Category: Nasional

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 61,99 juta orang. Angka tersebut setara dengan 74,8 persen dari target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan capaian tersebut didasarkan pada data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026 dan mencerminkan upaya konkret pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.

“Ini mencerminkan kerja nyata yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo yaitu jutaan anak Indonesia sudah terlayani MBG,” jelas Qodari dalam konferensi pers Bakom, Rabu (13/5).

Selain itu, ia menjelaskan bahwa seluruh penerima manfaat kini dilayani oleh 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan 15.735 di antaranya, atau sekitar 55,42 persen, telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Lebih lanjut, Qodari mengatakan bahwa pengelolaan program MBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat memang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola MBG dari hulu ke hilir.

Penguatan itu mencakup perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.

Seluruh langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.

“Pemerintah memahami bahwa program sebesar MBG membutuhkan penyempurnaan secara terus-menerus. Karena itu, setiap masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi perhatian pemerintah,” pungkas dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers mingguan di kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Rabu (13/5), menyampaikan bahwa terdapat empat langkah penguatan tata kelola program prioritas nasional yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Pertama, penguatan verifikasi dan validasi penerima manfaat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025, pendataan penerima manfaat bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama untuk peserta didik, serta data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Verifikasi dan validasi dilakukan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas/posyandu, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta bidan desa.

Kedua, standardisasi kualitas dan nilai gizi menu. Seluruh SPPG diwajibkan mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) harian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, yakni 20–25 persen AKG untuk makan pagi atau 30–35 persen AKG untuk makan siang. Menu MBG harus terdiri atas makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, dan buah.

Selain itu, setiap SPPG wajib memeriksa mutu secara fisik melalui uji organoleptik yang mencakup warna, rasa, aroma, dan tekstur sebelum makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG. BGN melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara karena tidak memenuhi standar.

Keempat, penguatan mekanisme pengaduan publik. BGN mengoperasikan Call Center Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Sepanjang 2026, jumlah aduan yang masuk tercatat sebanyak 3.615 laporan.

“Dalam penguatan tata kelola ini, pemerintah memegang tiga prinsip yang sederhana namun tegas, yaitu akurasi sasaran, mutu layanan, dan akuntabilitas. Artinya, penerima manfaat harus tepat, menu harus memenuhi standar gizi, dan setiap SPPG harus bisa diawasi serta dievaluasi secara terbuka,” kata Qodari.

Tak hanya itu, Qodari juga menegaskan pemerintah akan memperkuat tata kelola di bidang perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, prosedur operasi standar (SOP) higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.

Menurut Qodari, penguatan tata kelola menjadi penting mengingat MBG dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia pun menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat demi penyempurnaan program.

Berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima manfaat.

Sementara itu, jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 unit, dengan 15.735 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Qodari menambahkan pemerintah akan terus melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola MBG secara berkala kepada publik.

“Pemerintah berkomitmen melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik, sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara” ujarnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya akses terhadap makanan bergizi hingga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5).

“MBG bukan sekadar program makan siang. Ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, pada Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan Laporan Hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis.

Hasil survei menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator utama terkait manfaat program bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan BPS, kemudahan masyarakat dalam memperoleh makanan bergizi meningkat dari 81,4 persen menjadi 84,1 persen.

Selain itu, perilaku konsumsi makanan bergizi juga mengalami peningkatan, dari 80,3 persen menjadi 84,1 persen.

Tak hanya itu, program tersebut dinilai membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya kebutuhan harian. Persentase masyarakat yang merasa terbantu dalam menyiapkan makan siang meningkat dari 75,4 persen menjadi 78,3 persen.

Lebih lanjut, data BPS menunjukkan persentase masyarakat yang merasakan pengeluaran sehari-hari menjadi lebih ringan naik dari 73,6 persen menjadi 75,9 persen.

Pada kesempatan yang sama, Qodari menyebut pemerintah juga mencatat peningkatan kualitas pelaksanaan program, terutama dari sisi menu makanan yang diberikan kepada siswa.

Hal itu tercermin dari meningkatnya persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi makanan MBG.

“Persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas menu dan cita rasa secara berkala,” ungkapnya.

Selain berdampak pada penerima manfaat, Qodari menyampaikan bahwa program MBG turut memberikan efek positif terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan makanan bergizi.

Pemerintah mencatat mayoritas pemasok (supplier) program mengalami kenaikan penjualan selama periode pelaksanaan.

“Selama periode Januari–Oktober 2025, sebanyak 85,6 persen supplier MBG mencatat kenaikan nilai penjualan,” katanya.

Capaian data BPS tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha lokal dan sektor pangan nasional. (her/dav)

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). Nadiem akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang dituduhkan kepadanya.

Berdasarkan pantauan, Nadiem terlihat tiba pada pukul 09.20 WIB. Nadiem yang menjadi tahanan rumah terlihat tiba mengenakan pakaian batik berwarna merah bersama kuasa hukumnya.

