; angka stunting juga bisa ditekan signifikan dari 10,3 persen menjadi 1,75 persen; tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,38 persen ke 7,08 persen; dan indeks pembangunan manusia (IPM) juga naik dari 81,77 menjadi 82,32.

Selain mengawal program MBG, Kota Jambi juga mendukung program prioritas nasional lain seperti pengentasan kemiskinan, pelaksanaan Sekolah Rakyat, program Tiga Juta Rumah, Revitalisasi Satuan Pendidikan, hingga pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Ketika kita menyemangati daerah untuk mengawal program prioritas, kita berikan contoh-contoh inspiratifbetapa kalau kepala daerah mengawal dengan baik, maka justru akan menjadi pengungkit,” kata Bima. (her/dav)

Filipina, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto mendarat di Bandara Benito Ebuen Airbase, Cebu, Filipina, Kamis (7/5) siang pukul 14.30 waktu setempat atau 13.30 WIB. Prabowo tiba di Cebu, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48.

Saat mendarat, Prabowo disambut tarian khas Filipina yang diiringi marching band serta Pasukan Jajar Kehormatan yang berbaris rapi lengkap dengan seragam dan atribut resmi.

Prabowo yang mengenakan seragam safari cokelat dan peci hitam, sesaat setelah turun dari tangga pesawat, disambut langsung pejabat Filipina yakni Gen. (Ret.) Eduardo Oban, National Security Adviser of the Philippines.

Prabowo sempat memberikan salam hormat kepada seluruh Pasukan Jajar Kehormatan sebelum kemudian menaiki kendaraan Maung Putih, kendaraan buatan Indonesia, selama melakukan kunjungan kerja di Filipina termasuk esok hari guna menuju venue acara KTT ASEAN ke-48 yang dihelat di Mactan Newtown, Lapu-Lapu, Cebu, Philippines.

Dalam agenda tersebut, Prabowo dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-48, termasuk pertemuan Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang berfokus pada penguatan konektivitas dan kerja sama ekonomi kawasan.

Prabowo juga akan membahas penguatan kolaborasi ASEAN dalam menghadapi dinamika global, mulai dari ketahanan energi hingga isu geopolitik kawasan. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak ke Filipina, dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan untuk menghadiri KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN ke-48 yang digelar pada 7–8 Mei 2026 di Cebu, Filipina, Kamis (7/5).

Prabowo beserta rombongan terbatas bertolak menuju Cebu melalui Bandara Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 09.10 WIB.

Di Lanud Halim, keberangkatan Prabowo tampak didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BIN Muhammad Herindra.

Prabowo dijadwalkan menghadiri agenda KTT ASEAN ke-48, termasuk pertemuan Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang berfokus pada penguatan konektivitas dan kerja sama ekonomi kawasan.

Dalam agenda tersebut, Prabowo juga akan membahas penguatan kolaborasi ASEAN dalam menghadapi dinamika global, mulai dari ketahanan energi hingga isu geopolitik kawasan.

Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan menuju Filipina yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (her/dav)

Muhammad Nalar Al Khair

Direktur Pangan, Desa dan UMKM Sigmaphi

UPAYA mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto patut ditempatkan sebagai agenda strategis nasional dan didukung seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks geopolitik global yang kian tidak pasti, ditandai gangguan rantai pasok, konflik, dan volatilitas harga komoditas, maka ketahanan pangan bukan lagi sekadar sektor ekonomi.

Melainkan pilar stabilitas negara. Karena itu, setiap klaim capaian harus dikawal secara serius agar tidak terjebak pada optimisme yang prematur. Harapan terhadap kemandirian pangan tentu tidak lahir dari ruang kosong. Hal itu membutuhkan konsistensi kebijakan, akurasi data, serta sinkronisasi antar-lembaga yang solid.

Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi fondasi penting agar publik dapat menilai secara objektif sejauh mana capaian tersebut benar-benar terjadi. Pada titik ini, pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 23 April 2026 yang menyebutkan adanya peningkatan signifikan produksi beras layak untuk diuji. Klaim tersebut, jika benar tentu menjadi kabar baik. Namun dalam kebijakan publik, validitas data adalah segalanya, karena dari situlah arah kebijakan ditentukan.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Estimasi produksi padi periode Januari–Mei 2026 sebesar 28,7 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 29,4 juta ton. Selisih sekitar 650 ribu ton ini bukan angka kecil, dan tidak bisa diabaikan dalam analisis ketahanan pangan.

Jika ditarik lebih dalam, memang terdapat kenaikan produksi pada Januari dan Februari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun tren tersebut tidak berlanjut. Memasuki Maret hingga Mei, produksi justru melemah dan berada di bawah capaian 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi bersifat temporer, bukan struktural. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar, apakah terdapat perbedaan metodologi atau sumber data yang digunakan oleh Menteri Pertanian? Wallahu a’lam bish-shawab

JAKARTA – Bareskrim Polri menangkap buronan Interpol kasus penipuan online lintas negara. Pelaku berinisial LCS dibekuk Bareskrim saat berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pelaku diamankan setelah Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian lintas negara. “Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kerja sama kepolisian Indonesia dan luar negeri sangat baik terutama dalam pemberantasan kejahatan siber, khususnya penipuan online yang banyak meresahkan masyrakat di berbagai negara,” ujar Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan, Kamis (7/5/2026).

Baca juga: Bareskrim Polri Tangkap Buronan Interpol Kasus Penipuan Online Internasional

Menurut Edi, penjahat internasional ini diketahui banyak melakukan penipuan online dengan korban di berbagai negara. Cara penipuan sindikat nyaris sama. Jaringan penipuan online ini bermarkas di Kamboja.

“Seluruh jaringan pelaku juga tersebar di berbagai negara di dunia. Kita apresiasi kinerja Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono bersama stafnya yang sudah berhasil mengamankan buronan Interpol,” kata anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, LCS ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu, 3 Mei 2026. LCS sebelumnya telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

“Kasus ini tercatat memiliki 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

(jon)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kehadiran Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto memberikan kebahagiaan tersendiri bagi seorang anak bernama Al-Jabbar (Al). Di usia 12 tahun, ia akhirnya bisa merasakan bangku sekolah seperti anak-anak lainnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Al-Jabbar merupakan salah satu calon siswa Sekolah Rakyat bersama ratusan anak kurang beruntung lainnya, terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan Al bahkan berani menyampaikan langsung kondisinya kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat berkunjung ke Istana Negara.

“Ini salah satu calon siswa Sekolah Rakyat dari Duren Sawit, enggak jauh dari sini, yang kemarin angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskab. Secara spontan dia menyatakan nama saya Al-Jabbar, panggilannya Al. Saya usia 12 tahun, tapi saya belum pernah sekolah,” cerita Gus Ipul dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5).

Al merupakan anak dari seorang ibu tunggal dan memiliki seorang adik. Ayahnya telah lama meninggal sehingga kondisi ekonomi keluarganya sangat sulit.

“Ayahnya sudah meninggal, status rumahnya juga masih menumpang dan ditemukan pada saat di lampu merah. Dia cerita juga di tengah-tengah dia yang belum pernah sekolah, dia bawa adiknya dan adiknya mau hanya sekolah PAUD, setelah itu dia enggak mau sekolah juga. Padahal Al ingin adiknya bisa sekolah,” kata Gus Ipul.

Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau yang berada di kelompok desil 1 dan 2. Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menurut Gus Ipul, saat pertama kali dimulai pada 2025, Sekolah Rakyat menampung lebih dari 15 ribu siswa dengan kondisi sosial ekonomi keluarga yang berbeda-beda, tetapi mayoritas berada di garis kemiskinan.

“Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai guru atau penagih harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 65% keluarga memiliki tanggungan di atasnya,” jelasnya.

Sementara dari riwayat pendidikannya, terdapat 454 siswa yang tidak atau belum pernah sekolah. Selain itu, 298 siswa tercatat putus sekolah, dan sebagian lainnya bahkan sudah bekerja untuk mencari nafkah.

“Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal. Sebagian lagi mereka mengalami kekerasan,” pungkasnya.

Pemerintah menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat mencapai 46 ribu orang sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut diharapkan terus meningkat menjadi 100 ribu siswa pada 2027 dan lebih dari 200 ribu siswa pada 2028. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah memang mengungkap sejumlah persoalan kesehatan yang berpotensi diderita siswa. Namun, masalah yang bisa terdeteksi sejak dini tersebut menjadi modal besar untuk membangun fondasi menuju sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud di atas fondasi kesehatan yang kuat. Ketika siswa sakit, maka mereka tak bisa belajar optimal.

Menurutnya, program CKG Sekolah adalah upaya pemerintah memastikan setiap anak atau siswa mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Agar potensi masalah kesehatan dapat terdeteksi lebih cepat dan juga bisa cepat ditangani.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” kata Qodari saat konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (6/5).

Persoalan terbesar kesehatan siswa

Dari program CKG Sekolah sepanjang 2025, pemerintah menemukan tiga persoalan kesehatan terbesar pada siswa. Ketiganya adalah masalah kebugaran sebanyak 60,69 persen; karies gigi 47,24 persen, dan anemia 27,49 persen.

Sepanjang Januari hingga awal Mei 2026, sebanyak 4.883.890 siswa telah diskrining dari total 45.596 sekolah.

Adapun untuk data terbaru tahun ini, program CKG juga menemukan tiga masalah kesehatan terbesar, yakni gigi berlubang 41,5 persen; peningkatan tekanan darah 22,1 persen, dan kotoran telinga menumpuk 8,6 persen.

Qodari mengatakan melalui program CKG ini pemerintah berupaya menjemput bola untuk memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat pelayanan dasar kesehatan yang sama.

“Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis.Dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat,baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan,” kata Qodari. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mempercepat dan memperkuat pengentasan penyakit Tuberkulosis (TBC). Berbagai program strategis telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menginisiasi pengobatan bagi pasien TBC.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menyebut hingga 3 Mei 2026, penemuan kasus TBC tercatat lebih dari 241.000 dengan inisiasi pengobatan mencapai 84 persen dari target nasional 95 persen. Keberhasilan pengobatan mencapai 80 persen dari target 90 persen.

“Penemuan kasus (TB) lebih dari 241.000 kasus. Inisiasi pengobatan 84% dari target 95 persen. Dan keberhasilan pengobatan 80 persen dari target 90 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5).

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka kasus TB, mengingat Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus TB tertinggi di dunia.

Qodari menjelaskan salah satu bentuk penguatan skrining penyakit TBC yaitu dengan mengintegrasikannya lewat program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak awal 2025. Kemudian, pemerintah juga menyediakan alat Near Point of Care (nPOC) dan X-Ray di puskesmas-puskesmas sebagai wujud penguatan kapasitas.

Kemudian, untuk mempercepat peningkatan capaian program TB di tahun 2026, pemerintah melaksanakan perbaikan 8.000 rumah pasien TB di wilayah dengan beban kasus tinggi. Program ini bertujuan untuk memutus rantai penularan sekaligus menciptakan lingkungan hunian yang sehat guna mempercepat proses penyembuhan pasien.

“Pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023,” ujar Qodari.

“Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan (untuk perbaikan) melalui aplikasi SIBARU. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TBC,” tambahnya.

Upaya pencegahan dan penanganan TB turut diperkuat melalui pemberdayaan 6.484 desa dan kelurahan siaga TB yang tersebar di 23 provinsi. (her/dav)