Jawa Tengah menyabet serangkaian penghargaan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Senin (25/5/2026) malam di Jakarta. Gubernur Ahmad Luthfi menerima langsung pengakuan atas “peningkatan kualitas pendidikan” dan komitmen wajib belajar 13 tahun, meski realitas di lapangan masih menyisakan pertanyaan besar tentang pemerataan akses.
Penghargaan ini, yang diterima di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, menyoroti capaian Pemprov Jateng dalam kolaborasi dengan sekolah swasta untuk Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025/2026, pemanfaatan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI), serta dukungan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Namun, klaim ini perlu diuji lebih jauh terhadap kondisi riil pendidikan di pelosok Jateng.
Klaim Peningkatan Kualitas
Di antara penghargaan yang diraih, kategori Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun menjadi sorotan utama. Ini mengindikasikan bahwa Pemprov Jateng masih berjuang keras mengatasi angka putus sekolah dan mendorong lulusan SMP untuk melanjutkan ke jenjang SMA, sebuah masalah kronis yang belum tuntas.
Kolaborasi dengan sekolah swasta dalam SPMB 2025/2026 juga diapresiasi, bersama predikat Terbaik I untuk Praktik Baik Pemanfaatan SIBI dan Terbaik II untuk Praktik Baik Dukungan Pelaksanaan TKA 2026. Namun, efektivitas program ini dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin masih menjadi tanda tanya.
Secara individu, Anantacetta Reugra Abiraya, siswa kelas V SD Al Kautsar Temanggung, meraih Talenta Muda Inovasi Digital. Sementara Rakhmi Oktarini dari SMAN 1 Bobotsari diakui sebagai guru pendamping berdedikasi terbaik kedua dalam Program Afirmasi Pendidikan Menengah 2025. Penghargaan personal ini, meski patut diapresiasi, tidak serta merta mencerminkan keberhasilan sistemik.
Fokus Pemprov Jateng pada “pendidikan 13 tahun” dari PAUD hingga SMA, serta upaya mengubah paradigma “lulus SMP langsung kerja,” menunjukkan adanya masalah struktural yang mendalam. Ini bukan sekadar peningkatan kualitas, melainkan perjuangan mendasar untuk memastikan hak pendidikan terpenuhi.
Janji Gubernur
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan, “Pendidikan adalah syarat mutlak untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Kami siapkan pendidikan 13 tahun, mulai dari SD, SMP, dan SMA, ditambah PAUD.” Pernyataan ini, meski terdengar ambisius, mengabaikan tantangan implementasi di lapangan.
Luthfi juga menyoroti program Sekolah Kemitraan sebagai solusi. “Melalui program ini, Pemprov Jateng bekerja sama dengan sekolah swasta untuk memberikan beasiswa bagi warga miskin, untuk belajar di sekolah swasta. Setidaknya 5.004 kuota disediakan untuk program tersebut,” jelasnya.
“Mereka bisa sekolah gratis. Dapat seragam juga gratis,” tandas Luthfi, menekankan fasilitas dasar yang seharusnya sudah menjadi standar, bukan keistimewaan.
Realitas di Balik Penghargaan
Program Sekolah Kemitraan, yang menyediakan 5.004 kuota beasiswa, bertujuan mengatasi hambatan ekonomi bagi siswa miskin. Namun, dengan jutaan penduduk miskin di Jawa Tengah, angka ini masih jauh dari memadai untuk menciptakan dampak transformatif.
Penghargaan ini, yang diterima pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan 2026, datang di tengah desakan publik agar pemerintah tidak hanya fokus pada seremoni, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang merata, terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan.
Leave a Reply