Tag: dalam

JAKARTA – Proses pengembalian berkas perkara yang melibatkan Roy Suryo dari kepolisian kepada kejaksaan yang lambat tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan prosedur. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, mekanisme pengembalian berkas justru merupakan bagian normal dari tahapan prapenuntutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara, Jakarta Edi Hasibuan menilai, hubungan antara penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang memungkinkan terjadinya pengembalian berkas perkara. Hal itu terjadi apabila jaksa menilai masih terdapat kekurangan formil maupun materiil dalam hasil penyidikan.

“Dalam praktik penegakan hukum, pengembalian berkas perkara merupakan hal yang biasa. Itu dikenal dalam mekanisme P-19, yakni ketika jaksa memberikan petunjuk agar penyidik melengkapi alat bukti atau unsur pidana tertentu sebelum perkara dinyatakan lengkap atau P-21,” kata Dosen Pengajar Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum ini.

Baca juga: Kasus Ijazah Jokowi, Kejati Jakarta Masih Dalami Berkas Roy Suryo Cs

Menurut Edi, dasar hukum mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa jaksa memiliki kewenangan meneliti hasil penyidikan. Apabila dianggap belum lengkap, berkas dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

“KUHAP juga memberikan batas waktu kepada jaksa untuk mengembalikan berkas, yakni paling lama 14 hari sejak berkas diterima. Karena itu, selama pengembalian dilakukan dalam tahapan prapenuntutan dan disertai petunjuk yang jelas, maka tindakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum acara pidana,” tegasnya.

Lihat video: TERUNGKAP! Roy Suryo CS Tunjukkan Bukti Baru Kasus Ijazah Jokowi

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, suatu proses baru dapat dianggap cacat prosedur apabila terdapat pelanggaran nyata terhadap KUHAP. Misalnya, penghentian perkara tanpa dasar hukum, pengabaian hak tersangka, atau tindakan di luar kewenangan aparat penegak hukum.

Foto: TechSpot

Teknologi.id – Konflik berkepanjangan di Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah telah memberikan satu pelajaran krusial bagi militer modern: drone murah sekali pakai yang diproduksi secara masif memiliki nilai strategis yang setara dengan senjata presisi bernilai jutaan dolar. Menanggapi pergeseran taktik ini, sebuah startup asal Jepang kini mendorong batasan efisiensi lebih jauh dengan mengganti rangka pesawat komposit yang mahal menjadi material yang sangat sederhana, yakni kardus bergelombang (corrugated cardboard).

Kementerian Pertahanan Jepang dilaporkan telah mengadakan pertemuan khusus dengan Air Kamuy, produsen drone yang berbasis di Jepang, untuk membahas potensi penggunaan militer dari teknologi unik ini. Langkah Tokyo ini mengisyaratkan ambisi besar untuk memimpin produksi drone berbiaya rendah di tengah kalkulasi peperangan masa depan yang kini sangat dipengaruhi oleh jumlah unit dan kecepatan manufaktur.

Mengenal AirKamuy 150: Ringan, Cepat, dan Mematikan

Foto: X/@shinjirokoiz

Fokus utama ketertarikan pemerintah Jepang tertuju pada AirKamuy 150, sebuah drone bersayap tetap (fixed-wing) multiperan. Secara konseptual, drone ini sering disandingkan dengan drone Lucas buatan Amerika Serikat dan Shahed dari Iran yang telah membuktikan ketangguhannya sebagai drone bunuh diri di berbagai medan tempur.

Meskipun memiliki kemiripan fungsi, AirKamuy 150 menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki pesaingnya: kemudahan perakitan dan operasional yang ekstrem. Jika drone jenis Shahed atau Lucas membutuhkan fasilitas teknis tertentu, AirKamuy 150 dirancang untuk bisa dirakit hanya dalam waktu lima menit menggunakan tangan kosong tanpa alat khusus. Secara teori, perusahaan mana pun yang memiliki stok kardus standar dapat memproduksi bodi drone ini secara massal.

Efisiensi Biaya di Level Ekstrem

Daya tarik utama dari penggunaan material kardus adalah harganya yang jauh di bawah standar militer konvensional. Sebagai perbandingan:

• Drone Lucas (AS): Memakan biaya pembuatan sekitar US$ 10.000 (sekitar Rp 174 juta) per unit.
• Drone AirKamuy 150: Hanya menelan biaya maksimal USD 3.000 (sekitar Rp 48 juta) per unit.

