KPK Beberkan Rincian Lengkap Uang Sitaan dari Rumah Silmy Karim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Silmy Karim di Jakarta Selatan pada 5 Juni 2026. Penggeledahan ini menyita uang tunai Rp59 juta, USD 12.200, EUR 1.250, dan JPY 80.000. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengklarifikasi temuan ini pada 12 Juni 2026 terkait informasi yang beredar luas.
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
loading…
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Foto/SindoNews
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditujukan untuk mencegah korupsi oleh para kepala daerah.
Usulan ini dilayangkan Tito, sekaligus merespons maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Teranyar, Bupati Muara Enim nonaktif, Edison tertangkap tangan KPK.
“Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya,” ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Tito meengaku telah menampung adanya usulan agar kepala daerah tak terjerat korupsi, seperti diberikan dukungan dana operasional. Namun, Tito meragukan, pemberian dana operasional bisa menjamin kepala daerah tak korupsi.
Terobosan AI Pemerintah: Mengurai Kekusutan Data Nasional, Dari UMKM hingga Bansos Akurat
Pemerintah mempercepat transformasi digital menggunakan kecerdasan buatan (AI) membangun sistem data tunggal nasional. Langkah ini meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos), memperkuat UMKM, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis data. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan AI fondasi penting pengelolaan data nasional, dibangun talenta dalam negeri.
Dewan Energi Nasional: Fundamental Masih Kokoh, Ekonomi Indonesia Masih Jauh dari Krisis
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih kokoh meski berada di tengah gejolak geopolitik global. Oleh karena itu, DEN menilai perekonomian Indonesia masih jauh dari kondisi krisis. Hal itu disampaikan anggota DEN Mochammad Firman Hidayat, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih kokoh meski berada di tengah gejolak geopolitik global. Oleh karena itu, DEN menilai perekonomian Indonesia masih jauh dari kondisi krisis.
Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat mengatakan hal tersebut didukung oleh indikator fundamental makroekonomi Indonesia yang masih sangat solid. Pandangan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan DEN dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6).
“Fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang sangat baik, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Berbagai indikator makro menunjukkan bahwa perekonomian nasional tetap solid dan berada jauh dari potensi krisis,” ujar Firman kepada awak media.
Lebih lanjut, Firman merinci sejumlah indikator yang mencerminkan kokohnya fundamental ekonomi domestik.
Ia mengatakan bahwa Indonesia masih membukukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni mencapai 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Selain itu, Firman juga menyoroti inflasi Indonesia yang relatif stabil, yakni sebesar 3,08 persen secara tahunan pada Mei 2026.
Namun, selain indikator makroekonomi dasar, ia juga menggarisbawahi kondisi neraca korporasi Indonesia yang masih sehat sebagai cerminan bahwa Indonesia tidak sedang memasuki fase krisis. Hal tersebut, lanjut Firman, tercermin dari utang perusahaan dalam denominasi dolar AS yang jauh lebih rendah dibandingkan saat krisis 1998.
Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) juga mengonfirmasi penurunan utang luar negeri korporasi. Pada triwulan I 2026, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar USD 191,4 miliar atau turun 1,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Firman mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah cukup baik dalam memitigasi risiko eksternal, terutama yang berasal dari fluktuasi nilai tukar.
“Jadi di tengah ketidakpastian yang terjadi, mereka (perusahaan) mestinya cukup bisa mitigasi,” lanjutnya.
Kendati demikian, Firman menegaskan bahwa Indonesia tetap perlu mewaspadai ketidakpastian global mengingat gejolak geopolitik berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan DEN.
Menurutnya, salah satu dampak gejolak global yang paling krusial dan perlu diantisipasi adalah kenaikan harga energi dunia, yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi.
