Tag: Bawah

JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN mendapat dukungan sejumlah kalangan. Di antaranya dari Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP).

Ketua DPP Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP), Supriyanto berharap kepemimpinan baru BGN mampu mengemban amanah Presiden dengan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami mendukung penuh upaya reformasi total tata kelola BGN, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi anggaran, dan perbaikan pelayanan kepada seluruh penerima manfaat program MBG,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Baca juga: Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang: Mohon Dikoreksi Kalau Kami Salah

Menurut Supriyanto, kepemimpinan Nanik S Deyang diyakini mampu membawa perubahan positif bagi pelaksanaan program MBG, sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan mitra, koperasi, UMKM, petani, hingga nelayan.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan bunga kredit bagi keluarga prasejahtera menjadi di bawah 9 persen. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat kecil.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa kemampuan permodalan nasional dinilai cukup untuk mendukung kebijakan kredit berbunga rendah bagi masyarakat prasejahtera.

“Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24 persen kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5).

Pernyataan itu disampaikan usai Presiden menyaksikan penyerahan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda berupa uang sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan seluas 2,3 juta hektare diserahkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Prabowo, kondisi saat ini masih menunjukkan ketimpangan karena masyarakat miskin justru menghadapi bunga pinjaman lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat mampu. Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan dan hambatan yang selama ini terjadi.

“Masa orang miskin bunganya lebih besar dari orang kaya terus-menerus. Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai prinsip keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Dalam konteks itu, ia sekaligus mengapresiasi peran Satgas PKH yang dinilai berkontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.

“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih PKH terus berjuang terus bertugas muliamu demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meminta seluruh jajaran terkait untuk memangkas berbagai hambatan administratif demi mempermudah masyarakat mengakses layanan publik.

“Perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan,” tegasnya.

Arahan Prabowo menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera melalui akses pembiayaan yang lebih murah, mudah, dan inklusif. (her/dav)

M – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online (Judol) , termasuk sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Angka tersebut disebut menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa.

Hal itu disampaikan Meutya saat kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol – Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online di Kota Medan, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” terang Meutya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Baca juga: Bareskrim Polri Gandeng PPATK Selidiki Bos Markas Judi Online di Hayam Wuruk

Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum. Pemerintah juga terus memperkuat literasi digital dan melibatkan masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak mengusulkan kepolisian berada di bawah kementerian. Rekomendasi itu sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto .

“Pertama soal apakah Polri itu bisa diletakkan sebagai kementerian atau di bawah kementerian, itu memang kami dari Komisi Reformasi itu tidak mengusulkan. Tidak mengusulkan,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Mahfud menjelaskan, semua usulan memang masuk dalam KKRP. Namun, diskusi berjalan musyawarah memutuskan komite tak mengusulkan Polri di bawah kementerian atau langsung berada di bawah Presiden.

Baca Juga: Dekan FH UMT: Kompolnas Perlu Diatur melalui Undang-Undang Tersendiri

“Artinya Komisi Reformasi berdebat lama, masyarakat juga menyampaikan masukan, lalu didiskusikan. Pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul,” ujar Mahfud.