Tag: Bukti

JAKARTA – Pernyataan tersangka mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dan kuasa hukumnya yang menyebut sejumlah nama terkait dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disertai alat bukti kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika tidak, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana.

Pemerhati Hukum Kepolisian Edi Saputra Hasibuan mengatakan, dalam negara hukum setiap tuduhan atau pengakuan yang menyeret pihak lain harus didasarkan pada fakta, bukti, dan proses pembuktian yang sah.

Baca juga: Sony Sonjaya Diperiksa 18 Juni, Kejagung Dalami 26 Tokoh Terkait Kasus Korupsi MBG

Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini menuturkan penyebutan nama seseorang di ruang publik tanpa didukung bukti memadai dapat merugikan kehormatan, nama baik, dan reputasi pihak yang disebut.

“Kita minta hati-hati menyebutkan nama pihak lain yang tidak cukup bukti berpotensi pidana,” ujar Edi yang juga Direktur Eksekutif Lemkapi ini, Rabu (17/6/2026).

JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi PN Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026) untuk menyerahkan surat agar PN Militer menghentikan sidang kasus dugaan penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus . Mereka khawatir PN Militer memusnahkan barang bukti kasus tersebut.

“Kami kemarin mendengarkan sidang tuntutan, auditorat mengatakan akan meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Militer untuk memusnahkan barang bukti. Ini kami pandang bisa menghambat proses hukum yang nanti berlangsung di Polda Metro Jaya,” ujar Perwakilan TAUD Dimas Bagus Arya, Senin (8/6/2026).

Baca juga: TAUD Serahkan Surat Penolakan Kehadiran Andrie Yunus di Pengadilan Militer

Menurut dia, surat permohonan penghentian sidang kasus Andrie Yunus ke PN Militer dilakukan karena Majelis Hakim PN Militer telah menjadwalkan agenda vonis terhadap 4 oknum TNI terdakwa penyiraman Andrie Yunus.

Maka itu, dia ingin agar PN Militer segera memutuskan nasib surat tersebut sebelum digelarnya vonis. “Agendanya hari ini Replik dilanjutkan Duplik, baru kemudian Rabu vonis. Jadi kami memang menginginkan supaya surat kami ini dipertimbangkan secepat mungkin, sesegera mungkin sebelum adanya vonis,” katanya.

Pihaknya telah menerima ratusan surat dari masyarakat sipil yang mendukung agar kasus penyiraman Andrie Yunus digelar di Pengadilan Umum. Surat itu bakal diserahkan ke Andrie Yunus sebagai bentuk dukungan.

“Hari ini kami menerima dari teman-teman Solidaritas Masyarakat Sipil, surat sebanyak 400 kurang lebih yang dituliskan warga, masyarakat, dan teman-teman Andrie Yunus, yang nanti kami serahkan ke Andrie Yunus. Ini juga mempertegas bagaimana sebenarnya dukungan yang cukup masif dari masyarakat, dari publik supaya mendapatkan proses keadilan yang luas, proses keadilan yang utama dalam konteks penyelesaian kasus Andrie Yunus yang berjalan hampir 2 bulan,” ujar Dimas.

(jon)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerimaan pajak sepanjang tahun ini tetap solid. Hingga Mei 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Purbaya mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal kuat terjadinya perbaikan ekonomi di masyarakat. Selain itu, pertumbuhan tersebut juga didorong oleh perbaikan pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sistem administrasi Coretax.

“Jadi ini semua menunjukkan bahwa ada perbaikan riil di ekonomi. Data ini menunjukkan bahwa perbaikan yang ada di ekonomi betul-betul sedang terjadi,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBNKita, Jumat (5/6).

Lebih lanjut, Purbaya merinci pertumbuhan dan kontribusi masing-masing kategori pajak yang mencerminkan geliat ekonomi domestik.

Pertama, realisasi penerimaan PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp123,1 triliun hingga Mei, tumbuh 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, penerimaan PPh badan dan deposit PPh badan hingga Mei 2026 mencapai Rp167,6 triliun, naik 23,9 persen dibandingkan tahun lalu.

Menurut Purbaya, kenaikan penerimaan PPh, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, mencerminkan peningkatan penghasilan di masyarakat.

Ketiga, realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga Mei mencapai Rp315,7 triliun, melesat 41,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Purbaya mengatakan realisasi penerimaan pajak tersebut menjadi bukti bahwa permintaan domestik masih kuat dan belum memperlihatkan tanda-tanda perlambatan ekonomi.

“PPN dan PPnBM, sebagai pajak konsumsi, meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga,” ujarnya.

