Tag: Akan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menerima surat kepercayaan atau Letter of Credence dari 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan dari duta besar (dubes) negara sahabat ini akan dilaksanakan pada Senin, 8 Juni 2026.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para dubes di Indonesia. Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi .

Prasetyo mengatakan agenda penyerahan surat kepercayaan akan digelar pada hari yang sama dengan pelantikan pejabat negara. “Untuk efektivitas, (penyerahan surat kepercayaan oleh dubes) kita rencanakan di hari yang sama ya (Senin, 8 Juni 2026). Kalau forum pelantikannya kan tentu berbeda, gitu,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Terima Surat Kepercayaan 17 Dubes Negara Sahabat Pekan Ini

Diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menerima surat kepercayaan dari dua belas Dubes LBBP negara-negara sahabat pada Jumat (7/11/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa penyerahan Surat Kepercayaan dilakukan secara bertahap seiring kedatangan para Dubes ke Indonesia.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis akan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional melalui mekanisme ekspor satu pintu.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kualitas, dan validitas data ekspor SDA Indonesia. Dengan demikian, kehadiran DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.

“Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor,” jelas Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (31/5).

Pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa ekspor tiga komoditas SDA strategis, yakni minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi, wajib dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Dalam hal ini, BUMN yang dimaksud adalah DSI.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan diawali dengan masa transisi paling lambat hingga 31 Desember 2026, sebelum memasuki implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

Airlangga menegaskan bahwa kehadiran DSI diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas data nilai ekspor tiga komoditas SDA Indonesia. Kondisi ini dinilai krusial mengingat ketiga komoditas tersebut merupakan penopang utama ekspor Indonesia.

Ia menyebut bahwa ketiga komoditas SDA strategis tersebut mencatat nilai ekspor sebesar USD 66,13 miliar, atau sekitar 23,4 persen dari total ekspor nasional sepanjang 2025.

Komoditas-komoditas tersebut, lanjut dia, juga menjadi kontributor utama surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.

“Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya. Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa terdapat dua nilai tambah utama yang ingin dicapai DSI sebagai eksportir tunggal komoditas SDA.

Pertama, DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor dan pada akhirnya turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dari ekspor SDA strategis.

Kedua, DSI juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa selama masa transisi, DSI akan terus berdiskusi dengan pemerintah dan pelaku usaha terkait implementasi kebijakan ini.

“Karena itu, kami dari Danantara Indonesia, akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini,” jelasnya. (her/dav)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara dalam Upacara Hari Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026). Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

“Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara,” kata Yudian Wahyudi kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Dia menjelaskan, upacara ini akan dilaksanakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Upacara dimulai tepat pukul 10.00 WIB.

Baca Juga: Pesan Prabowo di Hari Lahir Pancasila: Generasi Emas Garda Terdepan Jaga Pancasila

Pada sore harinya, pukul 17.00 WIB, juga akan dilaksanakan upacara penurunan bendera. Namun, upacara ini dilakukan tanpa dihadiri tamu undangan.

JAKARTA – Eks Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014–2019, Budianto Tarigan mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan babak belur. Hal itu lantaran menyerang Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) dengan isu SARA.

Pernyataan tersebut disampaikan Budianto dalam diskusi bertajuk “JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029” yang digelar oleh Obor Rakyat Reborn di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, (16/5/2026).

Mulanya, Budianto menilai, hubungan Jokowi dan JK mulai memanas setelah diminta memperlihatkan ijazah ke publik. “Begitu Pak JK mengatakan tunjukkan saja ijazahnya kalau ada, ya udah berentet semua nih pelaporan-pelaporan ini dan pemotongan-pemotongan video pidato Pak JK,” katanya.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kasih Tahu Semua Termul-termul Itu, Jokowi Jadi Presiden karena Saya

Menurut Budianto, Jokowi dan PSI salah langkah karena mencoba memainkan isu SARA terhadap Jusuf Kalla. “Jadi kesimpulan saya, hari ini PSI kedodoran, Pak Jokowi juga babak belur. Ketiga, jangan coba-coba memainkan isu agama dalam kepentingan politik,” tambahnya.