Selain lebih murah, bobotnya yang sangat ringan memberikan keunggulan pada aspek kecepatan. AirKamuy 150 mampu melaju hingga kecepatan maksimal 74 mph (119 km/jam), mengungguli drone Lucas yang memiliki kecepatan puncak 63 mph. Rangkanya yang dapat dilipat hingga rata (flat-pack) juga memberikan efisiensi logistik yang luar biasa, memudahkan transportasi dalam jumlah besar ke garis depan pertempuran.

Taktik “Swarm” dan Keterbatasan Jarak

Air Kamuy mengiklankan kemampuan “swarm attacks“ atau serangan kawanan sebagai salah satu potensi penggunaan utamanya. Dengan material yang sangat murah, militer dapat meluncurkan ratusan drone sekaligus secara serempak untuk membebani dan menjebol sistem pertahanan udara musuh yang jauh lebih mahal. Mengingat misi drone bunuh diri adalah perjalanan satu arah, penggunaan pelindung baja tebal dianggap tidak lagi relevan dibandingkan dengan kuantitas serangan.

Namun, penggunaan material ringan dan tenaga listrik murni membawa konsekuensi pada jarak tempuh. Berbeda dengan Lucas yang ditenagai mesin bensin konvensional dengan jangkauan hingga 512 mil (823 km), AirKamuy 150 hanya sanggup terbang selama sekitar 80 menit. Hal ini membatasi jangkauan operasionalnya hanya untuk misi-misi jarak pendek.

Masa Depan Strategi Pertahanan

Sejauh ini, Air Kamuy masih memosisikan produknya untuk keperluan latihan sasaran tempur, pengujian, serta aplikasi sipil seperti pengiriman paket darurat. Namun, keterlibatan aktif Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan arah pengembangan ke ranah pertahanan nasional.

Seiring dengan kemajuan kecerdasan buatan (AI) otonom, integrasi perangkat lunak kawanan pada perangkat murah seperti drone kardus ini diprediksi akan mengubah aritmatika strategi militer global secara permanen. Jika material semurah kardus mampu meruntuhkan hambatan produksi senjata canggih, maka konsep pertahanan udara dunia harus segera beradaptasi dengan ancaman yang lebih masif namun jauh lebih murah.

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News.

(yna/sa)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan proses rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) berlangsung transparan, gratis, serta bebas dari praktik titipan.

Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam keterangan pers, Senin (4/5). Zulhas mengakui maraknya penipuan yang mengatasnamakan program Koperasi Merah Putih, termasuk penyebaran tautan palsu hingga permintaan uang kepada pelamar.

“Saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang marak, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Koperasi Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan minta uang, bayaran,” ungkapnya.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran hanya dilakukan melalui satu kanal resmi dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. “Kami tegaskan di sini, satu-satunya website resmi adalah www.phtc.panselnas.go.id. Tidak ada biaya satu rupiah pun. Tidak ada, seperti yang kami katakan dulu, tidak ada pungutan biaya apa pun,” paparnya.

Zulhas memastikan proses perekrutan manager KDKMP maupun KNMP tidak memiliki jalur khusus atau titipan, termasuk melalui pejabat pemerintah sekalipun.

“Tidak ada orang dalam. Yang datang ke Menko minta tolong, tidak bisa. Ke Menteri PANRB juga tidak bisa. Jadi tidak ada titipan-titipan, tidak ada bantuan-bantuan. Kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan dan saya minta laporkan saja ke aparat hukum atau polisi,” tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah menjelaskan bahwa pembentukan KDKMP dan KNMP merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi yang panjang sekaligus menjadi penyangga harga komoditas di tingkat petani.

“Jadi, Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu selain memotong rantai pasok yang panjang, juga bisa menjadi offtaker. Jadi, kalau ada produksi di desa yang tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan, maka Kopdes bisa membeli,” jelasnya.

Ia mencontohkan, harga gabah yang tetapkan Rp6.500 tetapi di pasar harganya terkadang di bawah harga yang ditetapkan. “Nanti bantuan seperti PKH, bantuan pangan, hingga beasiswa harus tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, distribusi bantuan pemerintah ke depan akan terintegrasi melalui koperasi ini agar lebih tepat sasaran.

“Bukan karena kedekatan dengan aparat desa, tetapi betul-betul untuk masyarakat yang layak menerima. Nantinya, bantuan pemerintah dan barang subsidi seperti pupuk, gas, dan lainnya akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Jadi tujuannya sangat strategis,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah membuka sebanyak 35.476 formasi yang terdiri atas 30.000 posisi manajer KDKMP dan 5.476 pegawai KNMP. Tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah pelamar yang mencapai ratusan ribu orang.

Hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, tercatat sebanyak 639.730 pelamar, dengan 487.819 orang melengkapi berkas administrasi. Dari jumlah tersebut, 483.648 pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengingatkan bahwa siapa pun, termasuk tokoh publik, dapat terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi, sehingga kehati-hatian dalam menyikapi konten media sosial menjadi semakin penting di era digital saat ini.

