Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden AS Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari 2026. Dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) tersebut, Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap rencana 20 poin. Rencana ini bertujuan untuk stabilisasi dan perdamaian di Gaza, Palestina. BoP menjadi platform kolaborasi global.
Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota KPI Pusat periode 2026-2029 meminta masukan publik terhadap 108 peserta yang lulus tes penulisan makalah. Masukan ini krusial untuk menelusuri rekam jejak calon anggota. Pengumuman resmi Pansel KPI dikeluarkan 18 Februari 2026.
Romli Atmasasmita membahas Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dalam UU KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Mekanisme hukum pidana baru ini memungkinkan terdakwa mengakui kesalahan dan kooperatif demi keringanan hukuman. Konsep ini, disusul pidana pemaafan oleh hakim, merupakan hal baru yang memerlukan adaptasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Pameran lukisan seniman difabel dari komunitas Roemah Difabel berlangsung di Alliance Francaise Semarang. Dibuka Duta Besar Perancis, acara ini ditutup Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno pada 21 Februari 2026. Pemprov Jateng menegaskan dukungan fasilitasi bagi difabel.
BEI NTB sukses tingkatkan literasi dan partisipasi pasar modal. Pada 2025, investor pasar modal NTB mencapai 209.300 orang, dengan pilihan produk bervariasi. Secara nasional, total investor pasar modal 20,3 juta, termasuk 8,59 juta investor saham. BEI NTB terus fokus pada literasi, inklusi, aktivasi, dan pengenalan produk baru di 2026.
UMS melantik 913 pengurus Organisasi Mahasiswa (Ormawa) tingkat universitas masa bakti 2026. DKPTI UMS menyelenggarakan acara di Lapangan Griya Mahasiswa, Solo. Sebanyak 29 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UMS terlibat. Rektor UMS menekankan peran pembina Ormawa dalam pendampingan rutin.
Sekolah Vokasi UNDIP mengawali tahun 2026 dengan penandatanganan kontrak kinerja. Dekan Sekolah Vokasi dan sebelas Program Studi berkomitmen wujudkan tata kelola akuntabel, berorientasi capaian kinerja, serta berkelanjutan. Setiap Program Studi diminta menyusun strategi pelaksanaan kinerja tahunan yang jelas, terukur, dan realistis.