Gorontalo, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5).

“Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu,” ujar Prabowo di hadapan warga dan nelayan.

Distribusi kapal akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan.

“Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi. Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang (ukuran) kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil,” tegasnya.

Selain bantuan kapal, pemerintah juga menargetkan pembangunan KNMP di berbagai daerah pesisir Indonesia. Prabowo menyebutkan, pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP.

“Kita tahun ini akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi,” ujar Prabowo.

Ia menyebut pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12 ribu desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah.

“Kita seluruh Indonesia punya 12 ribu desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu,” ucapnya.

Prabowo juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.

“Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin (nelayan) senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” tutup Prabowo. (her/dav)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tak akan mengintervensi jalannya proses persidangan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus . Pemerintah menghormati independensi lembaga peradilan.

Yusril meminta agar perkara yang diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta bisa berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan KUHP militer yang berlaku.

“Pemerintah berharap proses persidangan terhadap para terdakwa berjalan secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas serta imparsial. Ini sejalan dengan Delapan Asta Cita atau Delapan Program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya adalah reformasi hukum serta penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum,” kata Yusril, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Baca juga: Hakim Pengadilan Militer Minta Oditur Hadirkan Ahli Kimia di Sidang Andrie Yunus

Yusril menegaskan, harapan Pemerintah agar persidangan berjalan adil tidak boleh diartikan sebagai bentuk intervensi terhadap pengadilan. Yusril menyebut kewenangan yudikatif harus bebas dari campur tangan mana pun.

“Pemerintah pada prinsipnya menjunjung tinggi independensi badan peradilan. Kedudukan kekuasaan yudikatif bersifat independen dan harus bebas dari campur tangan maupun pengaruh pihak mana pun, termasuk Pemerintah,” sambungnya.

Lihat video: Sidang Perdana Andrie Yunus Dimulai! Plot Twist atau Sesuai Prediksi?

Namun di samping itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga tegaknya hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Maka dari itu, proses peradilan harus mampu berjalan secara transparan, karena akan berdampak terhadap citra negara di mata masyarakat.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Sebagai tindak lanjut pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Moskow pada Selasa (14/4) lalu.

Bahlil pun melaporkan hasil diplomasi energi yang dilakukannya kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4).

Bahlil menuturkan bahwa Rusia siap untuk memasok minyak mentah untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

“Alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude (minyak mentah) dari Rusia,” kata Bahlil, seperti dikutip dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Di tengah dinamika global yang berdampak pada pasokan minyak dunia, Bahlil menambahkan, pemerintah terus mencari pasokan minyak dari berbagai negara. Sebab, Indonesia membutuhkan impor minyak hingga 1 juta barel setiap hari.

Atas arahan dari Presiden Prabowo, Bahlil berupaya mengamankan pasokan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri hingga akhir tahun.

“Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita satu tahun itu harus tetap ada. Saya menindaklanjuti untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, Insyaallah sudah aman. Jadi kita enggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi dari kilang kita,” ujarnya.

Bahlil pun menjamin bahwa kepentingan nasional senantiasa dikedepankan. Untuk harga minyak yang diimpor misalnya, pemerintah mencari harga terbaik. “Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih dari harga pasar. Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar,” tegasnya.

Selain pasokan minyak mentah, Bahlil juga membahas peluang kerja sama pembangunan infrastruktur energi dengan Rusia. “Pihak Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ucapnya.

Dalam pertemuan dengan Menteri Energi Rusia, Bahlil pun melakukan penjajakan pasokan LPG. “Insyaallah kita juga akan mendapat support, tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi dua atau tiga tahap (dengan Rusia. Tapi kalau crude-nya saya pikir sudah hampir final,” tutupnya. (her/dav)