Pemkab Temanggung Perkuat Kapasitas Relawan Hadapi Ancaman Bencana
TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung menggandeng Komisi VIII DPR RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat kapasitas relawan kebencanaan melalui Pelatihan Tanggap Bencana di Serbut River Camp Kledung, Rabu (5/8/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah Temanggung.
Bupati Agus Setyawan mengatakan, kondisi geografis dan topografi Kabupaten Temanggung yang didominasi kawasan pegunungan memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana. Pada musim hujan, wilayah tersebut berpotensi mengalami tanah longsor dan banjir, sedangkan pada musim kemarau rawan terjadi kekeringan hingga kebakaran permukiman.
Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis para relawan agar mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.
“Manajemen pengelolaan pascabencana menjadi sangat penting. Birokrasi tidak boleh hanya melayani urusan administrasi surat-menyurat, tetapi wajib hadir secara sigap ketika masyarakat tertimpa musibah,” kata Agus.
Ia menegaskan, Pemkab Temanggung mendorong orkestrasi atau kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan bencana. Skema tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Sosial, Baznas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), serta relawan Desa Tangguh Bencana.
Bupati juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mengonsolidasikan seluruh jajaran birokrasi, khususnya para camat dan kepala desa/lurah, agar dapat bergerak cepat saat terjadi bencana.
“Begitu ada bencana, yang utama dipikirkan adalah keselamatan nyawa warga. Setelah itu, birokrasi wajib hadir mengorkestrasi penanganan dan bantuan logistik agar warga terdampak tidak bingung dan penanganan dapat dilakukan secara cepat tanpa menunggu waktu lama,” pesannya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, mengapresiasi langkah Pemkab Temanggung dalam memperkuat kapasitas relawan kebencanaan. Menurutnya, paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga menitikberatkan pada mitigasi dan kesiapsiagaan.
“Penanganan bencana sekarang tidak hanya hadir saat kejadian, tetapi bagaimana melakukan mitigasi, asesmen risiko awal, hingga perencanaan kontinjensi. Relawan adalah garda terdepan sekaligus edukator kepada masyarakat terkait potensi risiko kebencanaan,” ujar Wibowo.
Penulis: Adt; Istw; Ekp
Editor: WH/DiskomdigiJtg
TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung menggandeng Komisi VIII DPR RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat kapasitas relawan kebencanaan melalui Pelatihan Tanggap Bencana di Serbut River Camp Kledung, Rabu (5/8/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah Temanggung.
Bupati Agus Setyawan mengatakan, kondisi geografis dan topografi Kabupaten Temanggung yang didominasi kawasan pegunungan memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana. Pada musim hujan, wilayah tersebut berpotensi mengalami tanah longsor dan banjir, sedangkan pada musim kemarau rawan terjadi kekeringan hingga kebakaran permukiman.
Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis para relawan agar mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.
“Manajemen pengelolaan pascabencana menjadi sangat penting. Birokrasi tidak boleh hanya melayani urusan administrasi surat-menyurat, tetapi wajib hadir secara sigap ketika masyarakat tertimpa musibah,” kata Agus.
Ia menegaskan, Pemkab Temanggung mendorong orkestrasi atau kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan bencana. Skema tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Sosial, Baznas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), serta relawan Desa Tangguh Bencana.
Bupati juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mengonsolidasikan seluruh jajaran birokrasi, khususnya para camat dan kepala desa/lurah, agar dapat bergerak cepat saat terjadi bencana.
“Begitu ada bencana, yang utama dipikirkan adalah keselamatan nyawa warga. Setelah itu, birokrasi wajib hadir mengorkestrasi penanganan dan bantuan logistik agar warga terdampak tidak bingung dan penanganan dapat dilakukan secara cepat tanpa menunggu waktu lama,” pesannya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, mengapresiasi langkah Pemkab Temanggung dalam memperkuat kapasitas relawan kebencanaan. Menurutnya, paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga menitikberatkan pada mitigasi dan kesiapsiagaan.
“Penanganan bencana sekarang tidak hanya hadir saat kejadian, tetapi bagaimana melakukan mitigasi, asesmen risiko awal, hingga perencanaan kontinjensi. Relawan adalah garda terdepan sekaligus edukator kepada masyarakat terkait potensi risiko kebencanaan,” ujar Wibowo.
Penulis: Adt; Istw; Ekp
Editor: WH/DiskomdigiJtg
