Tag: Dari

JAKARTA – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengaku mendapatkan intimidasi dari sekelompok orang tak dikenal (OTK) terhadap dirinya dan keluarga. Kejadian tersebut terjadi sejak akhir Mei 2026 lalu, hingga Kamis (4/6/2026) tadi malam.

Peristiwa itu diketahui pada tanggal 21 Mei, sekembalinya Islah usai menghadiri acara peringatan 28 tahun reformasi di Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Saat itu, banyak tetangga yang datang menceritakan ada OTK yang terlihat memantau kediamannya sekitar tanggal 18-19 Mei 2026.

Baca juga: Lagi, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Dilaporkan ke Polisi

“Ada tetangga melaporkan bahwa selama bapak berangkat ke Jogja tanggal 16 kemarin, rumah bapak ini banyak sekali orang yang seliweran di depan rumah bapak dan melakukan pemotretan, pengambilan video, sampai mereka itu hampir melompat pagar untuk memvideokan apa yang ada di dalam rumah,” kata Islah menirukan laporan tetangganya, di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Tak hanya memantau kediamannya, kata Islah, OTK ini juga turut menggali informasi kepada tetangga ihwal aktivitas harian keluarga, jumlah anggota keluarga, hingga jam kerja asisten rumah tangga.

“Menurut saya itu adalah kalau dalam dunia intelijen mungkin ada profiling awal. Mereka melakukan profiling dan mapping pemetaan dan seterusnya lewat tetangga-tetangga, dan itu cara yang lazim biasanya,” ujarnya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) di Kabinet Merah Putih.

Keputusan tersebut diambil setelah Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut,” tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/6).

Mensesneg menegaskan, pemberhentian Silmy Karim menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penegakan hukum serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Di dalam berbagai kesempatan Beliau (Presiden) berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” ucapnya.

Saat ini, pemerintah belum menentukan sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditinggalkan Silmy Karim.

“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan oleh Bapak Menteri. Sebab, yang sedang menjalani proses hukum adalah pejabat yang menjabat sebagai Wakil Menteri,” ujarnya.

Prasetyo Hadi memastikan bahwa kasus hukum yang menjerat Silmy Karim tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk menjamin seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

“Dan tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa kami telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu sama sekali pelayanan kepada masyarakat yang berada di bawah naungan Kementerian Imipas,” kata Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan pemerintah atas peristiwa yang menimpa Silmy Karim. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saudara Silmy Karim, tentunya kita sangat prihatin karena kembali terjadi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan,” ujar Prasetyo.

Pada kesempatan yang sama, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi demi mewujudkan negara yang bersih dari perilaku koruptif.

“Kami juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus bekerja keras untuk bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (her/dav)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Imipas periode 2022-2026. KPK menyebut Silmy menerima jatah rutin Rp100 juta setiap pekan dari praktik tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan uang itu merupakan uang hasil pemerasan yang bersumber dari biro jasa maupun WNA. Hasil pemerasan itu tak terlepas dari Silmy yang meminta jatah terkait pengurusan izin tinggal kepada bawahannya.

“Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya SK (Silmy Karim) yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu,” ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Baca juga: Jejak Uang Rp366,7 Miliar ke Pegawai Imipas Bongkar Dugaan Pemerasan oleh Silmy Karim

Menurut Setyo, pembagian uang itu disamarkan dengan sejumlah kode distribusi khusus. Salah satunya menggunakan istilah “malaikat” untuk merujuk pada pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kementerian Imipas.

BREBES – Pada 2026, Kabupaten Brebes memasang target capaian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp14 miliar. Target itu lebih tinggi daripada capaian 2025.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua II Baznas Provinsi Jawa Tengah Zain Yusuf, pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Instruksi Bupati tentang Optimalisasi ZIS di Kabupaten Brebes, di Aula Lantai 5 KPT Brebes, Rabu (3/6/2026).

“Kalau kami hitung, pertumbuhan Baznas Kabupaten Brebes mencapai 75 persen. Ini angka yang luar biasa. Tahun 2025 pengumpulan zakat berkisar Rp8 miliar sampai Rp9 miliar, sedangkan RKAT tahun 2026 ditargetkan Rp14 miliar,” ungkapnya.

Zain optimistis target Rp14 miliar dapat tercapai, mengingat potensi ZIS dari kalangan ASN diperkirakan mencapai sekitar Rp25 miliar.

