Category: Nasional

Muhammad Nalar Al Khair

Direktur Pangan, Desa dan UMKM Sigmaphi

UPAYA mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto patut ditempatkan sebagai agenda strategis nasional dan didukung seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks geopolitik global yang kian tidak pasti, ditandai gangguan rantai pasok, konflik, dan volatilitas harga komoditas, maka ketahanan pangan bukan lagi sekadar sektor ekonomi.

Melainkan pilar stabilitas negara. Karena itu, setiap klaim capaian harus dikawal secara serius agar tidak terjebak pada optimisme yang prematur. Harapan terhadap kemandirian pangan tentu tidak lahir dari ruang kosong. Hal itu membutuhkan konsistensi kebijakan, akurasi data, serta sinkronisasi antar-lembaga yang solid.

Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi fondasi penting agar publik dapat menilai secara objektif sejauh mana capaian tersebut benar-benar terjadi. Pada titik ini, pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 23 April 2026 yang menyebutkan adanya peningkatan signifikan produksi beras layak untuk diuji. Klaim tersebut, jika benar tentu menjadi kabar baik. Namun dalam kebijakan publik, validitas data adalah segalanya, karena dari situlah arah kebijakan ditentukan.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Estimasi produksi padi periode Januari–Mei 2026 sebesar 28,7 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 29,4 juta ton. Selisih sekitar 650 ribu ton ini bukan angka kecil, dan tidak bisa diabaikan dalam analisis ketahanan pangan.

Jika ditarik lebih dalam, memang terdapat kenaikan produksi pada Januari dan Februari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun tren tersebut tidak berlanjut. Memasuki Maret hingga Mei, produksi justru melemah dan berada di bawah capaian 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi bersifat temporer, bukan struktural. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar, apakah terdapat perbedaan metodologi atau sumber data yang digunakan oleh Menteri Pertanian? Wallahu a’lam bish-shawab

JAKARTA – Bareskrim Polri menangkap buronan Interpol kasus penipuan online lintas negara. Pelaku berinisial LCS dibekuk Bareskrim saat berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pelaku diamankan setelah Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian lintas negara. “Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kerja sama kepolisian Indonesia dan luar negeri sangat baik terutama dalam pemberantasan kejahatan siber, khususnya penipuan online yang banyak meresahkan masyrakat di berbagai negara,” ujar Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan, Kamis (7/5/2026).

Baca juga: Bareskrim Polri Tangkap Buronan Interpol Kasus Penipuan Online Internasional

Menurut Edi, penjahat internasional ini diketahui banyak melakukan penipuan online dengan korban di berbagai negara. Cara penipuan sindikat nyaris sama. Jaringan penipuan online ini bermarkas di Kamboja.

“Seluruh jaringan pelaku juga tersebar di berbagai negara di dunia. Kita apresiasi kinerja Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono bersama stafnya yang sudah berhasil mengamankan buronan Interpol,” kata anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, LCS ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu, 3 Mei 2026. LCS sebelumnya telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

“Kasus ini tercatat memiliki 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

(jon)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kehadiran Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto memberikan kebahagiaan tersendiri bagi seorang anak bernama Al-Jabbar (Al). Di usia 12 tahun, ia akhirnya bisa merasakan bangku sekolah seperti anak-anak lainnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Al-Jabbar merupakan salah satu calon siswa Sekolah Rakyat bersama ratusan anak kurang beruntung lainnya, terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan Al bahkan berani menyampaikan langsung kondisinya kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat berkunjung ke Istana Negara.

“Ini salah satu calon siswa Sekolah Rakyat dari Duren Sawit, enggak jauh dari sini, yang kemarin angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskab. Secara spontan dia menyatakan nama saya Al-Jabbar, panggilannya Al. Saya usia 12 tahun, tapi saya belum pernah sekolah,” cerita Gus Ipul dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5).

