Sekda Jateng Dorong Percepatan Penyusunan Ruu Satu Data Indonesia
Sekda Jawa Tengah Sumarno mendorong percepatan RUU Satu Data Indonesia (SDI) sebagai landasan kebijakan. Baleg DPR RI dan Bappenas menekankan pentingnya integrasi data nasional untuk fondasi pembangunan. RUU SDI krusial memahami kondisi masyarakat, menentukan prioritas, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Kunjungan kerja Baleg DPR RI di Jawa Tengah membahas hal ini.
Data nasional yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi terus menjadi batu sandungan pembangunan Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendesak percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) sebagai landasan kebijakan krusial.
Desakan ini mengemuka saat kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (22/5/2026). RUU SDI digadang-gadang menjadi solusi atas keragaman data yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, menghambat alokasi anggaran dan evaluasi program pemerintah.
Urgensi Integrasi Data
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan data bukan lagi sekadar pelengkap administrasi. Data adalah infrastruktur strategis negara, fondasi untuk memahami kondisi riil masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan. Tanpa data berkualitas, alokasi anggaran dan efektivitas kebijakan mustahil tercapai.
Febrian menyoroti bagaimana kualitas pembangunan terikat erat pada kualitas data yang dimiliki negara. Faktanya, Indonesia masih bergulat dengan keragaman data: perbedaan format, standar, tata kelola, dan multisektoral. Kondisi ini menyulitkan pencarian, akses, integrasi, dan pemanfaatan data secara optimal.
RUU SDI diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat kelembagaan, fungsi pengawasan, sumber daya manusia (SDM), keamanan data, serta pengaturan akses dan pemanfaatan data. Ini adalah upaya mendesak untuk merapikan kekacauan data yang ada.
Suara dari Para Pemangku Kepentingan
Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah, mendesak agar penyusunan RUU ini dipercepat. “Semakin cepat implementasinya, semakin cepat kita bisa membuat kebijakan berbasis data yang akurat,” ujarnya.
Febrian Alphyanto Ruddyard mempertegas, “Data sudah menjadi bagian dari infrastruktur strategis negara. Data bukan lagi sekadar angka-angka di laporan, atau pelengkap administrasi pemerintahan.” Ia menambahkan, “Kualitas pembangunan akan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki.”
Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menyatakan kunjungan ke Jawa Tengah bertujuan “mendengarkan aspirasi, pendapat, pandangan, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan,” termasuk akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan DPRD.
Latar Belakang Legislasi
Pembahasan RUU SDI ini krusial mengingat urgensi data dalam setiap sendi pembangunan. Kunjungan Baleg DPR RI ke berbagai provinsi, termasuk Jawa Tengah, menunjukkan upaya pengumpulan masukan untuk menyempurnakan draf undang-undang ini.
Anggota Baleg DPR RI, Darori Wonodipuro, mengapresiasi masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Banyak sekali masukannya yang baru, kami sudah berkeliling di beberapa provinsi. Nantinya poin-poin ini bisa masuk di pasal RUU,” katanya, menandakan potensi perubahan signifikan dalam draf akhir.
