Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan defisit APBN April 2026 mencapai Rp164,4 triliun (0,64% PDB). Rasio ini menurun dari Maret 2026, didukung peningkatan pendapatan negara 13,3% menjadi Rp918,4 triliun. Keseimbangan primer surplus Rp28 triliun. Belanja negara tumbuh 34,3% hingga periode ini, mendorong aktivitas ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat sehat. APBN mampu biayai program pemerintah dan dorong pertumbuhan ekonomi. Ia membantah isu kas negara tersisa Rp120 triliun. Purbaya menjelaskan, Rp120 triliun adalah bagian Saldo Anggaran Lebih (SAL), bukan total kas negara yang melimpah.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, menyampaikan bahwa berbagai sumber pendanaan seperti dana desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) memang telah dialokasikan sejak awal melalui mekanisme fiscal recycling atau daur ulang fiskal. Oleh karena itu, implementasinya saat ini tidak menambah beban baru bagi keuangan negara.
“Sudah dianggarkan, jadi itu bukan beban tambahan, tetapi merupakan fiscal recycling,” ujarnya pada Rabu (15/4).
Lebih lanjut, Fithra menjelaskan bahwa distribusi anggaran ke desa tidak bersifat merata dalam jumlah yang sama.
Besaran dana yang diterima setiap desa bergantung pada skala usaha dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Sebenarnya, dengan skala usaha seperti ini, ada yang mendapat Rp500 juta, ada yang Rp1 miliar. Tidak semuanya mendapat Rp3 miliar,” jelasnya.
Fithra juga menekankan bahwa dana desa harus segera disalurkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dana desa itu memang sudah memiliki alokasi per desa. Jadi, harus segera disalurkan,” tegasnya.
Dalam konteks distribusi, Fithra mengatakan pemerintah telah mengusung pendekatan pembangunan dari desa dengan menciptakan ‘engine’ atau mesin penggerak ekonomi daerah melalui sistem yang telah disiapkan sejak awal.
“Engine daerah itu dibangun dan disiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat menciptakan efek skala ekonomi yang memadai,” ungkapnya.
Pemerintah berharap, melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta penguatan sistem di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dari akar rumput.
“Pemerintah menyadari bahwa permasalahan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang sistematis. Salah satunya, sesuai dengan Asta Cita, adalah membangun dari desa, membangun dari bawah,” pungkas Fithra. (her/dav)
Presiden Prabowo mengapresiasi Satgas PKH atas penyelamatan aset negara Rp371 triliun dalam 1,5 tahun. Jumlah ini setara hampir 10% APBN. Satgas berhasil menguasai kembali 5,89 juta hektare kawasan hutan dan 10.257 hektare pertambangan ilegal. Hal ini diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/4).
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menginformasikan kenaikan harga avtur penerbangan jemaah haji Indonesia ditanggung pemerintah. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo Subianto memutuskan biaya tidak dibebankan. Kenaikan avtur maskapai Garuda dan Saudia Airlines, dengan total Rp1,77 triliun, akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Rp60 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera, meliputi Aceh, Sumbar, dan Sumut, tidak mengganggu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana bencana aman, sementara MBG tetap berjalan, termasuk bagi siswa saat libur dan kelompok 3B.