Berkat pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan, Indonesia juga berhasil menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun hingga Mei 2026, defisit fiskal tercatat sebesar Rp180,4 triliun, atau setara 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit itu menunjukkan bahwa memang pengelolaan anggaran kita bagus. Defisitnya terjaga, jadi kondisi fisikal amat baik,” pungkas Purbaya. (her/dav)

SEMARANG – Komitmen Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dalam menghadirkan pembangunan yang kreatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Yogyakarta, Kamis (4/6), Kota Semarang meraih Penghargaan Terbaik III Kategori Creative Financing tingkat kota.

Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Kota Semarang tidak hanya mampu menjaga laju pembangunan, tetapi juga berhasil menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan yang sehat, kreatif, dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan pembangunan kota di tengah berbagai tantangan fiskal.

Agustina menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen kota dalam membangun Semarang yang semakin maju dan berdaya saing.

“Penghargaan ini bukan sekadar tentang prestasi pemerintah daerah, tetapi tentang bagaimana Kota Semarang mampu membuktikan bahwa kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik dapat menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Ini adalah penghargaan untuk seluruh warga Kota Semarang,” ujar Agustina.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan perkotaan yang terus meningkat menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada sumber pembiayaan konvensional. Karena itu, Pemkot Semarang terus mendorong berbagai skema pembiayaan kreatif yang mampu mempercepat pembangunan, menarik investasi, serta membuka ruang partisipasi berbagai pihak tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia di tengah eskalasi tensi geopolitik global.

Sugiono menjelaskan bahwa perkembangan dan dinamika geopolitik global saat ini menuntut Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjalankan strategi diplomasi guna melindungi kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.

“Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti jalur-jalur konvensional karena situasinya juga tidak biasa. Dan ini amat mengundang Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia secara proaktif,” jelas Sugiono, Rabu (3/6).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut juga sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam hal ini, Indonesia perlu hadir dalam berbagai forum internasional dan pertemuan bilateral untuk memperkuat perannya di kancah global.

Selain itu, langkah tersebut juga mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak kepada blok atau negara tertentu. Sebagai implementasinya, Indonesia perlu menjalin persahabatan dan kemitraan yang lebih erat dengan komunitas internasional, terutama di tengah dinamika global saat ini.

“Jadi implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah kita harus hadir di banyak tempat. Kita harus berkawan dengan semuanya,” jelas Sugiono.

Namun demikian, langkah tersebut tetap dijalankan secara terukur. Sugiono mengatakan bahwa seluruh kunjungan kenegaraan Presiden telah direncanakan secara matang dan didahului oleh prosedur diplomatik yang sesuai.

“Jadi Presiden menentukan, kita kasih saran mengenai substansi-substansi dan prioritas yang perlu dibahas,” tuturnya. (her/dav)

JAKARTA – Tindakan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 dinilai sebagai bukti nyata komitmen Korps Adhyaksa dalam mengeksekusi visi besar Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi di Tanah Air. Menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin, respons cepat yang ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan merupakan langkah hukum yang sangat positif dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyimpangan di jajaran kementerian maupun Lembaga (K/L).

“Tentu tugas besar bangsa ini adalah pemberantasan korupsi, dan pak presiden punya tugas itu. Selain janji kampanye tetapi fakta dan kenyataannya kita masih negara korup di dunia. Oleh karena itu, saya melihat dan respons positif bagus, kalau ada dugaan korupsi baik itu di K/L termasuk BGN ya kalau bahasa saya harus dicari bukti-buktinya untuk diseret ke pengadilan,” ujar Ujang, Rabu (3/6/2026).

Kecepatan Kejaksaan dalam bergerak di kasus BGN ini juga mempertegas posisinya sebagai institusi penegak hukum utama yang diandalkan oleh kepala negara. Berbeda dengan lembaga ad hoc, Kejaksaan bergerak di atas rel prosedur formal yang kuat guna memastikan supremasi hukum berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Baca juga: Dugaan Korupsi MBG, Dadan Hindayana Cs Diduga Dapat Setoran Miliaran Rupiah per Hari

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

Penerimaan pajak tercatat tumbuh 16,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 646,3 triliun, yang dinilai menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertumbuhan penerimaan negara menunjukkan prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/5).

“Di pendapatan negara, itu tumbuhnya 13,7 persen. Di mana pajak tumbuhnya 16,1 persen. Dan mungkin akan lebih tinggi lagi, mungkin mendekati 20 persen ya. Ini jelas bagus prospeknya dibanding tahun lalu,” ujar Purbaya.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika penerimaan pajak masih mengalami kontraksi.

“Tahun lalu kan negatif ya pertumbuhannya pajaknya. Minus 10,8 persen. Sekarang 16,1 persen pertumbuhannya. Jadi lumayan lah,” katanya.