Hal itu dikatakan Qodari dalam menyikapi pernyataan Amien Rais soal Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang terkonfirmasi berbasis hoaks. Ia menilai tudingan tersebut merujuk pada video di media sosial yang tidak terverifikasi dan bersifat manipulatif.

“Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amien Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amien Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoaks,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu (2/5).

Menurut Qodari, tudingan terhadap Teddy muncul dari interpretasi keliru atas sebuah konten video di media sosial yang berisi lagu berjudul “Aku Bukan Teddy” yang disalahartikan sebagai pernyataan autentik.

“Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskab, Pak Teddy adalah gay, itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amien Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titiek (Soeharto),” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa video tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena tidak autentik. Penyanyi dalam video itu bukan Titiek Soeharto, sementara gambar yang ditampilkan hanyalah kolase dari berbagai sumber yang tidak berkaitan langsung dengan isi lagu.

Qodari juga mengungkapkan bahwa konten tersebut telah mencantumkan keterangan sebagai materi hiburan, bukan fakta. Ia menilai hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di ruang digital.

Lebih lanjut, ia menyebut kasus ini sebagai contoh nyata bahaya hoaks di era media sosial, termasuk yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, sehingga dapat menyesatkan bahkan tokoh publik sekalipun.

“Jadi ini contoh dari bahaya hoaks dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar, sesenior seperti Pak Amien Rais itu bisa menjadi korban hoaks. Jadi statement dari Pak Amien Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoaks,” pungkasnya.

Qodari mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati serta melakukan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. (her/dav)

Dari berbagai bentuk hunian, bisa kita bilang bahwa apartemen selalu dibayangkan sebagai hunian yang paling mewah sekaligus praktis. Apartemen ibarat tempat tinggal di gedung tinggi yang dilengkapi dengan segala fasilitas yang luks. Memang ada pula apartemen yang dirancang untuk bersaing di pasar dengan harga yang lebih murah, tapi bayangan kita akan tempat tinggal satu ini masih saja tentang kemewahan, kan?

Apartemen belakangan ini juga jadi pilihan orang-orang yang tinggal dan bekerja di kota besar. Kedua fenomena ini nggak cuma terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara lain, salah duanya yang saya ketahui adalah Korea Selatan dan Turki.

Tahun 2022 lalu, artikel serupa pernah ditulis dengan judul 4 Kekurangan Tinggal di Apartemen yang Perlu Dipertimbangkan. Nah, empat tahun setelahnya, saya mau menambahkan beberapa kekurangan tinggal di apartemen yang nggak akan kita temukan di brosur.

#1 Tinggal di apartemen bikin ketergantungan pada segala hal

Menurut pengakuan banyak penghuni, tinggal di apartemen akan membuat kita super-mandiri karena kita berada di lingkungan yang individualis. Kebanyakan penghuni nggak kenal dengan tetangganya sendiri, bahkan yang berada di lantai yang sama.

Akan tetapi, jangan dikira tinggal di apartemen bisa benar-benar membuat kita mandiri. Iya, “mandiri” dalam hal hubungan dan interaksi sosial. Padahal yang sebenarnya terjadi, penghuni itu ketergantungan pada segala hal. Mereka over-dependence pada sistem.

Di apartemen, air dan listrik itu sudah termasuk dalam fasilitas bulanan. Bayangkan kalau air dan listrik itu mati, bahkan beberapa jam saja. Pasti suasana di dalamnya sudah chaos. Kalau tinggal di rumah, mungkin kita masih bisa numpang di rumah tetangga untuk mandi atau menyalakan lilin.

Akan tetapi, di apartemen, mana bisa ketok-ketok pintu tetangga dan numpang mandi. Semua penghuni akan merasakan kekacauan yang sama. Apalagi kalau listrik mati, otomatis lift juga ikut nggak berfungsi. Langsung bingung kan penghuni yang menempati lantai atas.

#2 Tinggal di apartemen justru nggak bebas sama sekali

Memilih tinggal di apartemen artinya siap menaati semua peraturan, sebesar dan sekecil apapun itu, dari awal hingga akhir masa tinggal. Mulai dari jam tamu, aturan parkir, sampai larangan dari A sampai Z, semuanya pasti bisa kita temukan di apartemen.

Memang, peraturan tersebut dibentuk untuk menciptakan kenyamanan antara setiap penghuni. Tapi, buat orang yang berjiwa bebas, tinggal di apartemen malah terasa seperti mengekang. Aturan sekecil apapun bisa dengan mudah bikin stres.

