Tag: Bansos

JAKARTA – Kehadiran RUU Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dipicu oleh data yang tidak terintegrasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung .

Menurut Doli, Indonesia selama puluhan tahun menghadapi banyak kendala pembangunan karena lemahnya sistem pengelolaan data nasional. Ia mengatakan, pemerintah kini tengah berupaya membangun sistem data yang lebih terintegrasi dan sistematis.

“Kita bersyukur setelah 80 tahun ini, kita sekarang sedang berupaya untuk membangun sebuah konsep, sebuah sistem bagaimana data-data yang selama ini kita miliki itu bisa terintegrasi sistematis,” kata Doli, dikutip Minggu (24/5/2026).

Doli mengungkapkan, persoalan data paling sering terlihat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Banyak warga merasa layak menerima bantuan, tetapi tidak terdaftar. Di sisi lain, ada juga penerima yang dinilai tidak memenuhi syarat.

Baca Juga: RUU Satu Data Momentum Penguatan Database Perpajakan

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/5).

Cak Imin memaparkan kepada awak media bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap efektivitas penyaluran bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

“Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Cak Imin.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus konsentrasi lintas kementerian dan lembaga.

Selain penguatan integrasi data bansos, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cak Imin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai melalui sinergi antarkementerian dan lembaga serta penguatan program perlindungan sosial berbasis data yang akurat. “Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencoret sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5).

“Dari 600.000 tinggal 11.000, dan 11.000 pun sudah kita coret pada triwulan pertama. Di triwulan kedua ini, tersisa 75 keluarga atau KPM,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap penerima bantuan sosial agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar aturan.

“Kita ikuti perkembangannya agar bansos bisa dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.

Ia menilai langkah pengawasan dan pemadanan data tersebut menunjukkan hasil positif. Menurutnya, penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan judi online kini mengalami penurunan signifikan.

“Sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol,” ucapnya.

Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dinilai telah membantu pemerintah menyediakan data akurat terkait penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online.

Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang lebih layak menerima.

“Jadi, saya berterima kasih kepada PPATK yang telah memberikan informasi yang cukup baik sehingga kita bisa menyalurkan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan memanfaatkannya dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa ke depan Kementerian Sosial akan kembali melakukan pemadanan data dengan melibatkan hasil pemutakhiran terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada PPATK untuk dilakukan pencocokan sebagai bagian dari pengawasan lanjutan terhadap penerima bansos.

“Tahun ini kami juga akan mencoba menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM yang terlibat dalam judol,” pungkas Gus Ipul. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf untuk memperkuat digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar tidak ada lagi bantuan salah sasaran.

Rapat tersebut antara lain membahas penguatan akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran data, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk menekan kesalahan penyaluran bantuan sosial, baik kepada warga yang tidak berhak maupun warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata.

Gus Ipul menegaskan, digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Seluruh program Kemensos, kata dia, kini menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bantuan sosial.

“Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8 (Tahun 2025). Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos kita gembira menemukan hal mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Ia optimistis kesinambungan basis DTSEN dan proses digitalisasi akan meningkatkan akurasi bansos sehingga lebih tepat sasaran. “DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus,” ujarnya.

Ia menyebut uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan kini mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan secara nasional pada akhir tahun 2026. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan literasi digital di masyarakat.

“Tapi ini kan harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia menjelaskan digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi alat bantu untuk mempercepat pemutakhiran DTSEN agar lebih akurat dan tepat sasaran.

“Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutahirkan dengan lebih cepat dan akurat,” kata Amalia.

BPS, lanjutnya, tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran kesalahan penyaluran bansos melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Dari sensus tersebut, BPS akan menghitung desil masyarakat secara lebih akurat dan membandingkannya dengan realisasi penyaluran bansos Kemensos.

Selain itu, BPS juga akan memperkuat model pemeringkatan berbasis variabel hasil Sensus Ekonomi 2026 melalui penyempurnaan variabel dan pemanfaatan big data. Teknologi geotagging, citra satelit, hingga foto kondisi rumah akan digunakan untuk pengolahan model Proxy Means Test (PMT).

“Kami akan memanfaatkan big data, dengan men-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah (dengan) metode scoring masuk ke dalam model PMT,” jelas Amalia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT.

“Kalau kita ingin mengurangi uncertainty information, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT terakurat dan tersederhana. Caranya bagaimana? Kita harus segera bentuk tim atau panel ahli pemodelan PMT yang mewakili kepakaran nasional supaya diselesaikan secara lebih scientific. Ada keterbukaan, transparency dan peer review process,” kata Arief. (her/dav)