Tag: Dinilai
-

Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
loading…Ketua DPP Bidang Fraksi dan Pemerintahan Partai Perindo Gardian Muhammad menegaskan Perindo menolak wacana penerapan parliamentary threshold untuk DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Foto: SindoNews JAKARTA – Ruang representasi politik di daerah dinilai berpotensi menyempit apabila ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diterapkan dalam pemilihan anggota DPRD. Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, Partai Perindo menilai perluasan…
-

Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
loading…Menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim, menegaskan bahwa kecepatan bertindak dari aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat krusial. Sebab, kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 menyangkut hak mendasar anak-anak Indonesia yang menjadi sasaran utama…
-

Kasus Chromebook Dinilai Janggal, Kuasa Hukum Sebut Nadiem Makarim Dikriminalisasi
loading…Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyebut tidak ada kerugian negara dalam pengadaan Chromebook. Foto/SindoNews JAKARTA – Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dinilai janggal. Pasalnya, tidak ada kerugian negara dalam perkara tersebut. Tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim secara tegas membantah adanya kerugian…
-

Pembentukan DSI Dinilai Langkah Revolusioner Prabowo
loading…Pengamat Sosial Politik sekaligus aktivis Gerakan Reformasi 1998 Andrianto Andri. Foto: Istimewa JAKARTA – Pengamat Sosial Politik sekaligus aktivis Gerakan Reformasi 1998 Andrianto Andri menilai pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu didukung. Menurut dia, negara ini membutuhkan banyak terobosan yang bertujuan memberikan manfaat bagi rakyat. “Kita optimis jika DSI bekerja…
-

Legalisasi Rokok Ilegal Dinilai Berisiko Lemahkan Penegakan Hukum
loading…Wacana legalisasi rokok ilegal dinilai berisiko melemahkan penegakan hukum. FOTO/IST JAKARTA – Wacana pemerintah membuka ruang legalisasi bagi pelaku rokok ilegal melalui pendekatan penambahan layer (golongan) tarif cukai rokok menuai kritik keras. Langkah tersebut dinilai berpotensi melemahkan penegakan hukum dan menciptakan preseden buruk dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih,…
-

Pernyataan JK Dinilai Keliru: Waspada Potensi Sesatkan Pemahaman Publik
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dikritik LBH Arus Bawah Prabowo (ABP) terkait pernyataannya di UGM. Koordinator ABP, Steven Pailah, menilai konsep keagamaan JK yang dikaitkan konflik Poso-Ambon berpotensi menyesatkan publik. JK menyebut konflik agama sulit berhenti karena keyakinan “syahid”.
-

Pemilihan Ketua Umum PBNU: Sistem AHWA, Mengapa Dinilai Paling Optimal?
Abdul Muji Syadzili menilai sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) terbaik untuk pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar NU. Mekanisme ini mencerminkan kepribadian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama. Kegagalan kepemimpinan PBNU sebelumnya menyoroti perlunya review. Gagasan AHWA didukung luas oleh PWNU se-Indonesia.