Tag: ASN
-
Resmi Diberlakukan: ASN WFH Setiap Jumat, Ini Detail dan Dampaknya
Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat dan daerah. Skema WFH ini akan diterapkan setiap hari Jumat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan langkah adaptif dan preventif ini bertujuan menghadapi dinamika global, serta mendorong efisiensi dan produktivitas kerja ASN berbasis digital.
-
Hemat Energi Bukan Sekadar Slogan: Ini Wajah Baru Budaya Kerja ASN Pemprov Jateng
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan transformasi budaya kerja ASN untuk hemat energi. Kebijakan ini, berdasarkan Surat Edaran 1 April 2026, mencakup Work From Home (WFH) setiap Jumat, pembatasan perjalanan dinas, serta prioritas rapat hybrid. Tujuannya meningkatkan efisiensi, mengurangi emisi karbon, dan mendorong transportasi berkelanjutan di lingkungan kerja.
-
WFH ASN Tiap Jumat: Mensesneg Soroti Peluang Transformasi Birokrasi.
Pemerintah resmi menetapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, berlaku mulai 1 April 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menilai kebijakan ini sebagai momentum transformasi penting. Tujuannya adalah mengefisienkan cara kerja, transportasi, serta konsumsi bahan bakar. Langkah ini juga diambil untuk menghadapi tantangan geopolitik global.
-
WFH Jumat ASN Berlanjut, MenPANRB Ingatkan: Evaluasi Kinerja Tetap Ketat dan Tanpa Henti
Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan evaluasi kinerja ASN akan terus dilakukan. Evaluasi ini menggunakan sistem e-kinerja yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penilaian. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa, 31 Maret 2026.
-
Ketua DPR: WFH ASN, Ujian Kritis Produktivitas Pelayanan Publik
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kebijakan pemerintah terkait WFH ASN setiap Jumat. Kebijakan ini bertujuan menghemat BBM, namun Puan menekankan pentingnya menjaga produktivitas pelayanan publik. Fleksibilitas kerja ASN harus memastikan layanan tetap cepat dan responsif bagi masyarakat. Efektivitas WFH ASN akan diuji dari kecepatan pelayanan.
-
Geopolitik dan Era Digital: Mengapa WFH ASN Tiap Jumat Jadi Kunci PSI?
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan pemerintah terkait Work From Home (WFH) sehari seminggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diterapkan untuk penghematan energi di tengah gejolak geopolitik global. WFH juga mendorong fokus pada kinerja ASN dan kesiapan birokrasi menghadapi era digital, memastikan pelayanan publik tetap prima.
-
WFH ASN dan Tantangan Kualitas Layanan: Menag Beri Peringatan Keras, Jangan Sampai Tergerus!
Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh ASN Kemenag memastikan layanan publik tetap optimal. Skema WFH setiap hari Jumat tidak boleh mengurangi kualitas layanan esensial. Instruksi ini berlaku bagi semua satuan kerja Kemenag di pusat dan daerah, demi menjaga pelayanan prima serta aksesibilitas bagi masyarakat.
-
HPSN 2026: Ratusan ASN & Pelajar Sapu Bersih TRP Kartini, Wujudkan Pantai Idaman!
Ratusan ASN, pelajar, dan masyarakat Rembang membersihkan Taman Rekreasi Pantai Kartini pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026. Aksi ini bertujuan meningkatkan kepedulian kebersihan lingkungan. Total 369,5 kg sampah terkumpul, terdiri dari organik dan anorganik, kemudian diangkut ke TPA Landoh. Bupati Rembang mengapresiasi partisipasi dalam kegiatan kebersihan ini.
-
Menkeu Purbaya Siapkan 300 Kuota ASN Bea Cukai, Lulusan SMA Wajib Tahu!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka 300 lowongan kerja bagi lulusan SMA sebagai pegawai beacukai. Perekrutan ini bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga lapangan yang meningkat. Kebijakan ini merupakan bagian rencana Kemenkeu menambah 19.500 pegawai hingga 2029, termasuk mengisi kekosongan akibat pensiun/mutasi. Persyaratan akan diumumkan.
-
Gaji Tunggal ASN 2026: Pemerintah Resmi Terapkan Sistem Baru, Apa yang Berubah untuk Anda?
Pemerintah berencana menerapkan gaji tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, mulai tahun depan. Sistem ini menyatukan semua komponen penghasilan menjadi satu gaji utama. Tujuannya menyederhanakan struktur gaji dan menjaga kesejahteraan ASN hingga pensiun. Regulasi sedang dimatangkan.