Al merupakan anak dari seorang ibu tunggal dan memiliki seorang adik. Ayahnya telah lama meninggal sehingga kondisi ekonomi keluarganya sangat sulit.

“Ayahnya sudah meninggal, status rumahnya juga masih menumpang dan ditemukan pada saat di lampu merah. Dia cerita juga di tengah-tengah dia yang belum pernah sekolah, dia bawa adiknya dan adiknya mau hanya sekolah PAUD, setelah itu dia enggak mau sekolah juga. Padahal Al ingin adiknya bisa sekolah,” kata Gus Ipul.

Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau yang berada di kelompok desil 1 dan 2. Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menurut Gus Ipul, saat pertama kali dimulai pada 2025, Sekolah Rakyat menampung lebih dari 15 ribu siswa dengan kondisi sosial ekonomi keluarga yang berbeda-beda, tetapi mayoritas berada di garis kemiskinan.

“Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai guru atau penagih harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 65% keluarga memiliki tanggungan di atasnya,” jelasnya.

Sementara dari riwayat pendidikannya, terdapat 454 siswa yang tidak atau belum pernah sekolah. Selain itu, 298 siswa tercatat putus sekolah, dan sebagian lainnya bahkan sudah bekerja untuk mencari nafkah.

“Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal. Sebagian lagi mereka mengalami kekerasan,” pungkasnya.

Pemerintah menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat mencapai 46 ribu orang sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut diharapkan terus meningkat menjadi 100 ribu siswa pada 2027 dan lebih dari 200 ribu siswa pada 2028. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah memang mengungkap sejumlah persoalan kesehatan yang berpotensi diderita siswa. Namun, masalah yang bisa terdeteksi sejak dini tersebut menjadi modal besar untuk membangun fondasi menuju sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud di atas fondasi kesehatan yang kuat. Ketika siswa sakit, maka mereka tak bisa belajar optimal.

Menurutnya, program CKG Sekolah adalah upaya pemerintah memastikan setiap anak atau siswa mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Agar potensi masalah kesehatan dapat terdeteksi lebih cepat dan juga bisa cepat ditangani.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” kata Qodari saat konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (6/5).

Persoalan terbesar kesehatan siswa

Dari program CKG Sekolah sepanjang 2025, pemerintah menemukan tiga persoalan kesehatan terbesar pada siswa. Ketiganya adalah masalah kebugaran sebanyak 60,69 persen; karies gigi 47,24 persen, dan anemia 27,49 persen.

Sepanjang Januari hingga awal Mei 2026, sebanyak 4.883.890 siswa telah diskrining dari total 45.596 sekolah.

Adapun untuk data terbaru tahun ini, program CKG juga menemukan tiga masalah kesehatan terbesar, yakni gigi berlubang 41,5 persen; peningkatan tekanan darah 22,1 persen, dan kotoran telinga menumpuk 8,6 persen.

Qodari mengatakan melalui program CKG ini pemerintah berupaya menjemput bola untuk memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat pelayanan dasar kesehatan yang sama.

“Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis.Dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat,baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan,” kata Qodari. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mempercepat dan memperkuat pengentasan penyakit Tuberkulosis (TBC). Berbagai program strategis telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menginisiasi pengobatan bagi pasien TBC.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menyebut hingga 3 Mei 2026, penemuan kasus TBC tercatat lebih dari 241.000 dengan inisiasi pengobatan mencapai 84 persen dari target nasional 95 persen. Keberhasilan pengobatan mencapai 80 persen dari target 90 persen.

“Penemuan kasus (TB) lebih dari 241.000 kasus. Inisiasi pengobatan 84% dari target 95 persen. Dan keberhasilan pengobatan 80 persen dari target 90 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5).

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka kasus TB, mengingat Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus TB tertinggi di dunia.

Qodari menjelaskan salah satu bentuk penguatan skrining penyakit TBC yaitu dengan mengintegrasikannya lewat program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak awal 2025. Kemudian, pemerintah juga menyediakan alat Near Point of Care (nPOC) dan X-Ray di puskesmas-puskesmas sebagai wujud penguatan kapasitas.

