Tag: Bansos
-
Arti Desil 1-10 dan Cara Cek Desil Bansos Kemensos Pakai NIK KTP
Foto: Ilustrasi ini dibuat oleh AITeknologi.id – Istilah desil 1 sampai 10 kembali menjadi perhatian setelah pemerintah membahas rencana pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Desil digunakan pemerintah untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai kondisi sosial dan ekonomi. Data tersebut menjadi bagian dari Data Tunggal Sosial…
-
Cara Cek Desil Bansos 2026 Secara Online dan Offline, Cukup Pakai NIK KTP
Foto: Jabar AsatunewsTeknologi.id – Banyak masyarakat kini mencari cara untuk mengetahui status desil bansos mereka. Informasi ini menjadi penting karena digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai, hingga program perlindungan sosial lainnya. Saat ini, pengecekan desil bansos bisa dilakukan dengan mudah. Masyarakat dapat mengeceknya…
-
Terobosan AI Pemerintah: Mengurai Kekusutan Data Nasional, Dari UMKM hingga Bansos Akurat
Pemerintah mempercepat transformasi digital menggunakan kecerdasan buatan (AI) membangun sistem data tunggal nasional. Langkah ini meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos), memperkuat UMKM, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis data. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan AI fondasi penting pengelolaan data nasional, dibangun talenta dalam negeri.
-
RUU Satu Data Indonesia Bisa Atasi Bansos Salah Sasaran
loading…Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Kehadiran RUU Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dipicu oleh data yang tidak terintegrasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung .Menurut Doli, Indonesia selama…
-
Prabowo Fokuskan 88 Daerah: Sinkronisasi Data Bansos Kunci Berantas Kemiskinan
Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran. Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa…
-
Pemerintah Coret 600 Ribu Penerima Bansos, Terindikasi Terlibat Judi Online
Pemerintah mencoret sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hal itu disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)…
-
Pemerintah Genjot Digitalisasi Data: Akhiri Era Bansos Salah Sasaran?
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf untuk memperkuat digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar tidak ada lagi bantuan salah sasaran. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) …
-
Mensos Buka Suara Soal Bansos Tepat Sasaran: BPS Penentu, Bukan Kepala Daerah!
Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan penentuan desil DTSEN untuk bantuan sosial adalah kewenangan BPS, bukan pendamping PKH. Pendamping PKH bertugas memutakhirkan data riil warga agar bantuan sosial tepat sasaran. Desil merupakan pengelompokan 10 tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi acuan program kebijakan.
-
Tekanan Pajak Mencekik, Bansos Luput: Kelas Menengah Indonesia Terancam Miskin Baru Akibat Beban Defisit Negara.
Kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan finansial berat. Pendapatan mereka tergerus pajak, kenaikan biaya hidup, dan potongan wajib seperti PPh 21 atau BPJS. Dianggap terlalu kaya untuk subsidi namun kesulitan membeli rumah, mereka berada dalam posisi dilematis antara kemandirian dan kebutuhan bantuan.