Istilah “outfit kabupaten” di media sosial memicu perdebatan. Gaya berpakaian ini seringkali serupa dengan tren kota, namun dipersepsikan berbeda karena identitas pemakai dan lingkungan. Akses latar foto estetik serta norma sosial memengaruhi ekspresi fashion anak muda kabupaten. Label ini sering digunakan pemuda kota dengan standar yang belum tentu netral.
TEMANGGUNG – Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mengkaji skema peningkatan alokasi dana kelurahan. Kebijakan itu diambil, setelah ia menyerap langsung aspirasi para Ketua RT dan RW se-Kecamatan Temanggung, yang mengeluhkan terbatasnya ruang gerak pembangunan di wilayah perkotaan.
“Ketua RT dan RW ini kan ujung tombak pelayanan, yang bersentuhan langsung dengan warga setiap hari. Kami melihat ada kebutuhan untuk menambah alokasi APBD bagi kelurahan. Mohon Pak Sekda dan tim anggaran (TAPD) untuk mulai mengkaji dan menghitung kembali, kalau bisa sudah masuk RKPD 2027, untuk menambah alokasi dana kelurahan,” ujar Agus, saat Rembugan dan Mirunggan, di Pendopo Pengayoman, Rabu (22/4/2026) malam.
Berdasarkan data yang dihimpun, total alokasi dana untuk 23 kelurahan di Kabupaten Temanggung saat ini mencapai Rp1,6 miliar. Jika dibagi rata, masing-masing kelurahan mengelola kurang dari Rp100 juta per tahun. Kondisi itu dinilai belum ideal, untuk menjawab kompleksitas kebutuhan pembangunan di wilayah perkotaan.
Bupati yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa selama 16,5 tahun ini menegaskan, peningkatan anggaran akan menjadi modal penting bagi kelurahan dalam mengeksekusi program prioritas. Meski demikian, penentuan skala prioritas tetap harus melalui mekanisme musyawarah bersama warga.
“Semangat kita adalah pemecahan masalah berdasarkan kebutuhan riil. Namun, tentu tidak bisa seketika seperti Bandung Bondowoso. Semua ada tahapannya, kita berikhtiar sedikit demi sedikit dan yang terpenting adalah tetap patuh pada rel aturan yang berlaku,” jelasnya.
Dalam forum yang berlangsung hingga larut malam tersebut, sekitar 300 peserta yang terdiri dari lurah, perangkat kelurahan, serta Ketua RT/RW menyampaikan berbagai persoalan di wilayahnya. Mulai dari penataan pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan jalur pejalan kaki, pengelolaan sampah, hingga perbaikan drainase.
Selain itu, isu sosial juga mengemuka, seperti penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Menanggapi usulan pemanfaatan aset tanah bengkok untuk pusat kegiatan masyarakat, bupati yang akrab disapa Agus Gondrong meminta para lurah segera melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia membuka peluang pemanfaatan aset tersebut, selama memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau memang itu lebih bermanfaat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, kenapa tidak? Karena ujungnya juga kembali ke masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Adt;Istw;Ekp
Editor: WH/DiskomdigiJtg
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong pengusaha muda Hipmi meningkatkan kreativitas bisnis dan kolaborasi dengan pemerintah. Langkah ini krusial untuk mengungkit perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37%, didukung investasi yang tumbuh 6,76% pada 2025. Kolaborasi pemerintah dan pengusaha muda menjadi kunci kemajuan ekonomi.
Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan penentuan desil DTSEN untuk bantuan sosial adalah kewenangan BPS, bukan pendamping PKH. Pendamping PKH bertugas memutakhirkan data riil warga agar bantuan sosial tepat sasaran. Desil merupakan pengelompokan 10 tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi acuan program kebijakan.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra melarang pungutan di sekolah negeri dan mengarahkan wisata siswa ke destinasi lokal. Kebijakan ini bertujuan mendongkrak ekonomi daerah Pati serta melindungi orang tua. Peningkatan layanan Puskesmas hingga sore hari juga menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) berpesan kepada seluruh kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/kota. Mereka harus memiliki standar kepemimpinan yang jelas dan dapat dicontoh generasi penerus. Pesan ini disampaikan pada acara Sinergitas Program Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta. Gus Muhaimin menekankan pentingnya menjaga amanah dan inovasi.
Brida Jawa Tengah meluncurkan Rumah Inovasi Jateng, pusat riset inklusif. Berlokasi di Demak, program ini mengusung kolaborasi pentahelix untuk ekosistem inovasi berdampak luas. Diharapkan menggerakkan ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, dan mendukung digitalisasi sektor pertanian, industri, UMKM di Jawa Tengah.
Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Jepara kini dapat dilakukan melalui QRIS. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat. Bupati Jepara menekankan implementasi harus hati-hati, terutama bagi kelompok rentan. Realisasi penerimaan PBB-P2 hingga Januari 2026 masih rendah. Program ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak demi optimalisasi pembangunan daerah.
Pemkab Temanggung kekurangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena keterbatasan SDM bersertifikat. Bupati Agus Setyawan menyebut sertifikat PPK akan menjadi pertimbangan karier 2027. OPD diminta mendorong pegawai mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang/jasa dan PPK pada tahun 2026.
SMK Bhumi Phala Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, menyelenggarakan “Jagra Budaya”. Acara ini bertujuan melestarikan kesenian daerah serta menumbuhkan empati sosial. Siswa berpartisipasi aktif dalam pentas seni dan penggalangan donasi. Sebanyak 21 kelompok kesenian turut memeriahkan acara.