Berkas perkara kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Kepala Oditur Militer 07-II Jakarta Kolonel Chk Andri Wijaya mengonfirmasi pelimpahan ini dijadwalkan Kamis (16/4/2026), pukul 10.00 WIB. Proses hukum ini terbuka bagi media untuk peliputan.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, merilis hasil temuan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus disebut melibatkan minimal 16 pelaku. Temuan ini disampaikan dalam RDPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/3/2026).
Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus mengarah pembunuhan berencana. Petisi 31 Maret 2026 ini menilai serangan terstruktur dan sistematis. Koalisi menuntut pengungkapan dalang serta aktor intelektual, dan meminta kasus diadili di peradilan umum.
Komnas HAM akan memeriksa empat oknum TNI tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Komisioner Saurlin P Siagian menyatakan surat izin pemeriksaan akan dikirim ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Empat tersangka dijerat Pasal 469 dan 467 terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.
Komnas HAM meminta keterangan petinggi TNI pada 1 April 2026. Ini dilakukan untuk mendalami kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Kababinkum, Danpuspom, dan Wakapuspen TNI hadir. Komnas HAM fokus pada tindakan TNI sebelum 18 Maret 2026 dalam investigasi ini.
Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan perkembangan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus. TNI telah mengirimkan surat kepada LPSK guna meminta keterangan Andrie Yunus yang dilindungi. Sebelumnya, permintaan keterangan tertunda karena alasan kesehatan. TNI berkomitmen penegakan hukum terbuka, profesional, dan akuntabel.