Nadiem juga terlihat masih memakai gelang detektor elektronik penanda lokasi yang menempel di kaki kirinya. Saat tiba, Nadiem langsung disambut pendukungnya yang datang dari kalangan ojek online (ojol).

Baca juga: Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Semarang, Idola 92.6 FM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah (Pemda), serta seluruh kementerian/lembaga terkait, meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK), pada Senin (11/5).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan, langkah ini menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini. “Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” tegas Setyo dalam sambutannya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.

KPK memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal itu didasari dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100.

Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Sebab demikian, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan.

Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini juga menjadi bagian dari upaya tindak lanjut dan evaluasi atas hasil SPI Pendidikan 2024, yang perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi akan disertai lima buku Bahan Ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam panduan ini, terdapat lima kompetensi kunci yang menjadi fondasi Pendidikan Antikorupsi, yaitu terkait ajaran menaati aturan; memahami konsep kepemilikan; menjaga amanah; mengelola dilema etis; dan membangun budaya antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi membentuk generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi,” ungkapnya, dalam siaran persnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menekankan panduan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah maupun satuan pendidikan (satdik) di daerah dalam membangun ekosistem pendidikan berintegritas.

“Kepada seluruh Kepala Daerah untuk mendorong dan memastikan implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan memanfaatkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang telah tersedia, sebagai upaya melakukan perbaikan konkret dan terukur guna meningkatkan integritas pendidikan secara nyata,” ujarnya.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026

Tahun ini, KPK kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan sebagai instrumen untuk memotret kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Adapun periode survei dilaksanakan sejak 13 April sampai dengan 31 Juli 2026.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 secara mutlak membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan daerah sebagai aktor utama perubahan. Tidak hanya pemerintah daerah, pemangku kepentingan juga mencakup instansi pembina, instansi pengawas, hingga satuan pendidikan. Survei ini menjadi bagian dari evaluasi atas berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan bersama dalam satu tahun terakhir.

KPK berharap berbagai langkah perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi secara nyata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.

“Penting menanamkan semangat masa depan tanpa korupsi mulai dari hari ini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sejatinya dimulai dari ruang kelas,” pungkas Setyo

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi; jajaran kementerian/lembaga terkait; pemerintah daerah; kepala dinas pendidikan; serta para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan negaranya ingin memperbarui kerja sama segitiga ekonomi Singapura-Johor-Riau atau “Sijori” bersama Indonesia dan Malaysia. Hal ini demi memperkuat investasi, konektivitas, hingga pengembangan ekonomi digital dan hijau di kawasan.

“Kami juga sedang mencari peluang agar Singapura dan Indonesia bisa bekerja lebih erat bersama Malaysia, misalnya melalui pembaruan kerja sama Singapore-Johor-Riau Island yang dulu kami sebut sebagai Sijori,” ujar Vivian usai mengikuti pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (12/5).

Sijori adalah bentuk kerja sama ekonomi yang digagas Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kepulauan Riau yang masuk dalam area Sijori adalah Batam, Bintan, dan Karimun (BKK).

Penguatan konektivitas di Sijori lewat fiber optik, sektor energi, dan infrastruktur fisik sudah sejak lama jadi pembahasan demi meningkatkan nilai tambah ekonomi lewat investasi.

Ia pun menilai sejumlah proyek bilateral antara Indonesia dan Singapura saat ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia mencontohkan pengembangan Nongsa Digital Park di Batam serta Kendal Industrial Park di Jawa Tengah.

“Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek ini terus berkembang dengan baik dan kami juga melihat prospek pertumbuhan yang sangat baik, terutama di sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau,” katanya.

Berangkat dari hal tersebut, Vivian mengatakan Singapura membuka peluang kerja sama lebih luas untuk membangun keterlibatan (engagements) ekonomi dengan berbagai provinsi di Indonesia. Ia menilai kolaborasi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia berpotensi memberikan manfaat besar bagi ketiga negara sekaligus memperkuat integrasi kawasan ASEAN.

“Ini adalah kemitraan yang saya yakini dapat memberikan manfaat luar biasa bagi ketiga negara,” ujar dia.

Selain investasi industri dan digital, Singapura juga berharap adanya peningkatan investasi di sektor konektivitas transportasi, proyek digital, hingga realisasi ASEAN Power Grid atau jaringan listrik terintegrasi ASEAN.

Vivian secara khusus menyoroti besarnya potensi energi Indonesia, mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga hidroelektrik.

“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor energi, baik tenaga surya, panas bumi, maupun hidroelektrik. Bahkan saya melihat Indonesia sebagai negara adidaya di sektor energi,” ucapnya.

Menurut Vivian, tantangan utama saat ini adalah memastikan arus investasi dapat masuk sehingga proyek-proyek strategis tersebut dapat direalisasikan. Vivian menilai potensi energi Indonesia dapat saling melengkapi dengan posisi Singapura sebagai pusat regional untuk teknologi dan pembiayaan infrastruktur.

