Penggunaan Masih Rendah Bkud Giatkan Sosialisasi Penggunaan Kkpd
UNGARAN – Untuk menjaga fleksibilitas pengelolaan cash flow keuangan pemerintah daerah, Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang terus melakukan sosialisasi perluasan pemanfatan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
“Terutama, di tengah kondisi saldo kas daerah yang saat ini relatif terbatas,” kata Kepala BKUD Kabupaten Semarang Rudibdo, di sela-sela sosialisasi perluasan penggunaan KKPD kepada petugas pengelola keuangan OPD, di aula Kantor BKUD setempat, Rabu (3/6/2026) siang.
Diakui Rudibdo, masih ada kendala psikologis para pengelola keuangan OPD, untuk memanfaatkan KKPD secara maksimal. Bahkan, ada empat OPD yang belum memanfaatkannya sama sekali. Padahal, KKPD bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah, secara nontunai.
Sampai 2025, lanjutnya, masih ada keraguan atau terlalu hati-hati dari sebagian OPD untuk menggunakan KKPD. Takut salah pencet dan khawatir risiko adanya kejahatan siber.
“Kami terus lakukan sosialisasi untuk memantapkan penggunaan KKPD,” tegasnya.
Disampaikan, data di BKUD, realisasi transaksi melalui KKPD di empat OPD percontohan pada 2025 tercatat Rp759.354.300, dari limit plafond Rp717.300.000. Pihaknya mencatatkan transaksi tertinggi sebesar Rp607.742.700.
Sedangkan sampai awal Juni 2026, imbuhnya, tercatat transaksi KKPD Rp55.320.425 dari 25 OPD. Penggunaan KKPD akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai kompetisi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang dapat berujung pada pemberian insentif fiskal dari Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Semarang, Petrus Triyono menyatakan siap mendukung penyediaan infrastruktur pelaksanaan KKPD.
“Ini bentuk komitmen bersama mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangatan daerah,” ujarnya.
Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskomdigi Jateng
UNGARAN – Untuk menjaga fleksibilitas pengelolaan cash flow keuangan pemerintah daerah, Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang terus melakukan sosialisasi perluasan pemanfatan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
“Terutama, di tengah kondisi saldo kas daerah yang saat ini relatif terbatas,” kata Kepala BKUD Kabupaten Semarang Rudibdo, di sela-sela sosialisasi perluasan penggunaan KKPD kepada petugas pengelola keuangan OPD, di aula Kantor BKUD setempat, Rabu (3/6/2026) siang.
Diakui Rudibdo, masih ada kendala psikologis para pengelola keuangan OPD, untuk memanfaatkan KKPD secara maksimal. Bahkan, ada empat OPD yang belum memanfaatkannya sama sekali. Padahal, KKPD bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah, secara nontunai.
Sampai 2025, lanjutnya, masih ada keraguan atau terlalu hati-hati dari sebagian OPD untuk menggunakan KKPD. Takut salah pencet dan khawatir risiko adanya kejahatan siber.
“Kami terus lakukan sosialisasi untuk memantapkan penggunaan KKPD,” tegasnya.
Disampaikan, data di BKUD, realisasi transaksi melalui KKPD di empat OPD percontohan pada 2025 tercatat Rp759.354.300, dari limit plafond Rp717.300.000. Pihaknya mencatatkan transaksi tertinggi sebesar Rp607.742.700.
Sedangkan sampai awal Juni 2026, imbuhnya, tercatat transaksi KKPD Rp55.320.425 dari 25 OPD. Penggunaan KKPD akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai kompetisi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang dapat berujung pada pemberian insentif fiskal dari Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Semarang, Petrus Triyono menyatakan siap mendukung penyediaan infrastruktur pelaksanaan KKPD.
“Ini bentuk komitmen bersama mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangatan daerah,” ujarnya.
Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang
Editor: Di, Diskomdigi Jateng