“Dan ini perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Kemudian di tengah ketidakpastian global ini saya kira confidence harus kita terus perkuat,” pungkas dia. (her/dav)
2 Mobil Porsche Disita KPK dari Rumah Silmy Karim Tidak Ada di LHKPN, Unsur TPPU Didalami
loading…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil Porsche saat menggeledah rumah Silmy Karim yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto: Dok SindoNews/Nur Khabibi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil Porsche saat menggeledah rumah Silmy Karim yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua mobil sport tersebut tidak termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Silmy.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, tidak mencantumkan dalam LHKPN merupakan salah satu unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Tetapi modus-modus yang ditemukan oleh penyidik itu memang menggambarkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, terkait tadi penggunaan (rekening) nominee, menggunakan pembelian aset atas nama orang lain, belum dimasukkan LHKPN itu sudah sebenarnya sudah masuk,” kata Taufik kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Peringati Hari Laut Sedunia 2026, ASDP Bersihkan Lebih dari 13 Ton Sampah Laut dan Pesisir
loading…
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar kegiatan Ocean Clean Up Day 2026 secara serentak di berbagai wilayah operasional perusahaan dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia 2026. Foto: Istimewa
JAKARTA – Menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar kegiatan Ocean Clean Up Day 2026 secara serentak di berbagai wilayah operasional perusahaan dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia 2026, Senin (8/6/2026). Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertema “Bridging the Nation, Protecting Our Oceans”, kegiatan ini berhasil mengumpulkan lebih dari 13 ton sampah dari kawasan pesisir, pelabuhan, hingga perairan sekitar lintasan penyeberangan.
Aksi tersebut menjadi bentuk nyata komitmen ASDP dalam menjaga kebersihan laut sekaligus mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi aktif melestarikan lingkungan. Direktur Utama ASDP Heru Widodo, menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan sebagai operator transportasi penyeberangan nasional.
Heru mengatakan, ASDP sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah pesisir dan perairan memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga keberlanjutan ekosistem laut. “Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh insan ASDP dan stakeholder mengambil peran aktif dalam menjaga kebersihan laut dan kawasan pesisir. Langkah sederhana seperti mengurangi sampah dan menjaga kebersihan lingkungan akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan ekosistem laut di masa depan,” ujar Heru.
Kegiatan Ocean Clean Up Day 2026 melibatkan lebih dari 400 partisipan yang tersebar di 27 wilayah cabang operasional ASDP. Tingginya partisipasi tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dan kepedulian bersama dalam menciptakan kawasan pesisir dan perairan yang lebih bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengguna jasa penyeberangan.
Bela 15 Juta Petani Sawit dari Praktik Under Invoicing, Pemerintah Minta Harga TBS Naik
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengimplementasikan arahan Presiden untuk menertibkan praktik under invoicing dan under pricing, khususnya di sektor sawit. Terbaru, pada Senin (8/6), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan perusahaan-perusahaan sawit serta perwakilan petani di kantornya. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta,Idola 92.6 FM-Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengimplementasikan arahan Presiden untuk menertibkan praktik under invoicing dan under pricing, khususnya di sektor sawit.
Terbaru, pada Senin (8/6), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan perusahaan-perusahaan sawit serta perwakilan petani di kantornya.
Hasilnya, Amran memerintahkan perusahaan untuk menaikkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani minimal 10 persen.
“Kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai tukar dolar terhadap rupiah mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Jadi, minimal harga TBS harus kembali seperti semula,” tegas Amran, Senin (8/6).
Perlu diketahui, harga TBS sawit merupakan harga tandan buah yang dipanen langsung dari pohon kelapa sawit dan menjadi bahan baku utama untuk menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
Mentan menemukan adanya indikasi under invoicing dan under pricing di industri ini karena terdapat anomali penurunan harga TBS di tengah kenaikan harga CPO dunia serta penguatan dolar AS.
“Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun. Ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan seharusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.
Ultimatum 300 Perusahaan Demi Bela 15 Juta Petani
Saat ini, kata Amran, berdasarkan hasil koordinasi dengan Satgas Pangan Polri, terdapat sekitar 1.900 perusahaan sawit yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang belum menaikkan harga TBS sawit.
“300 perusahaan ini akan kita cek, mengapa mereka tidak menaikkan harga TBS seperti semula,” tegas Amran.
Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan petani sawit.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis tersebut.