“Kami percaya perkembangan ekonomi Indonesia dan potensi energi Indonesia yang melimpah akan melengkapi peran Singapura sebagai pusat regional untuk teknologi dan pembiayaan infrastruktur. Ini akan menjadi bentuk sinergi yang sangat berarti bagi kedua negara,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Menlu RI Sugiono mengatakan kedua negara sepakat memperluas kerja sama di bidang agribisnis dan teknologi. Baik Indonesia maupun Singapura berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Dalam kerja sama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan kawasan industri Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal. Serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama,” Kata Sugiono. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengapresiasi upaya keras pemerintah Indonesia dalam mengevakuasi warga negara Singapura yang meninggal dunia maupun selamat dalam erupsi Gunung Dukono di Maluku Utara, Jumat (8/5).

Mewakili rakyat Singapura, Vivian juga menyampaikan harapan agar seluruh tim penyelamat Indonesia tetap berada dalam kondisi aman selama proses evakuasi berlangsung.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada tim pencarian dan pertolongan, di mana lebih dari 150 pihak profesional mengambil risiko tinggi di tengah gunung berapi yang masih erupsi dan di tengah cuaca yang kurang baik,” ujar Vivian usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Selasa (12/5).

Lebih lanjut, Vivian menilai respons cepat dan upaya keras pemerintah Indonesia mencerminkan eratnya hubungan kedua negara. Menurutnya, proses penyelamatan tersebut menunjukkan naluri alami kedua negara untuk saling membantu dan melindungi pada masa krisis.

“Jadi, terima kasih banyak. Hal-hal seperti ini tidak dapat dibayar maupun diminta; kita hanya bisa berharap dan mengandalkan kekuatan hubungan di antara kedua negara kita,” lanjut dia.

Sebelumnya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gunung Dukono erupsi pada Jumat yang melontarkan kolom abu vulkanis setinggi 10 kilometer (km) dan disertai dentuman lemah hingga kuat.

Pascaperistiwa tersebut, BNPB mencatat bahwa 15 pendaki ditemukan dalam keadaan selamat, yang terdiri dari tujuh warga negara Singapura dan delapan Warga Negara Indonesia (WNI). Sementara itu, tim SAR gabungan juga telah mengevakuasi jenazah tiga korban jiwa, yang terdiri dari satu WNI dan dua warga negara Singapura. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/5).

Cak Imin memaparkan kepada awak media bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap efektivitas penyaluran bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

“Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Cak Imin.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus konsentrasi lintas kementerian dan lembaga.

Selain penguatan integrasi data bansos, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cak Imin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai melalui sinergi antarkementerian dan lembaga serta penguatan program perlindungan sosial berbasis data yang akurat. “Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mempeluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelum bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara dalam rapat terbatas (Ratas), Selasa (12/5).

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini menyampaikan bahwa perkembangan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026–2027.

“Kami juga melaporkan persiapan secara khusus penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahun 2026–2027 yang Insyaallah akan kita mulai pembelajarannya pada bulan Juli yang akan datang dengan alokasi siswa mencapai 32 ribu untuk tahun ini,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15 ribu peserta didik. Dengan tambahan 32 ribu siswa baru tahun ini, total penerima manfaat program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 46 ribu siswa.

“Tahun lalu 15 ribu lebih, artinya kalau digabung tahun ini sudah ada sekitar 46 ribu lebih siswa Sekolah Rakyat,” katanya.

Menurut Gus Ipul, perluasan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak dan berkualitas.

Selain membahas pendidikan, Kementerian Sosial juga melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bansos tidak membuat masyarakat bergantung, melainkan menjadi pintu masuk menuju program pemberdayaan ekonomi sehingga penerima bantuan bisa mandiri ke depannya.

“Bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat demotivasi. Malah justru sebaliknya dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis Presiden yang lain,” ujarnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencoret sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5).

“Dari 600.000 tinggal 11.000, dan 11.000 pun sudah kita coret pada triwulan pertama. Di triwulan kedua ini, tersisa 75 keluarga atau KPM,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap penerima bantuan sosial agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar aturan.

“Kita ikuti perkembangannya agar bansos bisa dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.

Ia menilai langkah pengawasan dan pemadanan data tersebut menunjukkan hasil positif. Menurutnya, penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan judi online kini mengalami penurunan signifikan.

“Sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol,” ucapnya.

Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dinilai telah membantu pemerintah menyediakan data akurat terkait penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online.

Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang lebih layak menerima.

“Jadi, saya berterima kasih kepada PPATK yang telah memberikan informasi yang cukup baik sehingga kita bisa menyalurkan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan memanfaatkannya dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa ke depan Kementerian Sosial akan kembali melakukan pemadanan data dengan melibatkan hasil pemutakhiran terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada PPATK untuk dilakukan pencocokan sebagai bagian dari pengawasan lanjutan terhadap penerima bansos.

“Tahun ini kami juga akan mencoba menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM yang terlibat dalam judol,” pungkas Gus Ipul. (her/dav)