Secara lebih rinci, ia menyoroti realisasi dua kelompok pajak yang dinilainya mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat selama empat bulan pertama tahun ini.

Pertama, ia menyoroti Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21 yang mencapai Rp 101,1 triliun per April, atau tumbuh 25,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kedua, ia juga menyoroti realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp 221,2 triliun, atau melonjak 40,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Purbaya mengatakan, pertumbuhan dua jenis pajak yang mencapai dua digit tersebut menjadi bukti bahwa permintaan domestik masih kuat dan belum terlihat adanya tanda perlambatan ekonomi.

“Ini semua mematahkan tuduhan bahwa ekonomi sedang melambat dengan signifikan. Jadi ini data yang bicara, ini keadaan ekonomi kita sesungguhnya sampai bulan April,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan mempercepat belanja negara.

“Kita usaha mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu. Bukan hanya ngasih duit ya. Ada sistem koordinasi dengan bank sentral, jaga stabilitas di pasar obligasi dan lain-lain,” kata Purbaya.

Ia menambahkan pemerintah juga mempercepat penyaluran anggaran kementerian dan lembaga agar dampak stimulus lebih cepat dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

“Kalau ada kementerian lembaga yang minta uang, kita kasih cepat-cepat, dipercepat. Jadi untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” katanya. (her/dav)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengapresiasi kinerja Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Konstruksi hukum dan alat bukti yang dibangun oleh Kejaksaan sejak pembacaan dakwaan hingga tuntutan sangat solid, logis, dan berbasis pada fakta-fakta hukum yang terang benderang.

“Saya mengikuti jalannya persidangan ini secara saksama dari awal. Saya harus katakan bahwa fakta-fakta serta alat bukti yang diajukan JPU sangat kuat. Analisis yuridis yang dipaparkan jaksa terstruktur dengan baik dan memiliki dasar pembuktian yang kokoh,” ujar Hinca di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Baca juga: Nadiem Dituntut 18 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp5,6 T di Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Politikus senior Partai Demokrat ini juga menyoroti adanya kecenderungan di ruang publik atau pembelaan yang mencoba menyederhanakan beberapa kejanggalan dalam proyek tersebut sebagai rentetan kebetulan.

Hinca menilai dalam hukum pidana korupsi tidak ada ruang bagi argumen yang hanya bersandar pada asas kebetulan jika pola penyimpangannya terjadi secara berulang dan sistematis.

Nganjuk, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penggerak baru ekonomi desa dengan menciptakan perputaran uang hingga Rp10,8 miliar per tahun di setiap desa.

Menurutnya, angka tersebut jauh lebih besar dibanding dana desa yang sebelumnya rata-rata sekitar Rp1 miliar.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).

Menurut Presiden, dampak MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menghidupkan rantai ekonomi desa, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal.

“Kita bikin MBG. Mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang,” ujar Prabowo.

Dalam paparannya, Presiden menghitung potensi perputaran ekonomi dari pelaksanaan MBG di tingkat desa. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat dan nilai Rp15 ribu per porsi, uang yang beredar setiap hari dapat mencapai Rp45 juta. “Rp15.000 kali 3.000, Rp45 juta tiap hari,” katanya.

Prabowo menjelaskan, jika dihitung selama 20 hari dalam satu bulan, maka total uang yang beredar mencapai sekitar Rp900 juta per bulan atau Rp10,8 miliar dalam setahun.

“Sebelum ada MBG, kita kirim Rp1 miliar dana desa. Dengan MBG, kita tambah sekitar Rp10 miliar,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, perputaran ekonomi tersebut akan langsung dirasakan masyarakat desa karena kebutuhan pangan dipasok dari lingkungan sekitar.

“Di satu desa ada Rp10,8 miliar yang beredar. Artinya, peternak lele bisa menjual hasilnya, petani bawang merah bisa terjual, pembuat tempe mendapat pembeli, penjual telur juga hidup. Semua produsen di desa itu bergerak,” ujarnya.

Presiden menilai skema tersebut sekaligus mampu memangkas biaya logistik karena pasar tersedia langsung di desa masing-masing.

“Dan kita bisa memangkas biaya logistik. Tidak perlu jauh-jauh ke pasar, karena pasarnya ada di desa sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan, kabupaten, ratusan triliun,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa kombinasi Program MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi fondasi kebangkitan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati, sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan,” tegasnya.

Meski demikian, Presiden mengakui pelaksanaan program berskala besar tentu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang harus terus dibenahi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan seluruh unsur pemerintahan agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Pemerintahan saya tidak ragu-ragu. Siapa pun yang melanggar, menyimpang, dan menyalahgunakan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan,” pungkas Presiden. (her/dav)