“Kita harus menjaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs naik, tetapi harga di tingkat petani turun, itu tidak masuk akal,” ungkap Amran.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan harga TBS bahkan menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Perintah Bapak Presiden sangat jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula, bahkan naik sekitar 10 persen mengikuti pergerakan kurs dan harga dunia,” pungkas Amran.(her/dav)
Jabat Wakil Kepala BGN, Mayjen Trenggono Ajukan Pensiun Dini dari TNI
loading…
Mayjen TNI Trenggono telah mengajukan diri pensiun dini dari TNI usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Wakil Kepala BGN. Foto: Binti Mufarida
JAKARTA – Mayjen TNI Trenggono telah mengajukan diri pensiun dini dari TNI usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pengunduran dirinya sebagai anggota TNI sudah dilakukan sejak diumumkan menjadi Wakil Kepala BGN, Selasa (2/6/2026).
“Sudah (mundur),” kata Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pengunduran dirinya sebagai anggota TNI atas kesadaran sendiri, tidak ada permintaan khusus dari Presiden Prabowo. “Jadi, saya pensiun dini, kesediaan saya,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN bersama dua wakilnya Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, Selasa (2/6/2026).
Sehari setelahnya, Dadan bersama Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya dijemput Kejaksaan Agung. Ketiganya kini sudah berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional 2025-2026.
Harapan Orangtua Siswa Sekolah Rakyat Tabanan: Supaya Hidupnya Lebih Baik dari Saya
Suasana haru mewarnai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Salah satu momen yang menyentuh datang dari Ade Sri Rejeki, ibu dari siswa bernama Gede Bagus Abimanyu, yang berbagi kisah perjuangannya membesarkan sang anak. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Tabanan, Idola 92.6 FM-Suasana haru mewarnai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Salah satu momen yang menyentuh datang dari Ade Sri Rejeki, ibu dari siswa bernama Gede Bagus Abimanyu, yang berbagi kisah perjuangannya membesarkan sang anak.
Ade mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai orang tua tunggal sebelum akhirnya kembali berkeluarga dan merawat anaknya bersama pasangannya.
“Ya, saya bangga sama anak saya. Karena memang dari kecil saya single parent. Terus saya dapat jodoh lagi. Terus dirawat berdua sampai saat ini,” ujarnya.
Ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas program Sekolah Rakyat yang dinilainya telah membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anaknya. “Untuk Sekolah Rakyat, saya terima kasih sekali karena bisa membantu anak saya sekolah dengan baik,” tambahnya dengan haru.
Saat ditanya soal harapan untuk anaknya, Ade mengungkapkan keinginan sederhana namun penuh makna. “Supaya kehidupannya lebih baik dari saya, dari bapaknya juga,” ucapnya.
Ia pun menitipkan pesan untuk sang anak agar tetap bersemangat dan tidak mudah goyah oleh ucapan orang lain. “Pokoknya belajar yang rajin, tetap semangat. Jangan dengarkan kata-kata orang yang menyakiti kita. Kita balas saja dengan kebaikan,” pesan Ade.
Menutup kesempatan itu, Ade menyampaikan terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo. “Untuk Pak Presiden, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengadakan Sekolah Rakyat, jadi anak saya bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah,” tutupnya.
Program Sekolah Rakyat di SRMP 17 Tabanan menjadi salah satu ruang harapan baru bagi keluarga yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka meski di tengah keterbatasan ekonomi. (her/dav)
Balada Silmy Karim, dari Pindad, Krakatau Steel, Dirjen Imigrasi, Wamen Imipas, dan Pakai Rompi KPK
loading…
Wamen Imipas Silmy Karim resmi mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol setelah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2026). Foto: Sindonews TV
JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim resmi mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol setelah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2026). Silmy menyerahkan diri ke KPK setelah dicari terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Imigrasi Jakarta Barat.
Sebelumnya, tim KPK menggeledah rumah Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5, Jakarta Selatan. KPK menyegel dua mobil mewah di rumah Silmy.
Perjalanan karier Silmy cukup panjang dan banyak menempati posisi strategis hingga berujung menyerahkan diri ke KPK. Silmy menjabat Wamen Imipas sejak 21 Oktober 2024.
Sebelumnya, Silmy menjabat Dirjen Imigrasi pada awal Januari 2023. Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel ini menyingkirkan dua kandidat calon lainnya yakni Julexi Tambayong yang merupakan purnawirawan TNI AU sekaligus Kabalitbang Kementerian Pertahanan dan Lucky Agung Binarto yang menjadi Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).