Menurutnya, Instruksi Bupati Brebes Nomor 100.3.4/595/V/2026 menjadi langkah strategis untuk memperkuat penghimpunan ZIS. Instruksi tersebut juga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat.

Zain menambahkan, penghimpunan dana zakat yang besar akan memberikan ruang lebih luas bagi Baznas, untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

“Kalau dana yang masuk itu besar, kita enak. Ada problem anggaran yang harus dilaksanakan tetapi APBD belum cukup, maka Baznas bisa masuk membantu masyarakat,” jelasnya.

Ketua Baznas Kabupaten Brebes, Mahali mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami peran dan fungsi Baznas. Ia mengaku kerap menjumpai penerima manfaat yang belum mengenal lembaga tersebut, meski telah menerima bantuan.

“Baznas itu mempunyai fungsi menyelamatkan manusia sekaligus menyelamatkan kemanusiaan. Baznas membantu para mustahik yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana bagi para muzakki untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekahnya. Dengan begitu, manfaatnya dirasakan oleh kedua belah pihak,” jelasnya.

Mahali berharap, optimalisasi ZIS di Kabupaten Brebes semakin meningkatkan kepedulian sosial, dan memperluas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Bupati Brebes, Wurja, menjelaskan Menurutnya, Instruksi Bupati Brebes Nomor 100.3.4/595/V/2026 merupakan komitmen moral bersama agar ZIS menjadi kekuatan nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.

Ia meyakini potensi ZIS di Brebes akan berkembang signifikan apabila seluruh elemen, mulai dari ASN, lembaga, hingga masyarakat bergerak bersama.

“Saya percaya, jika seluruh elemen mulai dari ASN, lembaga, hingga masyarakat bergerak bersama maka potensi ZIS di Brebes akan sangat besar. Kuncinya ada pada kesadaran, keteladanan, dan konsistensi kita,” kata Wurja.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah dalam pengelolaan ZIS. Sebab, setiap rupiah yang dititipkan masyarakat merupakan bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan dengan integritas, kejujuran, dan transparansi.

“Jangan sampai ada ruang untuk penyimpangan sekecil apa pun. Integritas adalah fondasi utama. Kita ingin masyarakat percaya, dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga dengan kejujuran dan transparansi,” tegasnya.

Penulis: Bayu Arfi, Kontributor Brebes


Editor: Tn/Ul, Dinas Komdigi Jateng

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Pesawat yang membawa Prabowo mendarat di Lanasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (30/5) pukul 09.50 WIB.

Prabowo disambut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Kunjungan Prabowo ke Prancis menghasilkan sejumlah capaian penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Dalam rangkaian agenda kenegaraan tersebut, kedua negara memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan.

Salah satu capaian utama kunjungan tersebut adalah peluncuran France–Indonesia High Level Business Council yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha kedua negara. Forum tersebut turut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial baru yang diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

Momentum peluncuran dewan bisnis tersebut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai USD 3,5 miliar atau Rp 61,25 triliun (asumsi kurs Rp 17.500/USD) yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Selain agenda kenegaraan, Prabowo juga menyempatkan diri bertemu dan bersilaturahmi dengan diaspora Indonesia di Paris, termasuk melaksanakan Salat Iduladha bersama masyarakat Indonesia.

Kehadiran Presiden di tengah diaspora menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sekaligus memperkuat hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Kepulangan Presiden Prabowo menandai berakhirnya rangkaian kunjungan kenegaraan di Prancis. Kunjungan ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia dalam memperluas kemitraan strategis dengan berbagai negara sahabat guna mendukung pembangunan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Perkuat Kemitraan Ekonomi

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut baik pembentukan France–Indonesia High Level Business Council.

Rosan menilai forum tersebut menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperluas peluang investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Peresmian dewan bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Rosan melalui keterangan tertulis yang dirilis oleh Biro Pers Media dan Informasi.

Forum tersebut mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar mencapai USD 1,3 triliun. Dewan bisnis ini dipimpin bersama oleh Chair France–Indonesia Business Council MEDEF International yang juga CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Menurut Rosan, peluncuran dewan bisnis ini juga menghasilkan empat kesepakatan komersial baru dengan nilai total USD 3,5 miliar. Kesepakatan tersebut mencakup sektor ketahanan energi, perdagangan, hingga kerja sama pertahanan.

“Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.

Ke depan, Dewan Bisnis Indonesia–Prancis menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035. Dengan dukungan pemerintah kedua negara, Kadin Indonesia bersama Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) International berkomitmen memperkuat kolaborasi ekonomi dan membuka peluang kemitraan baru di berbagai sektor strategis. (her/dav)

JAKARTA – Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen (Purn) Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa, penipuan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merugikan korban hingga Rp1,9 miliar. Menurut Sony, sejumlah laporan telah ditangani aparat Kepolisian.

Di antaranya terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat, di mana pelaku telah ditangkap. Terdapat 21 korban yang melapor dengan total kerugian miliaran rupiah.

Baca juga: Waka BGN Irjen Pol Sony Sonjaya Ungkap Maraknya Penipuan Jual Beli SPPG di Daerah

“Yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar. Rata-rata kerugian per orang Rp100 jutaan,” kata Sony di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian di wilayah Tangerang, Lombok Timur dan Batam seiring bertambahnya informasi mengenai korban dugaan penipuan.

Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang menegaskan dukungan penuh Polri terhadap penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk praktik jual beli titik SPPG.

JAKARTA – Pengamat hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai cenderung membela pelaku begal dibandingkan masyarakat sebagai korban kejahatan jalanan.

“Kita sayangkan Menteri Natalius Pigai justru membela begal daripada masyarakat korban begal. Pernyataan Natalius Pigai meresahkan masyarakat,” katanya, Minggu (24/5/2025).

Menurut Edi, tindakan tegas aparat kepolisian terhadap pelaku begal yang membahayakan keselamatan masyarakat tetap dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum dan standar operasional yang berlaku.

Baca juga: Natalius Pigai Larang Tembak Begal di Tempat, Polda Metro Jaya Buka Suara

Saat ini ada sejumlah aturan yang menjadi pedoman kepolisian yakni UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Perkap Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

“Sesuai tugasnya, kepolisian memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan yang membahayakan jiwa dan keselamatan masyarakat, termasuk ketika masyarakat menjadi korban kejahatan,” tegasnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 menyebut pernyataan Natalius Pigai yang terlalu menitikberatkan pada perlindungan terhadap pelaku kejahatan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) pada Jumat (22/5), total penerima manfaat MBG telah mencapai 62.454.064 orang.

Jumlah tersebut mencakup berbagai kelompok sasaran, mulai dari peserta didik, balita, ibu menyusui, ibu hamil, hingga santri. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Dari total penerima manfaat tersebut, kelompok peserta didik menjadi penerima terbesar dengan jumlah mencapai 48.350.393 orang. Angka ini setara dengan 76,1 persen dari total data induk peserta didik sebanyak 63.574.421 jiwa.

Sementara itu, penerima manfaat dari kelompok balita mencapai 6.303.775 orang atau sekitar 37,7 persen dari total data induk balita nasional. Untuk kategori ibu menyusui (busui), jumlah penerima tercatat sebanyak 2.066.533 orang atau 75,2 persen dari total sasaran.

Adapun penerima manfaat dari kelompok ibu hamil (bumil) mencapai 868.259 orang atau sekitar 35,3 persen. Sementara itu, kategori santri tercatat sebanyak 644.664 orang atau 44,2 persen dari total sasaran nasional.

Selain itu, program MBG juga melibatkan sekitar 4.220.440 guru dan tenaga pendidik dalam pelaksanaannya sehingga total penerima manfaat mencapai 62.454.064 orang.

Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) operasional telah mencapai 29.225 unit di seluruh Indonesia. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, total sajian yang telah disalurkan mencapai 8,3 miliar porsi.

Program MBG juga telah menjangkau 374.175 sekolah penerima manfaat di seluruh Indonesia. Untuk mendukung operasional program, sebanyak 1.285.250 tenaga kerja terlibat, mulai dari pengolahan makanan hingga distribusi.

Dari sisi rantai pasok, BGN mencatat keterlibatan 142.387 supplier yang terdiri atas 59.921 UMKM, 13.306 koperasi, 690 KDKMP, 1.410 Bumdes, 157 Bumdesma, serta 66.903 supplier lainnya.

Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. (her/dav)