Ya, ibaratnya tinggal di apartemen itu kayak hidup di dalam daftar peraturan yang nggak kita buat lah.

#3 Sepi sekaligus hampa jadi teman sehari-hari

Interaksi sosial di apartemen memang cenderung individualis dengan para penghuninya mengurus urusan masing-masing. Kalau nggak kepepet banget, hampir nggak ada gotong royong atau saling membantu antarpenghuni di sana. Buat para introvert atau yang baterai sosialnya lemah, tinggal di hunian macam ini bisa menjadi pilihan terbaik karena nggak perlu berinteraksi dengan orang lain.

Akan tetap, kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, sebenarnya sepinya apartemen itu bukan sekadar sepi. Di sana, hampir nggak ada suara kehidupan dari aktivitas organik.

Bayangin deh, kalau tinggal di kampung kita masih bisa mendengar suara masyarakat saling berinteraksi, mulai dari ibu-ibu ngobrol sambil beli sayur, bapak-bapak kerja bakti di Minggu pagi, sampai anak-anak yang heboh jajan cilok sepulang sekolah. Tanpa kita sadari, suara-suara ini yang membuat hidup kita berwarna.

Sebaliknya, di apartemen semua suara itu “dikontrol”. Kebisingan itu dilarang di hampir semua apartemen dengan alasan kenyamanan. Introvert mentok pun kadang masih butuh suara dan interaksi nggak sih? Tapi, di apartemen, kehampaan ini membuat kehidupan jadi nggak hidup lagi.

#4 Makin tinggi lantai, makin jauh penghuninya dari bumi

Tinggal di apartemen artinya tinggal di gedung berlantai tinggi dengan keterbatasan ruang. Seluas-luasnya hunian ini, tetap kalah dengan rumah di desa sekalipun, khususnya dalam hal hubungan dengan alam.

Di artikel terdahulu sudah dibahas keterbatasan ruang di apartemen seperti soal susahnya mengadakan acara besar, memelihara hewan peliharaan, dan mencuci kendaraan. Ada hal lain nih yang belum disebut dari segi alam.

Di apartemen, nggak ada tanah dan halaman yang bisa membuat kita terkoneksi dengan alam. Coba bayangkan kalau kita tinggal di lantai 10, misalnya. Letak tempat tinggal kita saja sudah jauh dari pucuk tertinggi pohon. Kita mungkin nggak akan pernah mendengar lagi cuitan burung di pagi hari, apalagi dengar ayam jantan berkokok.

Selain itu, nggak adanya halaman membuat kita nggak bisa leluasa menjemur pakaian. Alhasil, ketergantungan dengan mesin pengering atau laundry. Kita juga nggak bisa menanam tanaman secara bebas maupun memegang rumput, sebagaimana yang dikatakan netizen, “Touch some grass!”.

Tinggal di apartemen memang tampak mewah dan berkelas. Namun, banyak juga sisi kekurangannya yang harus dipikirkan ulang, terutama jika kamu adalah seseorang yang bebas, nggak suka dikekang aturan, dan suka ruang yang luas.

Penulis: Noor Annisa Falachul Firdausi


Editor: Kenia Intan

BACA JUGA Rumah Dekat Taman Sari Jogja Itu Menderita, Jadi Tontonan Turis hingga Sering Mengalah demi Pariwisata.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Terakhir diperbarui pada 2 Mei 2026 oleh Kenia Intan

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup diapresiasi. Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, melihat langkah Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat Jumhur murni karena melihat kapabilitas.

“Pesan politik dari pengangkatan Jumhur, tidak ada istilah dendam politik di dalam kamus politik Presiden Prabowo,” kata Bawono, Selasa (28/4).

Menurutnya, Prabowo tak memandang latar belakang politik seseorang ketika dianggap layak.

“Demi menempatkan figur tepat dan kompeten sesuai bidang dan keahlian, maka semua diabaikan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq menjadi salah satu yang menyita perhatian publik pada Senin (27/4) siang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pasalnya, latar belakang politik Jumhur saat masa Pemilihan Presiden 2024 berseberangan dengan Prabowo. Jumhur saat itu menjabat sebagai Co-Captain atau orang nomor dua dalam Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.

Selain itu, Jumhur juga masih menjabat ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Organisasi itu menyokong penuh pasangan berakronim ‘Amin’ tersebut.

Jadi, kata Bawono, Jumhur bukanlah termasuk orang yang ‘berkeringat’ bagi pasangan Prabowo – Gibran di Pilpres 2024.

“Tapi fakta politik itu tidak lantas menutup keterbukaan hati serta pemikiran dari Presiden Prabowo untuk menunjuk Jumhur sebagai menteri di kabinet yang beliau pimpin,” kata dia. (her/dav)