Kemudian, untuk mempercepat peningkatan capaian program TB di tahun 2026, pemerintah melaksanakan perbaikan 8.000 rumah pasien TB di wilayah dengan beban kasus tinggi. Program ini bertujuan untuk memutus rantai penularan sekaligus menciptakan lingkungan hunian yang sehat guna mempercepat proses penyembuhan pasien.

“Pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023,” ujar Qodari.

“Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan (untuk perbaikan) melalui aplikasi SIBARU. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TBC,” tambahnya.

Upaya pencegahan dan penanganan TB turut diperkuat melalui pemberdayaan 6.484 desa dan kelurahan siaga TB yang tersebar di 23 provinsi. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah akan menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan anggaran Rp14 triliun. Target tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan penambahan sasaran tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto demi mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

“Direncanakan ada penambahan sasaran sekitar 60.000 satuan pendidikan. Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan itu, sehingga pada tahun 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu (6/5).

Ia menjelaskan pelaksanaan program revitalisasi untuk tahun 2026 sudah mulai berjalan. Hingga kini, pemerintah telah merampungkan ribuan kerja sama dengan satuan pendidikan serta mulai menyalurkan bantuan dengan total Rp2,6 triliun.

“Sekarang ini kami sudah mulai melaksanakan dalam tahun 2026 itu telah diselesaikan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan serta penyaluran ke 3.408 satuan pendidikan,” ucap dia.

Sejumlah proyek revitalisasi telah memasuki tahap awal pembangunan di berbagai daerah. Lebih lanjut, Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah menetapkan prioritas dalam pelaksanaan program revitalisasi tahun 2026. Fokus utama diberikan kepada sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

“Pada tahun 2026 revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak dari bencana alam baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun 3T.

“Sekolah-sekolah di daerah 3T dan sekolah yang memang rusak berat, walaupun bukan di daerah bencana, bukan pula karena 3T, tapi yang rusak berat itu kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun 2026,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mengatakan bahwa sebanyak 93 Sekolah Rakyat (SR) siap beroperasi pada Juni 2026 dan segera dimanfaatkan oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa 93 sekolah tersebut merupakan SR tahap II, yakni sekolah permanen yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Dari jumlah tersebut, pembangunan 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang. Sementara itu, 24 sekolah sisanya merupakan sekolah fungsional, yakni sekolah yang konstruksinya belum selesai sepenuhnya namun sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Kendati demikian, sekolah fungsional tersebut setidaknya telah memiliki lima sarana utama, yakni asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru.

“Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja,” jelas Saifullah dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5).

Selain mempercepat pembangunan 93 SR permanen, Saifullah juga mengatakan bahwa pemerintah akan menambah 10 SR rintisan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh sekolah tersebut, lanjutnya, akan tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Sekadar informasi, SR rintisan merupakan sekolah yang dirancang menjadi model pemerataan pendidikan guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, telah terdapat 166 SR rintisan yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

“Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian,” jelas dia.

Sekadar informasi, Sekolah Rakyat merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini dirancang untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sekolah Rakyat merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini dirancang untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Adapun hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat menampung 500.000 siswa. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan ekonomi ini tercatat merata di semua daerah.

“Ini mungkin yang paling jarang disorot, padahal sangat bermakna: seluruh wilayah Indonesia tumbuh positif pada triwulan pertama 2026,” kata Fahri Hamzah, penulis buku Trilogi Kesejahteraan, di akun X, dikutip Rabu (6/5).

Di daerah kelahirannya di Bali dan Nusa Tenggara, kata Fahri, pertumbuhan ekonomi bahkan melebihi nasional. Tercatat Bali dan Nusa Tenggara tertinggi dengan 7,93 persen.

Bahkan, untuk kawasan timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi juga naik signifikan. Maluku dan Papua yang tahun sebelumnya hanya 1,70 persen, kini tumbuh signifikan.

