Tag: ASN
-
Pukulan Telak BPK: ASN Kenakan Rompi Oranye KPK, Ada Apa Sebenarnya?
KPK selesai memeriksa dua orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) di BPK. Ketua Tim Pemeriksaan BPK Sumsel Titin Rita Lestari dan pihak swasta Augus Dwianggara terlihat mengenakan rompi tahanan. OTT ini lanjutan dugaan suap dari Pemkab Muara Enim kepada BPK.
-
ASN BPK Ditahan KPK setelah Terjaring OTT: Saya Enggak Terima Uang, Ini Enggak Adil
loading…KPK menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari. Penahanan ini setelah yang bersangkutan terjaring OTT. Foto/Nur Khabibi JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari. Penahanan ini setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan ( OTT ). Saat akan dibawa…
-
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
loading…Bupati Muara Enim Edison. Foto: Arif Julianto JAKARTA – Bupati Muara Enim Edison melakukan suap dengan tujuan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart…
-
KPK Panggil 4 ASN Ditjen Bea Cukai Semarang, Kasus Apa?
loading…KPK menjadwalkan pemanggilan empat ASN pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Semarang sebagai saksi kasus dugaan korupsi, pada Senin (25/5/2026). Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap empat aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Semarang, Jawa Tengah. pada Senin (25/5/2026). Mereka dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi…
-
Kasus Korupsi Pengadaan Jalur Kereta Api, KPK Panggil 3 ASN Kemenhub
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Saksi-saksi dari aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi agenda penanganan kasus korupsi ini.
-
Sorotan Latsarmil Komcad ASN: Sjafrie Tegaskan Bukan Pembentukan Militeristik.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Latsarmil Komponen Cadangan (Komcad) ASN kementerian dan lembaga di Brigif 1 Marinir, Cilandak. Pelatihan dasar militer ini diikuti 280 peserta. Sjafrie menegaskan Komcad ASN diharapkan menjadi kekuatan penguat bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama pertahanan.
-
Pakar: Transportasi Umum Gratis Jakarta Saat WFH ASN, Akankah Jadi Kebijakan Baru?
Jakarta menggratiskan Transjakarta, MRT, dan LRT pada Hari Transportasi Nasional (24/4). Kebijakan transportasi umum ini, bertepatan WFH ASN, sejalan agenda efisiensi energi nasional. Tujuannya mendorong penggunaan transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan menekan emisi. Pakar melihat ini strategi terintegrasi untuk mobilitas berkelanjutan.
-
Bukan WFH Semua! ASN Dukcapil dan RS Tetap Garda Terdepan Pelayanan Publik
Pemerintah menerapkan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, mulai 10 April 2026. Kebijakan ini untuk efisiensi energi. Namun, layanan publik esensial seperti darurat, kesehatan, dan pendidikan tetap beroperasi normal. Pejabat tertentu di tingkat provinsi hingga desa juga dikecualikan untuk memastikan pelayanan optimal.
-
ASN WFH Mulai 10 April 2026 Kecuali Sektor Strategis, Sukseskan Gerakan Hemat Energi
Pemerintah mulai menerapkan kebijakan Work from Home (WFH) untuk ASN pada Jumat, 10 April 2026. Dalam pelaksanaannya, MenPAN-RB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah. Tidak hanya itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga menerbitkan Surat Edaran tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di…
-
ASN Diawasi Ketat Saat WFH Jumat, Pemerintah Pastikan Kinerja Tetap Terukur
Pemerintah menegaskan penerapan skema kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengurangi tingkat pengawasan. Sebaliknya, mekanisme baru ini justru memperkuat sistem kontrol berbasis kinerja yang lebih terukur, transparan, dan terdokumentasi secara digital. Hal itu dikatakan Menteri PANRB Rini Widyantini, dalam keterangan resminya, Jumat (10/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom)…