Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi langkah pemerintah menyikapi kenaikan harga avtur. Pemerintah menaikkan fuel surcharge serta memangkas PPN tiket pesawat dan meniadakan bea masuk suku cadang. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban maskapai dan dinilai mampu mengimbangi kenaikan biaya avtur.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan biaya haji tahun 2026 turun hingga Rp2 juta di tengah kenaikan harga avtur global. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah melindungi rakyat.
“Pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).
Pada kesempatan itu, Prabowo menyebut durasi antrean keberangkatan ibadah haji kini sudah mulai tereduksi yang awalnya 48 tahun menjadi 26 tahun. “Dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi,” ucapnya.
Ia juga memaparkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia kini punya lahan di Makkah seluas 45 hektare yang akan menjadi perkampungan haji WNI. Rencananya, ada puluhan menara untuk menampung para jemaah haji asal Indonesia. Ke depan, pemerintah berharap Indonesia juga punya terminal khusus di bandara Arab Saudi bagi jemaah WNI.
“Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita, supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar,” kata Prabowo.
Sementara itu, dalam rapat kerja Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan dalam ketetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026, biaya rata-rata penerbangan per jemaah haji berkisar di angka Rp33,5 juta. Namun, saat ini terjadi kenaikan harga avtur global, lonjakan premi asuransi war-risk, serta pelemahan nilai tukar rupiah.
“Biaya tersebut (penerbangan) meningkat dengan signifikan,” ujar Yusuf, Rabu.
Selain itu, dengan situasi geopolitik global saat ini, ada kemungkinan maskapai melakukan pengalihan rute (rerouting) untuk menghindari wilayah udara konflik. Dua maskapai yang menjalin kerja sama dengan pemerintah, yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, menyiapkan skema penambahan waktu perjalanan dan penambahan konsumsi avtur yang berdampak pada bertambahnya biaya penerbangan jemaah.
Melalui surat resmi, Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya penerbangan Rp7,9 juta dan Saudia Airlines USD480 (Rp8,1 juta) per jemaah berdasarkan rute alternatif yang mereka siapkan.
Yusuf menyebut dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara dengan skenario perubahan rute, biaya penerbangan haji naik tajam menjadi sekitar Rp50,8 juta atau meningkat hingga 51,48 persen.
“Kondisi ini menekaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga berlanjutan pembiayaan haji,” ujar dia.
Ia menegaskan saat ini Kementerian Haji dan Umrah pun terus berkoordinasi dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudia Airlines untuk merespons perkembangan situasi saat ini. (her/dav)
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menginformasikan kenaikan harga avtur penerbangan jemaah haji Indonesia ditanggung pemerintah. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo Subianto memutuskan biaya tidak dibebankan. Kenaikan avtur maskapai Garuda dan Saudia Airlines, dengan total Rp1,77 triliun, akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan harga tiket pesawat akan tetap terjangkau meski harga avtur melonjak imbas perang di Timur Tengah yang makin meluas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan avtur adalah bahan bakar yang tidak disubsidi sehingga harganya mengikuti pasar. Apabila Indonesia tidak menyesuaikan, maka akan dimanfaatkan oleh maskapai lain sebab di berbagai negara sudah naik.
“Dan tentunya kalau kita tidak menyesuaikan, maka berbagai maskapai penerbangan lain bisa memanfaatkan perbedaan harga tersebut,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait Kebijakan Transportasi dan BBM di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).
Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat seperti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, maka pemerintah mengantisipasi kenaikan harga tiket pesawat dengan berbagai langkah kebijakan. Sebab, harga avtur memang berkontribusi besar, yakni 40 persen dari biaya operasional pesawat.
“Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi, yang kita jaga adalah harga tiketnya,” kata Airlangga.
Pertama, pemerintah menggelontorkan insentif sebesar Rp1,3 triliun per bulan untuk menyubsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui skema Ditanggung Pemerintah (DTP). Stimulus ini direncanakan untuk dua bulan dengan total anggaran Rp2,6 triliun.
“Nah, dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi, kalau kita persiapkan untuk dua bulan, maka ini Rp2,6 triliun,” katanya.
Kedua, pemerintah juga menetapkan fuel surcharge untuk seluruh jenis pesawat menjadi 38 persen. Dengan demikian, maskapai bisa menaikkan Tarif Batas Atas-nya (TBA).
Dengan kedua langkah ini, pemerintah meminta maskapai untuk menaikkan harga tiket penerbangan domestik untuk kelas ekonomi maksimal 13 persen.
“Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9 persen hingga 13 persen,” terangnya.
Pemerintah juga memberikan insentif lain yakni pembebasan bea masuk pembelian suku cadang pesawat. Sebab, komponen ini juga berkontribusi dalam perhitungan harga tiket pesawat.
“Pemerintah juga memberikan insentif penurunan biaya masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Jadi, suku cadang pesawat itu diberikan biaya masuk 0 persen sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan,” kata Airlangga.
Harga avtur di sejumlah negara sudah mulai naik sejak bulan lalu. Dibandingkan dengan kenaikan negara tetangga, harga avtur dalam negeri justru lebih murah.
Misalnya, di Thailand harga avturnya menjadi Rp29.518 per liter dan Filipina Rp25.326 per liter. Lebih mahal dibandingkan Indonesia sebesar Rp23.551 per liter di Bandara Soekarno-Hatta per 1 April 2026.
Kenaikan harga avtur didorong oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah yakni perang antara AS-Israel dengan Iran yang melebar menyebabkan terganggunya pasokan energi global setelah Selat Hormuz ditutup.
Tak hanya Indonesia, hampir semua negara kena dampaknya. Namun, kondisi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, masih aman berada di atas kecukupan stok nasional. (her/dav)