“Bahkan Maluku dan Papua—kawasan yang selama ini sering tertinggal—tumbuh 4,46 persen,” kata dia.

Dari fakta ini, Fahri mengatakan pertumbuhan ekonomi yang merata tak sekadar angka. Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran tidak hanya dirasakan di Jakarta atau di kota-kota besar di Jawa, tetapi juga menyentuh jauh ke daerah-daerah.

“Menyentuh saudara-saudara kita di ujung timur Indonesia,” ujarnya.

Fahri mengatakan, dalam konteks satu setengah tahun pertama kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, data BPS ini menunjukkan stabilitas terjaga, momentum tumbuh ada, dan fondasi terus dibangun.

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia membuktikan bisa tetap melaju. Data-data tersebut juga bukan klaim kosong.

“Ini adalah bukti bahwa arah yang diambil sudah benar. Selanjutnya kita perlu maju dan bergerak bersama menyongsong masa depan,” kata Fahri. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Para pengusaha mengapresiasi perekonomian Indonesia yang berhasil tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I-2026. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan pertumbuhan tinggi ini tidak lepas dari program pemerintah yang dieksekusi dengan cukup baik.

Program tersebut antara lain program makan bergizi gratis (MBG) yang berjalan masif dengan anggaran hingga Rp80 triliun, pembangunan 3 juta rumah, serta kegiatan investasi langsung yang sudah berjalan sejak awal tahun.

“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan sejak awal 2025 mulai menunjukkan hasil tahun ini,” ujar Anindya dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi meskipun kondisi global memburuk. Ia menilai capaian ini luar biasa dan patut diapresiasi.

Apalagi, dibandingkan negara tetangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat lebih tinggi. Sebagai contoh, Malaysia tumbuh 5,3 persen dan Singapura 4,6 persen pada tiga bulan pertama tahun ini. “Ini adalah prestasi membanggakan,” tegasnya.

Anindya memastikan Kadin akan terus bekerja sama dengan pemerintah, mendukung, dan berpartisipasi penuh dalam berbagai program untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi serta menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, juga mengapresiasi capaian perekonomian yang tumbuh pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Dunia usaha mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen. Ini menjadi yang tertinggi untuk periode kuartal pertama sejak 2013, sekaligus pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak kuartal III-2022 atau tertinggi dalam 14 kuartal terakhir,” kata Shinta.

Ia mengakui bahwa berbagai upaya pemerintah dalam mendorong konsumsi telah membuahkan hasil. Hal ini tercermin dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, setelah cukup lama tertahan di bawah level 5 persen.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat juga terlihat dari konsumsi pemerintah yang melonjak hingga 21,81 persen.

Berbagai stimulus diluncurkan menjelang Hari Raya Idulfitri, mulai dari diskon tarif pesawat hingga pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

“Ini menunjukkan bahwa secara headline growth, ekonomi Indonesia masih mencerminkan ketahanan (resilience) yang cukup kuat berbasis permintaan domestik,” jelas Shinta.

Shinta berharap kebijakan pemerintah yang sudah berjalan baik tidak berhenti sampai di sini. Bagi dunia usaha, hal utama yang perlu diperhatikan adalah transmisi pertumbuhan tersebut ke aktivitas bisnis riil.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu memperhatikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang kini menyentuh sekitar Rp17.400 per dolar AS. Sebab, jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat berdampak buruk bagi dunia usaha.

“Dalam konteks ini, dunia usaha menghadapi situasi yang disebut sebagai asymmetric impact of growth, di mana pertumbuhan tetap terjadi, tetapi manfaatnya belum terdistribusi secara merata, sementara tekanan biaya meningkat. Jadi, meskipun secara makro kita melihat angka pertumbuhan yang solid, di tingkat mikro banyak pelaku usaha masih berada dalam fase *margin compression,” pungkasnya. (her/dav)