Category: Nasional
-

Wacana Pembatasan Jabatan Kapolri Tidak Diperlukan, Kurangi Fleksibilitas Presiden
loading…Pengamat hukum dan kepolisian Edi Hasibuan menilai tidak diperlukan aturan baru yang secara khusus membatasi jabatan Kapolri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Presiden. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Wacana mengenai perlunya pembatasan jabatan Kapolri kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah pengamat hukum menilai tidak diperlukan aturan baru yang secara khusus membatasi jabatan Kapolri, karena pengangkatan…
-

Mensos Nonaktifkan Dua Pejabat terkait Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
loading…Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Rabu (13/5/2026). Foto: Binti Mufarida JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial.…
-

Sidang Nadiem Dimulai, Surat Tuntutan Setebal 1.597 Halaman
loading…Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dan chrome device management (CDM) dengan terdakwa mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim dimulai Rabu (13/5/2026) sore. Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dan chrome device management (CDM) dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dimulai Rabu (13/5/2026) sore. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan…
-

Ekonomi 3 Provinsi di Sumatra Mulai Bangkit Pascabencana, Ini Buktinya
Aktivitas ekonomi dan layanan publik di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak bencana mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Aktivitas ekonomi dan layanan publik di tiga provinsi di…
-

Penerima Manfaat MBG Capai 61,99 Juta Orang Per 12 Mei 2026
Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 61,99 juta orang. Angka tersebut setara dengan 74,8 persen dari target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini. Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, dalam konferensi pers Bakom, Rabu (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)…
-

Pemerintah Jalankan 4 Langkah Penguatan Tata Kelola MBG, dari Kualitas hingga Pengawasan
Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan akuntabel. Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers mingguan di kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Rabu (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus…
-

Dampak Nyata Program MBG: Permudah Akses Makanan Bergizi hingga Kurangi Pengeluaran Masyarakat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya akses terhadap makanan bergizi hingga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi…
-

Nadiem Makarim Tiba di Pengadilan Jelang Tuntutan Kasus Chromebook
loading…Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). Foto: Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). Nadiem akan…
-

Pemerintah Luncurkan Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Perkuat Pendidikan Karakter Anak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah (Pemda), serta seluruh kementerian/lembaga terkait, meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK), pada Senin (11/5). (Foto Dok. KPK) Semarang, Idola 92.6 FM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah…
