Komnas HAM mengungkap dugaan penggunaan identitas anak berusia 5 tahun oleh pelaku penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan jejak komunikasi. Hasil investigasi Komnas HAM menemukan setidaknya 14 orang terlibat dalam insiden 12 Maret 2026 tersebut.
Kapal LPG Gas Camellia bersandar di Integrated Terminal Bima pada 13 April, memastikan pasokan LPG di Pulau Sumbawa tetap aman. Terminal Bima menyuplai kebutuhan LPG untuk Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga ketersediaan energi melalui distribusi wilayah.
loading…
Mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman berbicara terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Foto/SindoNews
JAKARTA – Mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman berbicara terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat mengundang polemik dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia mengatakan, putusan itu bukan merupakan “pintu” bagi keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.
Hal itu disampaikan Anwar Usman usai menjalani wisuda purnabakti di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia menyebut adanya kesalahan persepsi publik yang mengaitkan putusan tersebut secara eksklusif dengan sosok Gibran. Menurutnya, putusan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang bagi seluruh anak muda di Indonesia.
“Lho nggak, nggak, nggak itu bukan pintu untuk Gibran. Untuk semua anak muda. Nah itulah kesalahan persepsi,” tegas Anwar Usman.
Baca juga: Pingsan usai Wisuda Purnabakti di MK, Anwar Usman: Kurang Tidur, Begadang Sampai Subuh
Anwar Usman menyatakan bahwa ia menjatuhkan putusan tersebut atas dasar keyakinan untuk kebenaran dan keadilan yang dianggapnya sebagai amanah Allah.
Anwar Usman membantah adanya konflik kepentingan dalam pengambilan putusan tersebut, seraya merujuk pada pernyataan beberapa pihak terkait fakta hukum yang ada.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto meminta hukum dijadikan instrumen dalam menjaga kekayaan negara dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengatakan, kekayaan yang diselamatkan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikannya dalam agenda penyerahan denda administratif, hasil penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI, di Jakarta, Jumat (10/4).
“Semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju, hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera, tidak ada pilihan lain bagi kita,” ujarnya.
Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menghentikan segala macam praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Ia menyakini, hanya dengan pemerintahan yang bersih hal itu dapat diberantas.
“Mari lah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik. Menipu rakyat, menipu atasan, mem-backing praktik-praktik yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo meminta seluruh pejabat, kabinet, dan kepala daerah untuk bekerja kompak, mengabdi sepenuhnya, serta tidak gentar dalam menjalankan amanah demi kepentingan rakyat.
“Saya mengimbau, ayo kita semua yang diberi kepentingan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik,” ucapnya.
Prabowo turut memberikan apresiasi atas dedikasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan keuangan negara. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah selalu berada di pihak rakyat untuk menjaga dan menyelamatkan uang negara.
“Kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat, berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara, terima kasih, selamat berjuang,” pungkasnya.
Pada Jumat (10/4) ini, Kejaksaan Agung menyerahkan pengenaan denda administratif dan pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan sebesar Rp 11,42 triliun yang disaksikan Prabowo. Ini merupakan hasil penindakan periode Januari-April 2026 yang berasal di antaranya dari denda administratif, PNBP penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, dan PNBP denda lingkungan hidup.
Adapun sepanjang Oktober 2025 sampai April 2026, Satgas PKH berhasil menyetorkan Rp 31,3 triliun kepada negara yang didapatkan dari penegakan administratif terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.
Sementara bila dihitung sejak Februari 2025 lalu, Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 371 triliun. Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan dari aktivitas perkebunan ilegal seluas 5,89 juta hektare dan pertambangan ilegal seluas 10.257 hektar. (her/dav)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia. Menag mengajak umat mendoakan kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan bangsa. Paskah juga diharapkan menjadi momentum penguatan nilai spiritual serta mempererat persaudaraan. Pesan penting ini disampaikan Menag pada 4 April 2026.
Pemprov Jateng mengoptimalkan aset idle demi mendongkrak PAD. Pengelolaan aset kini dipusatkan ke Bapenda Jateng. Sekda Sumarno menyatakan langkah ini mempercepat pemanfaatan aset daerah. Jaringan kantor Bapenda di 35 kabupaten/kota diharapkan mempermudah pemasaran aset, agar berkontribusi signifikan pada keuangan daerah.
Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan, menilai kebijakan “8 transformasi budaya kerja dan hemat energi” pemerintah sebagai keniscayaan. Kebijakan ini bertujuan menghemat 20% energi, mendorong gaya hidup sehat, dan menjaga kepentingan nasional. Langkah seperti WFH satu hari dan pembatasan BBM 50 liter/hari adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas ekonomi Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan LKPJ 2025. Kebijakan pembangunan Pemprov Jateng berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan turun menjadi 9,39% dan TPT 4,32% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37% didukung realisasi investasi Rp88,8 triliun. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program.
Pemerintah TNI memastikan fasilitas pendidikan dan umum kembali layak digunakan pascabencana. Di Pidie Jaya, Aceh, personel TNI mengecat fasilitas pendidikan, membersihkan balai meunasah dan balai pengajian. Upaya serupa juga dilakukan di Aceh Tamiang serta Sumatera Utara, membersihkan sekolah, pasar, dan rumah ibadah. Ini mendukung pemulihan sosial dan pembelajaran masyarakat.
Komisi I DPR mendorong pemerintah perkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai strategi kemandirian nasional dan ketahanan negara. Konsistensi UU Nomor 16 Tahun 2012 dan optimalisasi TKDN pengadaan alutsista ditekankan. Roadmap jangka panjang serta transfer teknologi juga menjadi fokus utama penguatan industri.